Komisi I Ingatkan Pemkab Bangka Selatan

  • Whatsapp

Raperda tentang Pelaksanaan APBD 2018

TOBOALI – Komisi I DPRD Bangka Selatan (Basel) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Basel agar menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

Raperda itu adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat – lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Ini sesuai dengan amanat pasal 31 UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.

Selain itu, diperjelas lagi pada pasal 102 ayat ( 1 ,2, dan 3 ) Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pemgelolaan Keuangan Daerah bahwa laporan keuangan pelaksanaan APBD harus sudah disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah tahun Anggran berakhir (yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan ).

Demikian dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir kepada wartawan Senin (13/5/2019). Menurutnya, laporan tersebut dilakukan oleh pemeriksaan oleh BPK selama 2 bulan setelah menerima laporan keuangan tersebut.

Dan jika sampai batas waktu yang ditentukan yaitu lima bulan BPK belum menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD, maka pemerintah daerah dapat menyampaikan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

“Memperkuat hal tersebut diatur juga pada Pasal 297 dan Pasal 298 Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah. Mengingat pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam menuju good goverment, mohon pemerintah Kabupaten secepatnya menyampaikan rancangan peraturan daerah Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018,” ujarnya.

Dikatakan Samsir, mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan bulan Mei tahun 2019, ini artinya tersisa waktu kurang lebih 1,5 bulan lagi limit akhir penyampaian Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Pertangggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Jika ini terlambat, akan menghambat pula proses penyusunan Anggaran Pemdapatan dan Belanja 2020 yang prosesnya akan dilaksanakan setelah selesainya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2018 sebagai dasar dalam menentukan sisa lebih anggaran,” pungkasnya. (raw/3)

Related posts