Komisi III Kebut Pembahasan RAPBD 2020

  • Whatsapp

Tunda Pembebasan Lahan PUPR
Coret Pembangunan IPAL di Basel

PANGKALPINANG – Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali menggelar rapat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran (TA) bersama mitra terkait, Sabtu (14/9/2019). Dalam rapat ini Komisi III memanggil empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Untuk hari ini (Sabtu-red) kami memanggil 4 OPD untuk pembahasan lanjutan yaitu Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, Dinas Perkim dan Dinas PUPR,” kata Ketua Komisi III DPRD Babel Deddi Wijaya.
Dia menilai pembahasan lanjutan ini sangat penting untuk penyelesaian RAPD TA 2020. “Karena dalam pembahasan sebelumnya masih ada hal-hal yg belum sesuai, meskipun hari sabtu hari libur tidaklah menyurutkan langkah kami komisi III,” ujarnya.
Ia menyebutkan RAPBD TA 2020 ini harus memenuhi asas efektivitas dan bermanfaat bagi pembangunan di Bangka Belitung. “Kami memprioritaskan urusan wajib yang sesuai dengan tupoksi dinas tersebut, tentu seluruh anggota komisi III periode ini bertekad memberikan yang terbaik buat Bangka Belitung,” terangnya. Untuk Dinas PUPR, disampaikannya, telah tercapai kesepakatan untuk menunda terlebih dahulu pembebasan lahan di kabupaten-kabupaten senilai Rp30 miliar.
“Itu belum terlalu mendesak dan lagi pula kita harus mengimbangi defisit anggaran kita, memang ada beberapa hal yang kita masukan kembali seperti normalisasi dan drainase di Sungai Pedindang dan daerah Belitung,” jelasnya.
“Karena pendapat kami ini lebih prioritas untuk dilaksanakan tahun 2020, Embung Kecamatan Muntok Bangka Barat juga menjadi catatan yang akan dibawa ke Tim Banggar apakah ditunda atau tidak,” ulasnya.
Setelah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas PU Bangka Barat, Suharli, dijelaskannya, pihak Dinas PU Bangka Barat belum menganggarkan pembebasan ganti rugi lahan peruntukan embung tersebut di tahun 2020. “Kalau lahan belum siap tentu kegiatan embung beresiko tidak terlaksana, ya kalo tidak terlaksana percuma dianggarkan maka ini penting di bawa ke Tim Banggar senin nanti, kita minta masukan dari pimpinan Banggar,” terangnya.
Pembahasan sebelumnya komisi III DPRD Babel sudah menyetujui anggaran embung tersebut dikarenakan Kadis PUPR menyatakan Kabupaten Bangka Barat sudah menyiapkan lahannya. Selain itu, lanjut dia, Dinas Perkim memiliki kegiatan IPAL di Bangka Selatan senilai Rp533 Juta.
“Kita sepakati coret dulu dan masuk anggaran berikutnya di RAPBD 2021, dengan nilai 533 Juta itu belum tentu bisa difungsikan jadi biar tahun depan sekaligus saja anggarannya,” ungkapnya.
Pada anggaran Dinas Perkim tahun ini membengkak tapi hal itu bukan dikarenakan kegiatan wajib Dinas Perkim, melainkan ada kegiatan yang dilimpahkan oleh Bappeda ke Dinas Perkim senilai Rp24 miliar yang digunakan membangun bangunan instansi vertikal “Seperti Polresta Pangkalpinang Rp9 miliar, masjid asrama haji Rp5 miliar, YPAC Pangkalpinang Rp5 miliar dan PMI Pangkalpinang Rp5 miliar,” sebutnya.
Lebih lanjut, dikatakannya, untuk dinas perhubungan untuk anggarannya tetap tidak ada yang berkurang dan bertambah hanya saja yang dubahas terkait kewenangan dinas perhubungan provinsi atau dinas perhubungan kabupaten. “Menurut kita anggaran dinas perhubungan itu sudah sesuai asas efektifitas lah, kegiatannya banyak yang berdampak positif buat perhubungan darat, laut maupun udara,” ujarnya.
Dinas ESDM juga, dijelaskannya, anggaran tidak terlalu besar, hanya fokus pada pembinaan dan pengawasan di lapangan serta anggaran untuk cabang dinas yang ada di seluruh kabupaten.

*Draf Zonasi Tinggal Konsultasi Publik
Disisi lain, Ketua Pansus RZWP3K DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Adet Mastur menyatakan tahapan perkembangan draf zonasi yang telah rampung dibahas bersama tim pokja dan pihak eksekutif beberapa waktu lalu.
“Untuk pembahasan draft itu sudah selesai, tinggal kita menunggu konsultasi teknis dan konsultasi publik, yang mana konsultasi teknis berdasarkan informasi yang kami dapat, Rabu (18/9/2019) itu akan diadakan konsultasi teknis di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Adet kepada sejumlah wartawan, Senin (16/9/2019).
Setelah dilakukan konsultasi teknis, dijelaskan Adet, nantinya akan dilanjutkan dengan konsultasi publik yang rencananya akan digelar pada Jumat (20/9/2019) mendatang. “Kita akan melakukan konsultasi publik disini (Gedung DPRD Babel-red) dan akan mengundang semua pejabat dan pihak-pihak terkait, baik itu LSM, pelaku pertambangan, pelaku pariwisata, para nelayan, ini semuanya akan diundang. Nah, sekarang bola panasnya itu ada di eksekutif untuk melakukan konsultasi teknis dan konsultasi publik,” ulasnya.
Lebih lanjut, dijelaskannya, setelah melakukan konsultasi publik, pihaknya akan menyelesaikan dokumen final dan kemudian segera disahkan dalam rapat paripurna. “Apabila konsultasi teknis dan konsultasi publik sudah dilakukan, dokumen final sudah ada dan sudah ada tanda tangan dari Ibu Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti-red), itu tugas DPRD Babel untuk mengesahkan,” tandasnya. (ron/6)

Related posts