Konsultasi Publik RZWP3K Ricuh

  • Whatsapp

PT Timah Ancam Tuntut Ganti Rugi
Penghapusan IUP di Belitung dan Beltim

PANGKALPINANG – PT Timah Tbk mengancam akan menuntut ganti rugi apabila pemerintah meniadakan zona tambang di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik perusahaan BUMN itu di wilayah Belitung Timur.
Hal ini, seiring dokumen antara yang disetujui DPRD Babel, bahwa di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur zero tambang alias tidak ada wilayah pertambangan.
Penolakan ini disampaikan Ali Syamsuri mewakili PT Timah bersama Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Anggi Siahaan dalam Konsultasi Publik Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang digelar di ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Jumat (20/9/2019).
Ali mengatakan, bahwa selama ini PT Timah mendukung proram pemerintah dan ia menilai zonasi sifatnya dihasilkan dari kesepakatan.
“Kami tak bersepakat dalam penghapusan IUP PT Timah, apabila tetap dihapus, kami akan melajukan langkah hukum,” tegasnya.
Dia menambahkan, cadangan timah yang ada di perairan Beltim ini diperkirakan mencapai Rp16 triliun, ketika PT Timah tak diperkenankan menambang di wilayah tersebut, tegasnya, maka PT Timah akan menuntut ganti rugi.
“Kami sebagai perusahaan yang dilindungi UU dalam kepastian berusaha, apabila dalam RZWP3K IUP masih aktif dihapuskan kami akan melakukan penggantian terhadap kerugian yang sudah ditimbulkan dalam penerbitan IUP karena diatur UU 4 tahun 2009 pasal 3,” jelasnya.
Kerugian negara, tandasnya juga sangat besar apabila pemerintah tidak mengalokasikan zona tambang di Beltim.
Sementara ketika disinggung pertambangan ramah lingkungan yang diinginkan gubernur, Ali menegaskan bahwa pola ini belum jelas maksudnya seperti apa, karena PT Timah tidak mau sudah menerapkan pola tetapi akhirnya tidak diakomodir.
“Ramah lingkungan, kami belum dapat penjelaskan khusus, yang ramah lingkungan seperti apa, sementara kita sudah punya AMDAL dan lainnya,” imbuhnya.
Ali menambahkan, IUP PT Timah sudah diperpanjang dua kali dan IUP di Babel berakhir hingga 2025, kalau di dalam RZWP3K ternyata tidak lagi diakomodir akan menabrak aturan lain.
Kepala Bidang Komunikasi PT Timah, Anggi Siahaan menambahkan pihaknya mengacu pada UU Minerba Nomor 4 tahun 2009. Sedangkan untuk upaya hukum akan dikaji lebih lanjut oleh perusahaan.
“Ini kan baru konsultasi publik, ketika ada pelepasan zona tambang, kita menolak, karena implikasinya banyak. PT Timah sudah katakan bahwa secara konteks kita support pembangunan yang ada di Babel, ketika kehilangan IUP persoalannya akan berbeda,” tandasnya.
Sementara itu, dalam konsultasi publik ini sempat ricuh dan adu mulut, semua masyarakat yang hadir ingin menyampaikan aspirasi, ada yang menolak kesepakatan dalam RZWP3K ada juga yang mendukung. Bahkan, salah satu komentar masyarakat sempat menyulut emosi perwakilan dari PT Timah.
Rapat yang awalnya berjalan tertib ini, berlangsung heboh, ketika perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota diminta untuk menandatangani peta alokasi ruang laut, jika yang tidak setuju, diperkenankan menyampaikan catatan dalam form yang sudah disiapkan atau melalui email.
Namun ternyata, hadirin yang hadir tidak puas, hingga masing-masing rebutan untuk berbicara, banyak masukan dan catatan yang disampaikan secara tertulis oleh tokoh masyarakat kepada ketua Pansus RZWP3K dan Pokja RZWP3K.
