by

Konglomerasi Hak Atas Tanah

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Konglomerasi hak atas tanah dalam konteks ini merupakan istilah yang penulis sajikan untuk menyebut adanya penguasaan tanah oleh pemilik modal atau pengusaha. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada dan menjadi trending topik diskusi umum para pegiat sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini. Banyak pengusaha yang terus memburu lahan di desa-desa untuk dijadikan sebagai hak milik atau hak guna usaha. Fenomena pemilik modal atau pengusaha menguasai tanah di Bangka Belitung sangat menarik untuk diperhatikan, karena beberapa penguasa telah menguasai hutan atau bukit-bukit hutan yang bukan saja satu lokasi dengan luas puluhan hektar, tetapi ribuan hektar yang notabene berada dalam otoritas beberapa desa.

Para pemilik modal membeli lahan-lahan tersebut kepada masyarakat baik secara langsung kepada pemilik lahan ataupun secara tidak langsung melalui pihak penghubung tertentu yang berada di desa yang disebut calo tanah. Umumnya para pemilik modal lebih senang menggunakan pola kedua yakni melalui calo tanah. Para calo tanah biasanya langsung mendatangi masyarakat atau oknum aparat desa yang ingin menjualkan tanah miliknya atau tanah desa dengan harga tertentu. Selanjutnya para calo tanah menginformasikan kepada pemilik modal setelah ada kesepakatan antara calo tanah dengan pemilik tanah. Pemilik modal kemudian langsung membayar tunai setelah menyetujui harga yang disampaikan calo tanah kepada pemilik tanah.

Kondisi ini terus berjalan secara sistematis sampai saat ini. Adanya kenyataan ini membuktikan bahwa pola pikir masyarakat tentang nilai tanah masih sangat rendah. Masyarakat belum memahami substansi strategis nilai tanah atau lahan milik mereka sebagai sumber utama keberlangsungan hidup dan pendapatan keluarga. Padahal, tanah bukanlah sumber daya alam akan bertambah luasnya, tetapi tetap dan semakin menyempit peluang kepemilikannya. Tanah akan semakin diperebutkan karena bagi para pemilik modal bahwa tanah sebagai salah satu sumber ekonomi yang memiliki nilai prestige luar biasa. Sebenarnya secara konseptual bahwa salah satu indikator untuk mengukur kemiskinan masyarakat pada suatu negara atau daerah adalah melalui kepemilikan tanah. Apabila seseorang atau mayoritas masyarakat tidak memiliki tanah, maka peluang untuk menjadi miskin sangat terbuka.

Konglomerasi penguasaan tanah oleh pemilik modal mengindikasikan beberapa hal yang sangat korelatif dan signifikan dengan kesadaran hukum masyarakat. Terbukti masih banyak tanah atau lahan masyarakat di daerah ini belum memiliki pengakuan sesuai regulasi administratif pemerintahan. Cara pandang dan pola pikir (mindset) masyarakat masih seperti era tahun 1970-an yang menganggap kelengkapan administrasi atas tanah tidak begitu penting dan cukup saling mengerti serta masih mudah untuk dimiliki. Padahal sangat berbeda sekali dengan era tersebut. Kelengkapan yuridis administratif sebagai dasar pengakuan negara atas legalitas kepemilikan tanah seseorang dan tanpa itu sangat lemah dihadapan hukum serta tidak terdata dalam database adminitrasi pertanahan. Jika di era 1970-an orang diberikan tanah secara gratis saja tidak mau tetapi era sekarang perebutan atas tanah semakin terbuka. Bukan hanya antar penduduk, bahkan antar desa, antar kabupaten, antar provinsi, dan antar negara saja terjadi sengketa tapal batas sehingga perlu diselesaikan melaui jalur hukum administrasi pemerintahan.

Pada era 1970-an masyarakat masih bisa bercocok tanam dengan pola berpindah-pindah, baik hanya untuk membuka lahan bercocok tanam padi ladang bersifat temporer yang disebut behume. Ataupun untuk berkebun lada setelah tiga kali panen ditinggalkan dan sebagai bukti kepemilikan ditanami tanaman keras seperti karet, cempedak atau pohon lainnya. Pohon-pohon yang ditanam sebagai penanda kepemilikan tersebut dalam perjalanan waktu menjadi hutan yang disebut hutan kelekak. Akan tetapi, sekarang tidak bisa lagi karena jangankan lahan masyarakat yang sama sekali tidak memiliki kelengkapan administrasi pertanahan, lahan masyarakat yang memiliki kelengkapan administrasi hukum pertanahan saja diambil alih orang lain atau pihak lain.

