by

Konsultan: BUMDes Tak Melulu Soal Dagang!

-Bangka-135 views
Sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui alokasi dana desa (ADD), di ruang Bina Praja Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangka, Jum’at (18/1/2019). (foto: istimewa)

Bisa Kelola Sektor Jasa dan Kesejahteraan Sosial

SUNGAILIAT – Konsultan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia Prof. DR. Haryono Suyono mengharapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya bergerak pada sektor usaha dagang saja, tetapi juga bisa bergerak di sektor jasa dan kesejahteraan sosial masyarakat.

“Jadi mulai sekarang, kalau mau bikin BUMDes, mau bikin toko, Nggak…! Bikin BUMDes penitipan anak balita, bikin BUMDes kesehatan, bikin BUMDes pengolahan sampah dan BUMDes lainnya,” kata Haryono, pada kegiatan sosialisasi pemberdayaan masayarakat desa melalui alokasi dana desa (ADD) di Ruang Bina Praja Setda Kabupaten Bangka, Jum’at (18/1/2019) .

Dia mencontohkan, soal BUMDes penitipan balita. Pada sektor ini, pengelola BUMDesmenerima penitipan anak-anak balita yang orangtuanya bekerja, dimana sebagian dari biaya BUMDes ini adalah biaya dari jasa penitipan anak balita. Begitupun juga dengan BumDes kesehatan, unit kesehatan ini bisa buka 24 jam sehari dan melayani kebutuhan terkait kesehatan masyarakat desa, seperti tes kesehatan, kebutuhan alat kontrasepsi, kebutuhan obat-obatan ataupun hal lainnya.

“Jangan lupakan ikut sertakan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1, kalau tidak jadi manajer, jadikan karyawan BUMDes, kalau tidak bisa jadi karyawan, jadikan tukang sapu proyeknya BUMDes, hal ini usaha agar keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1, jangan dibiarkan tidak bekerja, kenapa pengentasan pro yang kecil-kecil, karena yang miskin, yang pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 harus dihapuskan, naik menjadi sejahtera 2, sejahtera 3 dan sejahtera 13,” pesannya.

Sementara itu, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Teddy Sudarsono dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kabupaten Bangka sejalan dengan hal tersebut, dimana pemerintah daerah telah mengoptimalkan peran pendamping, baik pendamping dari Kementerian Desa, maupun pendampingan melalui sarjana membangun desa (SMD) yang direkrut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka.

“Adanya pendampingan ini, guna membantu desa, baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan terhadap APBDes, hal ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara optimal, menuju kea rah yang lebih baik, tentunya dengan melakukan perubahan pola pikir, dan manajemen penyelenggaraan pembangunan desa, dengan keuangan desa yang berdasarkan hak asal usul dan lokal yang berskala desa yang bersinergi dengan visi misi Kabupaten Bangka yaitu terwujudnya Bangka yang sejahtera dan mulia,” pungkasnya. (2nd/rls/10)

Comment

BERITA TERBARU