Konsepsi Barat dan Non-Barat, Relasi antara HAM dan Penegakkan Hukum

  • Whatsapp

Oleh: Abrillioga
Mahasiswa Fakultas Hukum UBB

Dewasa ini, masalah Hak Asasi Manusia menjadi isu yang hangat diperbincangkan hampir di seluruh belahan dunia. Hakikatnya sudah menjadi sejarah jikalau masalah hak dikenal di berbagai kawasan dunia. Tetapi, sumber terbanyak tertulis pasa relativisme dan kultural HAM hingga negara barat lebih dikenal sebagai negara yang selalu memiliki problematika terhadap hak. Namun, di berbagai negara lain termasuk negara-negara dunia ketiga, justru kebudayaan atau kultural setempat telah mengenal hak-hak tertentu warganya meskipun tidak begitu eksplisit dirumuskan seperti di Barat. Materinya masih dalam bentuk cerita-cerita, legenda dan metafor yang sering tidak memisahkan fakta dari tafsiran dan sering tidak berbentuk tulisan. Hal ini terkadang memberikan pandangan bahwa penegakkan hukum dengan Hak terbilang tak seimbang.

Perlu diketahui bahwasanya konsepsi negara-negara barat dari dulu telah mendominasi pemikiran seluruh negara yang telah tergabung dalam PBB. Ketika perang dunia ke 2 usai, negara barat ingin merumuskan konsepsi suatu dokumen yang bisa diterima secara universal. Memang faktanya sampai saat ini, negara barat telah menunjukkan esensinya dalam pemikiran konsep tentang HAM meskipun negara di dunia sebagian banyak telah disentuh oleh perkembangan arus globalisasi di berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek tentang Hak.

HAM biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau inheren. Dalam pembukaan (preambule) Perjanjian Internasional Hak sipil dan Politik dari PBB dirumuskan bahwa hak-hak ini berasal dari inheren di dalam diri manusia.
Hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti kata bahwa pelaksanaannya mutlak diperlakuan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat,cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras , agama atau jenis kelamin.

Dewasa ini sebagai akibat dari proses globalisasi yang sedang terjadi di hampir semua bidang, kita membedakan tiga generasi hak asasi manusia. Generasi pertama adalah hak-hak politik dan sipil, yang sudah lama dikenal dab selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi dan sosial yang gigih diperjuangankan oleh negara-negara komunis di PBB dengan adanya dukungan negara-negara dunia ketiga, sehingga menciptakan kesenjangan antara paham komunisme, marxisme, dan liberalisme yang berujung pada tindakan saling anarkisme dan di meja hijau sebagai penyintas dari problematika ini. Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan pembangunan, yang terutama dipengaruhi oleh kepentingan negara dunia ketiga. Selain itu mereka juga mengemukakan konsep mengenai relativisme kultural, yaitu pemikiran bahwa hak asasi harus dilihat dalam konteks kebudayaan masing-masing negara, karena hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan hak asasi manusia itu.

Cikal bakal perumusan konsep hak asasi manusia di dunia barat dapat ditelusuri mulai dari filsuf inggris abad ke -17. Faktanya muncul berbagai macam piagam serta deklarasi mengenai Penegakkan setelah berupaya membangkitkan keadilan hak asasi manusia di tengah- tengah suasana habis usainya perang dunia ke-2 untuk menciptakan transformasi baru mengenai hak sesuai berdasarkan proses globalisasi yang sedang dialami seluruh bagian negara termasuk negara barat itu sendiri, tidak lagi justru memonopoli dunia barat terhadap HAM dengan penegakkan hukum yang tak adil , tetapi telah bersifat universal sekalipun dapat diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama masing masing negara.

Di indonesia sendiri masalah hak asasi manusia dibahas dalam forum umum menjelang perumusan dasar hukum tiga UUD ( 1945, 1949 , dan 1950 ) pada sidang konstituante pada tahun 1956-1959, pada masa penegakkan orde baru menjelang sidang MPRS 1968, dan saat ini mengalami pengaruh bagi negara Indonesia itu sendiri terhadap konsep dunia barat dan non-barat yang mengalami kebangkitan dalam media massa terkait relasi HAM dan penegakkan hukum yang dinilai sangat subtansial.

Maka dari itu, Penulis merasa ada baiknya kita perlu mengkaji berbagai aspek dari masalah ini. Sebab berbicara mengenai Hak Asasi Manusia yang menyangkut dan melekat di dalam diri manusia, perlu adanya penegakkan Hukum yang tegas mengingat dewasa ini pelecehan secara verbal maupun non verbal terhadap diri manusia yang lemah kerap kali terjadi.

Related posts