Apalagi semenjak dibukanya peluang investasi perkebunan besar pada tahun 1990-an, kebutuhan akan lahan semakin besar sehingga seringkali lahan masyarakat yang tidak memiliki surat yang sah berdasarkan administasi hukum negara sering diserobot ataupun jika harus dilakukan ganti rugi maka nilai tawarnya sangat rendah. Artinya, masyarakat belum memahami legalitas kepemilikan hak atas tanah memiliki nilai strategis bagi sumber ekonomi dan keberlangsungan hidup generasi penerus. Semestinya , masyarakat memahami bahwa tanah sebagai aset bisa menjadi modal (kapital), baik sebagai jaminan usaha maupun nilai transaksional ketika diperjualbelikan. Pemerintah daerah memang telah mengintensifkan program sertifikasi hak kepemilikan tanah tetapi hanya sebatas tanah rumah tinggal saja melalui program sertifikasi PRONA. Program Prona belum totalitas ke lahan perkebunan masyarakat karena keterbatasan dana. Program Prona pun baru untuk beberapa desa belum seluruh desa.

Konglomerasi penguasaan tanah oleh pemilik modal membuktikan kentalnya dinamika politik ekonomi pemegang kekuasaan di daerah tersebut. Alibi yang terbangun biasanya untuk meningkatkan investasi. Para kepala daerah biasanya secara mudah membuka peluang bagi pemilik modal untuk melakukan langkah konglomerasi atas tanah. Terbukti adanya penguasaan tanah di daerah ini secara sistematis dan masiv, baik untuk perkebunan besar seperti perkebunan sawit, hutan tanaman indistri (HTI), dan untuk pertambangan. Sehingga dalam dinamika penjalanannya tidak jarang memunculkan konflik kepentingan antara masyarakat dengan para pengusaha selaku pemilik modal dan penguasa sebagai pemberi izin dalam perebutan lahan. Demonstrasi dari masyarakat pun terjadi dan memaksa banyak pemangku kepentingan harus terlibat dalam mencari langkah bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Secara hukum administrasi para pemilik modal tidak bisa disalahkan seratus persen karena ingin berusaha dan sudah berupaya memenuhi persyaratan sesuai regulasi. Umumnya konflik terjadi karena adanya tindakan tidak terpenuhinya prasyarat prosedural, yakni proses sosialisasi yang kurang intensif dan tidak terpenuhi komitmen dari pihak pemilik modal kepada masyarakat seperti yang disampaikan pada masa pengajuan.

Konglomarasi hak atas tanah juga membuktikan adanya pelemahan ekonomi di masyarakat yang disebabkan ketidakseimbangan antara nilai harapan masyarakat dengan hasil yang didapat dalam mengelola lahan atau tanah yang dimilikinya. Umumnya masyarakat Bangka Belitung menjadikan lahannya untuk perkebunan lada, sawit, dan karet. Kondisi harga tidak menguntungkan atas hasil perkebunan tersebut menyebabkan munculnya pemikiran pragmatis transaksional masyarakat. Masyarakat mengambil langkah cepat menjual lahannya kepada para pemilik modal. Padahal uang hasil penjualan lahan tersebut habis begitu saja dan bukan dijadikan sebagai modal berusaha atau membeli lahan perkebunan baru. Kenyataan ini biasa dapat dibuktikan di daerah pedesaan yang terdapat perkebunan sawit.

Adanya kenyataan konglomerasi hak atas tanah sesuai paparan di atas perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mengintensifkan program landreform dan menyukseskan program pembangunan daerah seperti program Sukses Lada atau Jaya Lada yang dicanangkan Gubernur Bangka Belitung. Melalui program sukses lada diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat secara ekonomis akan menumbuhkan kesadaran dalam mengubah pola pikir masyarakat tentang nilai strategis tanah atau lahan perkebunan yang dimiliki. Sebaliknya, pembiaran konglomerasi hak atas tanah di daerah ini secara sistematis akan menimbulkan dampak sosial yang kurang baik dalam jangka panjang. Kesenjangan sosial akan terjadi karena masyarakat desa justru akan menjadi kelas sosial yang termarjinalkan. Angka kemiskinan struktural semakin meningkat dan sumber mata pencarian masyarakatpun semakin susah. Konflik sosial pun ikut meningkat karena tingkat persaingan hidup semakin rapat dan ketat. Mudah-mudahan saja semua ini hanya prediksi bukan hipotesis yang akan menjadi bukti. Wallahua’lambissawab.(****).

Comment

BERITA TERBARU