Komisi II Perjuangkan Percepatan Penetapan KEK Tanjung Gunung dan Sungailiat

  • Whatsapp
Komisi II DPRD Babel saat Sekretariat Dewan Nasional KEK di Jakarta.(foto: ist/heppy).

RAKYATPOS.COM, JAKARTA – Setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang diketuai Adet, bersama sejumlah anggotanya mengunjungi Kantor Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lantai 12 Graha Mr 21, Jakarta Pusat.

Kunjungan wakil rakyat Bangka Belitung itu, guna memperjuangkan proses percepatan dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di Pulau Bangka, yakni KEK Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat.

Read More

Dihadapan Dewan Nasional KEK, Adet menyampaikan beberapa persiapan yang telah dilakukan Babel, selain sudah disahkannya Perda RZWP3K. Didalam Perda tersebut, dijelaskannya, telah memasukkan 2 titik ke dalam KEK, yaitu KEK Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat, seperti yang telah diusulkan beberapa tahun lalu.

Tahun ini juga, kata Adet, Komisi II sedang mempersiapkan Perda tentang Provinsi Pariwisata, dimana Perda ini akan mensupport Bangka Belitung sebagai pusat pariwisata.

“Bukan hanya sisi regulasi saja, kami juga sudah mempersiapkan beberapa kawasan atau objek pendukung pariwisata seperti pemanfaatan wisata alam, budaya, religi dan kuliner serta pemanfaatan pulau-pulau kecil guna menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat Bangka Belitung,” ungkap Adet.

Karena keinginan masyarakat Babel yang besar akan terwujudnya 2 KEK inilah, ditegaskan Politisi PDIP ini, Komisi II DPRD Babel terus memperjuangkan dan berupaya memenuhi persyaratan yang  dibutuhkan oleh Dewan Nasional KEK.

Menanggapi hal tersebut, A. Bukhori selaku Kepala Bagian Pengelola Investasi mengapresiasi usaha-usaha yang telah dilakukan Bangka Belitung guna percepatan dan penetapan 2 KEK tersebut.

Menurut dia,  perlu adanya kajian shiffting (perubahan) dari pertambangan ke pariwisata, sehingga dikemudian hari tidak muncul masalah ataupun konflik sosial lainnya.

“Sebelumnya, memang kami telah menerima dokumen-dokumen perubahan dari daerah pertambangan ke daerah pariwisata dari Gubernur Babel, dan kami sepakat dengan perubahan yang diajukan, serta target-target parameter pertumbuhan ekonomi baru yang akan muncul,” ujarnya.

Related posts