Koruptor Tidak Punya Hak Dibebaskan dengan Alasan COVID-19

  • Whatsapp
Ade Novit, S.H.
Wakil Ketua DPC Permahi Babel

Hakikatnya tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penting untuk dipahami bahwa kejahatan korupsi tidak bisa disamakan dengan bentuk kejahatan lainnya. Korupsi telah merugikan keuangan negara, merusak sistem demokrasi, bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Maka, mempermudah narapidana korupsi untuk terbebas dari masa hukuman bukan merupakan keputusan yang tepat.

Semenjak World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19  sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020. Dan telah terjadi keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia, diawali dengan temuan penderita positif Covid-19 pada 2 Maret 2020. Sampai tanggal 4 April 2020, telah dikonfirmasi 2.092 kasus positif Covid-19 dengan 150 orang sembuh dan 191 orang meninggal dunia.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengeluarkan dan membebaskan sekira 30.000 narapidana dan anak-anak dari tahanan dengan pertimbangan Overcapacity di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus Corona. Tercatat sudah 5.556 penghuni lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang dikeluarkan hingga hari Rabu siang (01/04).

Overcapacity sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas lembaga pemasyarakat, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana yang baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar, permasalahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut serta menimbulkan banyak dampak baik terhadap para narapidana maupun negara. Pada saat ini salah satu masalahnya yaitu kondisi lapas yang over kapasitas tentunya memudahkan penularan Covid-19 apabila ada salah satu yang terkena. Maka perlu ada solusi dari permasalah ini.

Baca Lainnya

Landasan hukum bagi pembebasan 30.000 narapidana melalui Pemerintah telah resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam Upaya untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Secara jelas dalam ketentuan peraturan di atas, syarat asimilasi dan pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi kejahatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu Tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan internasional terorganisasi, warga negara asing.

Related posts