by

Komisi I kembali Ingatkan LKPj Bupati 2018

Sisakan 1,5 Bulan Terakhir Penyampaian LKPj

TOBOALI – Komisi I DPRD Bangka Selatan (Basel) mengingatkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Basel tentang kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) Akhir tahun Anggaran 2018.

Sesuai peraturan perundang -undangan LKPj tersebut, sudah harus disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai pasal 17 peraturan pemerintah no 3 tahun 2007 ayat ( 1 ) bahwa LKPj akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sekretaris Komisi I, Samsir menyebutkan, saat ini sudah memasuki pertengahan bulan 2 dan masih menyisakan kurang lebih 1,5 bulan lagi waktu terakhir penyampaian LKPj kepada DPRD.

“Dan jika sudah disampaikan LKPj Akhir tahun anggaran itu akan dibahas oleh DPRD untuk evaluasi dan akan direkomendasikan hasil evaluasinya dalam bentuk keputusan DPRD dengan limit waktu 30 hari setelah LKPj disampaikan ke DPRD dalam rapat paripurna sebagaimana diamanatkan oleh pasal 23 ayat ( 3 ) PP No 3 tahun 2007 bahwa rekomendasi dari DPRD dalam bentuk keputusan DPRD disampaikan maksimal 30 hari setelah LKPj disampaikan, dan jika setelah disampaikan 30 hari tidak ada rekomendasi berupa keputusan DPRD. Maka dianggap tidak ada rekomendasi,” jelasnya, Minggu (17/2/2019).

Ia menambahkan, rekomendasi DPRD dalam bentuk keputusan DPRD menjadi sangat penting sebagai perwujudan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya peemerintahan yang akan dijadikan masukan oleh Pemkab dalam rangka perbaikan kinerja Pemkab Basel kedepan. Pemkab Basel harus menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan DPRD dalam bentuk keputusan DPRD tersebut.

Terpisah, mengawali realisasi program pembuatan peraturan daerah (Propem Perda ) DPRD Basel mengajukan dan menyampaikan 3 rancangan Perda di triwulan pertama tahun anggaran 2019 ini, yaitu 2 rancangan Perda merupakan inisiatif eksekutif dan 1 rancangan Perda dari DPRD Basel. Rancangan Perda yang diinisiasi oleh eksekutif adalah Raperda Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Perda tersebut muncul, diungkapkan Samsir, sebagai akibat dari lahirnya Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekolah menengah atas (SMA), dan pendidikan tinggi bukanlah lagi menjadi wewenang kabupaten, tetapi sudah menjadi wewenang provinsi, sehingga perlu merubah Perda tersebut.

Namun, dikarenakan perubahannya melebihi 50 %, maka harus dibuatkan yang baru dan mencabut Perda penyelenggaraan pendidikan yang lama.

“Yang kedua Rancangan Perda yang diinisiasi oleh eksekutif adalah rancangan Perda penanaman modal. Rancangan Perda ini muncul untuk menjamin keamanan investor dalam berinvestasi di Basel, sehingga diharapkan dengan adanya Perda Penanaman Modal ini, menambah daya saing Basel sebagai tempat yang aman dan menjadi pilihan para private sector dalam menanamkan modalnya di wilayah Basel,” ujarnya.

Masih kata Samsir, Perda tentang Pemberdayaan Petani Nelayan dan Pembudidaya Ikan, merupakan Rancangan Perda untuk memberdayakan nelayan, petani dan pembudi daya ikan dengan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana mereka, menjamin kepastian usaha serta mengatur tata niaga hasil produksi dari nelayan, petani dan pembudi daya ikan.

“Dengan memberikan ganti rugi gagal panen dan sejumlah asuransi atas kegiatan mereka, sehingga muncul keinginan yang kuat untuk terus berproduksi tanpa harus takut rugi dan gagal panen, karena sudah terjamin jika mengalami hal – hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (raw/3).

Comment

BERITA TERBARU