by

Komisi I Natak Kampung Kunjungi Bangka Barat

-Moment-77 views

Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali melaksanakan program “Natak Kampung” menyerap aspirasi saat berkunjung ke Desa Kacung Kabupaten Bangka Barat, (17/1/2018).

Kegiatan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Babel Adet Mastur, turut membawa rombongan Mardan, Abdul Bakar, Sherli Chandra, Salahudin, Bong Ming Ming, Mansah, Subandri Husin dan Ferdiyansyah.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan masyarakat dari Kecamatan Kelapa, Jebus, Simpang Teritip dan Kepala Desa Kacung, kepala Desa Simpang Teritip dan Kepala Desa Kelapa, terkait persoalan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, khususnya perizinan HGU PT. Bukit Permai Lestari.

Perwakilan masyarakat Desa Kacung bernama Tarmizi mengharapkan, agar pihak perusahaan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap Desa yang ada disekitarnya.

” Kami berharap kepada perusahaan untuk mengkhususkan bantuan CSR dan juga plasma bagi masyarakat sekitar terlebih dahulu,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Adet berjanji akan mempelajarai terlebih dahulu terkait bantuan CSR dan plasma oleh PT. Bukit Permai Lestari.

“Sampai saat ini bantuan CSR ini kami akan mempelajarinya, timnya, penerapan, termasuk bantuan plasma,” ungkap Adet yang diamini beberapa anggota DPRD lainya, serta para masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut

Adet menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan program “Satu Desa Seratus Juta”.

” Bantuan yang dimaksud disini, agar desa menganggarkan pembuatan Website yang didalamnya terdapat konten terkait potensi desa, sehingga mudah diketahui masyarakat luas,” jelasnya.

Mansah menambahkan, bedasarkan UU No. 39 tahun 2014 terkait plasma, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang luasnya 25 hektar keatas wajib menyiapkan lahan plasma untuk masyarakat. Bahkan lanjutnya, setiap perusahaan perkebunan sawit wajib menyiapkan 20 persen lahan plasma untuk masyarakat sekitar perusahaan.

“Selama ini memang tidak ada aturan batasannya, kapan perkebunan swasta harus membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga, perusahaan tak juga bisa disalahkan karena belum membangun perkebunan kelapa sawit. Selain itu aturan tidak menyebut jelas di mana letak atau lahan untuk kebun plasma apakah di dalam atau di luar HGU perusahaan.

Dalam Permentan No 26/2007 pasal 11 ayat 1 diatur pembangunan kebun plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar perusahaan adalah kewajiban bagi perusahaan yang memiliki IUP atau IUP-B seluas sedikitnya 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan. (adv/7)

Sumber : Humas Sekretariat DPRD
Penulis : Budi Setyo, A.Md
Fotografer : Budi Setyo, A.Md

Comment

BERITA TERBARU