Komoditi Perkebunan Ranah Pemerintah Pusat

  • Whatsapp
foto ilustrasi

TOBOALI – Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Gubernur dengan Bupati/Walikota se Bangka Belitung tidak membahas persoalan harga serta tata niaga komoditi perkebunan. Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah mengatakan bahwa kebijakan harga pertanian khususnya lada bukanlah wewenang Pemprov Babel ataupun kabupaten.

“Kenapa harga komoditas pertanian tidak dibahas, misalnya harga lada yang turun itu merupakan wewenang pemerintahan pusat. Bukan wewenang Pemprov Babel apalagi Pemkab,” jelasnya selasa (21/01/2020).

Pihaknya Pemprov Babel akan membahas harga lada dan timah dengan Komisi 6 DPR RI dalam waktu dekat.
“Komisi 6 DPR RI telah memanggil Gubernur untuk membahas harga lada dan timah,” pungkasnya. Salah satu isu yang dibahas adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibahas pada rakor teknis Gubernur Babel tahun 2020 yang diselenggarakan di Pemkab Bangka Selatan (Basel) tanggal 21-23 Januari 2020.

Menurut Plt Sekda Babel, Yulizar Adnan, tahun 2019, Penyaluran KUR di Babel belum maksimal, sehingga perlu dibahas dalam rakor teknis tersebut agar berdampak kepada pelaku UMKM.

Baca Lainnya

“KUR ini kan secara nasional tahun ini disiapkan sebesar 140 Triliun, tapi kita tahun kemaren hanya menyalurkan sekitar 500an juta, diharapkan tahun ini akan lebih banyak lagi,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (21/1/20).

Sementara itu, Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah mengatakan, tak menutup kemungkinan adanya penambahan Isu sesuai dengan yang diusulkan oleh masing-masing daerah.

“Isu yang dibahas ada sembilan, namun tak menutup kemungkinan jika masih ada usulan masing-masing daerah yang dilengkapi dengan data agar nantinya bisa dibahas ditingkat Privinsi,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Basel Justiar Noer dalam sambutannya berharap rakor teknis ini menjadi sinkronisasi kebijakan pembangunan antara Pemprov Babel dan Pemerintah Kabupaten Kota.

“Mudah-mudahan rakor teknis 9 des akan menghasiloan pemikiran bersama yang menyatukan kita untuk bergerak bersama bagi pembangunan Babel,” kata Justiar.

Ia juga berharap semua potensi yang dimiliki daerah dapat berkembang sehingga ekonomi masyarakat Babel tercapai melalui program unggulan.

Bahas 9 Isu Strategis
Kabupaten Bangka Basel menjadi tuan rumah Rakor Teknis Gubernur dengan Bupati/Walikota se Babel, Selasa (21/1/2020). Rakor teknis yang dibuka oleh Sekda Babel Yulizar Adnan dihadiri Bupati Basel Justiar Noer, Kajari Basel Safrianto Zuriat Putra, Kapolres Basel AKBP Ferdinand Suwarji serta kepala OPD kabupaten/kota se Bangka Belitung. Sekda Babel mengungkapkan ada 9 desk yang akan dibahas pada rakor teknis selama tiga hari kedepan hingga Kamis (23/1/2020). Menurutnya rakor teknis yang mengangkat tema pemberdayaan sumber daya dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan berbasis ekonomi di Babel.

“Tujuannya tentu sebagai singkronisasi dan kolaborasi kegiatan antara Pemprov dengan kabupaten kota se Babel, muaranya ada untuk kemajuan Bangka Belitung,” kata Sekda usai pembukaan.

Bupati Basel Justiar Noer dalam sambutannya berharap rakor teknis ini menjadi sinkronisasi kebijakan pembangunan antara Pemprov Babel dan Pemerintah Kabupaten Kota.

Ia juga berharap semua potensi yang dimiliki daerah dapat berkembang sehingga ekonomi masyarakat Babel tercapai melalui program unggulan. Sebanyak 9 isu strategis kebijakan dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam rakortek tersebut adalah:
1. Penambahan jaringan telekomunikasi sampai ke desa
2. Pengembangan infrastruktur jalan dan pengerukan alur muara sungai serta pajak penerangan jalan
3. Percepatan penetapan kawasan TPA Regional
4. Aksesbilitas Kredit Usaha Rakyat melalui penguatan tata kelola data basel UMKM Babel
5. Optimalisasi pemanfaatan lahan sawah tidur dan penyempurnaan saluran irigasi
6. Peningkatan penyelenggaraan event pariwisata skala nasional dan internasional di Babel
7. Reformasi pelayanan kesehatan dan pencapaian SPM di bidang kesehatan.
8. Perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender guna mewujudkan keadilan gender dan komitmen jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak
9. Penguatan peran Bumdes dalam meningkatkan ekonomi desa. (raw/6)

Related posts