Koruptor Tidak Punya Hak Dibebaskan dengan Alasan COVID-19

  • Whatsapp
Ade Novit, S.H.
Wakil Ketua DPC Permahi Babel

Hakikatnya tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penting untuk dipahami bahwa kejahatan korupsi tidak bisa disamakan dengan bentuk kejahatan lainnya. Korupsi telah merugikan keuangan negara, merusak sistem demokrasi, bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Maka, mempermudah narapidana korupsi untuk terbebas dari masa hukuman bukan merupakan keputusan yang tepat.

Semenjak World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19  sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020. Dan telah terjadi keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia, diawali dengan temuan penderita positif Covid-19 pada 2 Maret 2020. Sampai tanggal 4 April 2020, telah dikonfirmasi 2.092 kasus positif Covid-19 dengan 150 orang sembuh dan 191 orang meninggal dunia.

Read More

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengeluarkan dan membebaskan sekira 30.000 narapidana dan anak-anak dari tahanan dengan pertimbangan Overcapacity di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus Corona. Tercatat sudah 5.556 penghuni lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang dikeluarkan hingga hari Rabu siang (01/04).

Overcapacity sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas lembaga pemasyarakat, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana yang baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar, permasalahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut serta menimbulkan banyak dampak baik terhadap para narapidana maupun negara. Pada saat ini salah satu masalahnya yaitu kondisi lapas yang over kapasitas tentunya memudahkan penularan Covid-19 apabila ada salah satu yang terkena. Maka perlu ada solusi dari permasalah ini.

Landasan hukum bagi pembebasan 30.000 narapidana melalui Pemerintah telah resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam Upaya untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Secara jelas dalam ketentuan peraturan di atas, syarat asimilasi dan pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi kejahatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu Tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan internasional terorganisasi, warga negara asing.

Menurut Kepmen Hukum dan Ham di atas, syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana dan anak untuk dapat keluar melalui asimilasi adalah telah menjalani masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi narapidana dan telah menjalani ½ masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi anak. Asimilasi tersebut akan dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan. Sementara, syarat untuk bebas melalui integritas (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) adalah telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana dan telah menjalani ½ masa pidana. Usulan pembebasan itu dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan integrasi tersebut akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dilansir dari Detik News, Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM dalam rapat bersama Komisi III melalui teleconference, Rabu (1/3), menyatakan berniat akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 untuk menjangkau lebih banyak narapidana. Perkiraannya bagaimana merevisi PP 99 Tahun 2012 tentu dengan kriteria ketat sementara ini. Pertama, narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya akan diberikan asimilasi di rumah. Kedua, Narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas yang telah menjalani 2/3 masa pidana sebanyak 300 orang. Narapidana tindak pidana khusus dengan sakit kronis yang dinyatakan rumah sakit pemerintah yang telah menjalani dua pertiga masa pidana 1.457 orang. Dan napi asing ada 53 orang.

Penulis tentunya setuju dengan kebijakan dari pemerintah melakukan upaya preventif dalam penyebaran virus corona atau Covid-19 ini, dengan membebaskan sejumlah narapidana dengan pertimbangan sudah overcapacity nya kondisi lapas yang dimiliki Indonesia. Namun kriteria narapidana yang dapat diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat tersebut hanya dibatasi pada narapidana kejahatan yang tergolong ringan saja. Artinya, cukup dua jenis narapidana yang layak mendapat pembebasan di tengah corona, yakni narapidana narkotika dan tindak pidana umum lainnya yang memang secara kuantitas jauh lebih banyak dibanding korupsi Jumlah. Narapidana narkotika di lapas karena sistem hukum Indonesia sering memenjarakan pecandu, bukan merehabilitasinya. Sistem hukum Indonesia juga sering memenjarakan pencuri kecil-kecilan dengan hukuman bertahun-tahun.

Sependapat dengan ICW dan YLBH, penulis juga menilai perbuatan pemerintah untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012, yang mana jika PP itu direvisi bisa membebaskan narapidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun adalah Tidak Tepat.

Menurut penulis, ada beberapa alasan dasar menyatakan demikian, yaitu: 1) Wacana melakukan revisi PP 99/2012 karena tidak ada relevansinya dengan pencegahan penularan Covid-19. Bukan rahasia umum lagi dapat kita singgung mengenai ruang tahanan narapidana korupsi justru mewah dan sudah menerapkan social distancing, sehingga tidak perlu dibebaskan; 2) Sudah seharusnya narapidana yang terkait dalam  Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tidak akan diusulkan asimilasi dan hak integrasi tersebut. Kejahatan yang dimaksud dalam PP tersebut tergolong extra ordinary crime; 3) Niat Menteri Hukum dan HAM untuk mempermudah narapidana korupsi terbebas dari masa hukuman semakin akan menjauhkan dari efek jera; 4) Jumlah narapidana korupsi tidak sebanding dengan narapidana kejahatan lainnya.

ICW menyebutkan data Jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang dan 4.552 orang diantaranya adalah narapidana korupsi. Artinya, narapidana korupsi hanya 1,8 persen dari total narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sehingga akan lebih baik jika pemerintah fokus pada narapidana kejahatan seperti narkoba atau tindak pidana umum lainnya yang memang secara kuantitas jauh lebih banyak dibanding korupsi.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman mengatakan, warga binaan yang memiliki risiko kesehatan tinggi dapat dibebaskan melalui mekanisme pembebasan bersyarat dengan alasan darurat kesehatan serta atas nama kemanusiaan.

Sebagai solusi untuk mencegah penyebaran Covid-19 hanya perlu dilakukan beberapa solusi diantaranya narapidana korupsi harus mendapat perhatian khusus di dalam lapas dengan cara tidak boleh mendapat kunjungan selama pandemi, dan menerapkan pishycal distancing, menyiapkan peralatan kebersihan seperti sabun dan handsanitizer hingga melakukan rapid test sebagai upaya pencegahan Covid-19 ini terdampak kepada narapidana.  Jadi, koruptor tidak punya hak dibebaskan dengan alasan Covid-19.

Penulis menyatakan saran atas problematika over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan ini kedepan perlu adanya perubahan pada substansi hukum materiel agar pelaksanaan pidana penjara berupa ide kemanusiaan, penghematan, rehabilitasi dan ide selektif dapat diwujudkan dalam sistem pemidanaan terpadu, sehingga penghormatan hak asasi manusia terlihat dalam pelaksanaan pidana di Indonesia. Pelaksanaan pidana penjara yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana perlu dilakukan reorientasi yaitu dengan menerapkan alternatif pidana penjara baru yang sesuai dengan ide-ide pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan. (***).

 

 

JustForex

Related posts