Komisi I Terima Laporan Penyimpangan Pemilihan BPD

  • Whatsapp

Peserta Merasa Dirugikan

TOBOALI – Komisi I DPRD Bangka Selatan menerima pengaduan masyarakat Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar yang merupakan calon Anggota BPD.
Calon atas nama Samsul Bahri ini merasa dirugikan atas dugaan penyimpangan proses pemilihan BPD yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah no 17 tahun 2018 dan permendagri no 110 tahun 2016 tentang BPD.
Demikian dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir kepada wartawan Kamis (13/6/2016). Menurutnya, ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan BPD Batu Betumpang berdasarkan tata tertib yang digunakan diantaranya membuat kuota keterwakilan perempuan sebanyak 2 orang yang seharusnya hanya 1 orang berdasarkan pasal 6 ayat 1 (satu) bahwa pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
Selain itu, kata politisi PKS ini, wilayah pemilihan ditentukan 5 wilayah pemilihan berdasarkan jumlah dusun. Ini bertentangan dengan pasal 5 ayat 6 (enam) bahwa penetapan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) paling sedikit 2 wilayah dan paling banyak 4 wilayah pemilihan yang dibagi secara proporsional berdasarkan sebaran jumlah penduduk berdasarkan RT dan RW.
“Membatasi masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota BPD dengan membatasi maksimal 5 orang dilakukan seleksi dengan melakukan test yang dilakukan oleh panitia dan soal juga ditentukan panitia dan ini sangat rentan terjadi ketidak objektifan penilaian dan ini tidak ada ditentukan di Perda No 17 tahun 2018 maupun Permendagri No 110 tahun 2017, serta membuat persyaratan yang memberatkan calon anggota tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di Perda No 17 pasal tahun 2018 pasal 2 dan Permendagri No 110 tahun 2016 pasal pasal 13 dan bisa melengkapi persyaratan lainnya seperti SKCK, Bebas Narkoba, Pengadilan Tinggi dan kejiwaan setelah yang bersangkutan dinyatakan menang dan dengan memberikan limit waktu untuk melengkapinya,” ulasnya.
Atas laporan tersebut, Komisi I sangat menyayangkan mengapa pelaksanaan proses pemilihan ini tidak dilakukan mengikuti regulasi hukum yang berlaku. Dikatakan Samsir, segala sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku tidak akan memdapatkan legalisasi dan tidak legitimasi.
“Bahkan berpotensi menemui permasalahan pada saat pelaksanaan dan sesudahnya, tentunya hasilnya pun cacat hukum dan sekarang masalah muncul dengan banyaknya peserta yang merasa dirugikan atas penyimpangan proses pelaksanaannya,” sesalnya.
Samsir mengharapkan persoalan ini segera dapat diselesaikan dengan cara damai.
“Satker terkait Dinas Sosial dan Pemberdayaaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak khususnya Bidang Pemerintahan Desa agar secepatnya menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya. (raw)

Related posts