Komisi III Minta Perda RTRW Direvisi

  • Whatsapp

KOBA – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Tengah Era Susanto meminta Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RTRW perlu direvisi karena belum mampu memayungi secara komprehensif persoalan status hutan lindung dan hutan produksi.
“Itu mesti kita tinjau ulang, kapan perlu direvisi karena masih lemah dalam penerapannya yang belum mampu memayungi persoalan hutan produksi dan lindung,” ujar Ketua Komisi III DPRD Bangka Tengah, Era Susanto Minggu (12/01/2020).

Read More

Diterangkannya, RTRW yang diakomodasi dalam Perda ini tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan khususnya terkait kepastian hukum titik koordinat atau posisi perkebunan seluas 1.055,85 hektare di Kecamatan Lubuk Besar.
“Masyarakat ingin kepastian hukum terkait kawasan hutan produksi dan hutan lindung, karena berdampak terhadap penataan ruang secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan Perda tentang RTRW itu belum bedampak terhadap penataan ruang secara berkelanjutan.
“Kajian terhadap peraturan daerah tersebut masih lemah padahal itu dasar pertimbangan untuk mengambil satu keputusan dalam menetapkan kawasan hutan produksi dan hutan lindung,” ucapnya.

Disebutkannya penyusunan RTRW bertujuan mewujudkan penataan ruang Negeri Selawang Segantang yang terpadu, berimbang dan berkelanjutan dengan berbasis agropolitan, pariwisata dan bahari serta komoditas unggulan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi katanya, Perda RTRW yang ada sekarang belum menyentuh dan belum mengakomodasi masyarakat secara umum.
“Ini mesti menjadi perhatian sebelum memutuskan dan menetapkan, sehingga tidak menjadi masalah ke depan,” tukasnya. (ran/6)

Related posts