Wiwid dari Bangka Selatan misalnya, ia memprotes adanya zona tambang di wilayah nelayan, demikian juga dengan yang disampaikan nelayan dari Pongok, yang menyayangkan di wilayah Lepar Pongok justru diakomodir wilayah tambang, sementara disana paling banyak nelayan.
Suro dari Belitung Timur menegaskan, bahwa ia tidak setuju dengan draf Raperda RZWP3K Babel, dimana dalam FGD masyarakat meminta ada wilayah tambang, namun di kesepakatan akhir tidak ada tambang.
Senada dengan Mukhaidi dari LKPI Beltim, dia meminta zona tambang tetap ada, karena menurutnya Beltim butuh suntikan dana untuk membangun daerah.
“Kita setuju, sering kali bermimpi bangun ini itu, tapi enggak punya modal dan dana, maka dari itu, ketika ada sumber dana yang ada kenapa enggak dimanfaatkan, kalau lingkungan kita punya teknologi untuk itu, kalau dihilangkan apa yang akan terjadi kedepan, barangkali ada mineral ikutan yang bisa dikerjakan. Maka dari itu, zona ini dengan mewakili sebagian masyarakat nelayan di Kecamatan Manggar kami minta adanya pertambangan, mungkin di Kelapa Kampit memang tidak setuju karena disana tidak ada tambang dan banyak nelayan,” bebernya.
Nelayan Beltim lainnya, justru mengapresiasi Pansus Rzwp3k DPRD Babel dan Pemprov Babel yang mengakomodir tidak adanya zona tambang di wilayah Belitung dan Beltim.
Sementara itu, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman menegaskan bahwa konsultasi publik ini bagian dari proses Perda RZWP3K, kalau tidak dijalankan tidak akan maju-maju mengenai apa yang disampaikan.
“Pro kontra itu biasa, tapi kalau sama-sama ngotot, dak maju-maju, Kita lah lama kerjakan ini, sampai orang beranggapan Pemerintah dan DPRD ada yang dibela, yang dibela masyarakat babel secara keseluruhan, kita mengatur agar tata laut lebih baik,” tegasnya.
Ia mencontohkan, misalnya di suatu wilayah ada wilayah tambang yang hasilnya banyak, tapi nelayan sedikit, disini kebijakan yang akan diambil adalah yang pro tambang, tetapi kalau disana nelayannya banyak, tapi hasil tambang sedikit, ya akhirnya pertambangan yang akan dicabut.
“Kita putuskan mana yang lebih diuntungkan, bukan per daerah,” imbuhnya.
Apabila ada pihak yang tidak menyetujui penetapan RZWP3K ini, tegas Erzaldi, ada tahapan untuk menyampaikannya.
Erzaldi menambah, karena tak kunjung selesainya RZWP3K ini, Babel menjadi terhambat untuk membangun, termasuk pariwisata dan membangun dermaga.
“Kalau zonasi ini ndak beres izin memanfaatkan pulau kecil untuk pariwisata ndak bisa, kita bangun pelabuhan juga tidak bisa di Babar 4 rencananya bangun, Pongok 1, Belitung 1, apa kita korbankan semuanya?,” tandasnya.
Ia meminta, pihak yang keberatan dengan penetapan ini, dipersilahkan untuk menuliskan catatan dan akan didiskusikan lagi ke pihak terkait di Jakarta, baik kementerian kelautan perikanan dan lainnya.
“Ketika lokasi tambang, PT Timah mau kerjakan, untuk proses AMDAL nelayan harus sampaikan, sekarang PT timah sudah siapkan teknologi baru, jangan kita pecah belah karena ada barang (timah), ini harus disyukuri, jangan sampai dak bawa berkah, kita sama-sama membutuhkan,” ulasnya.
Konsultasi publik ini, tambah Erzaldi bukan lagi forum diskusi tetapi penandatanganan mana yang sepakat dan yang tidak dibuatkan catatan untuk dikonsultasikan ke pihak terkait.
Terkait rencana gugatan PT Timah apabila IUP tak diakomodir, ia berharap nantinya dapat diselesaikan.
“Ini kan punya negara masa jeruk makan jeruk, jangan ada kita duduk bersama, kalau mereka sudah meneliti, ya kita buktikan, dan mengakhiri pro dan kontra ini harus dengan ketegasan,” pungkasnya. (nov/6)

Related posts