Komisi I DPRD Bangka Selatan Pertanyakan Proses Data Rekaman E-KTP

  • Whatsapp

Komisi I DPRD Bangka Selatan (Basel) pada 7 April 2017 juga melakukan konsultasi ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk mempertanyakan tertundanya proses data rekaman KTP elektronik yang sudah 4 bulan belum selesai.

Selain itu, Komisi I juga mempertanyakan masalah wewenang pemeliharaan terhadap alat perekaman KTP elektronik yang merupakan aset pemerintah pusat termasuk untuk alat yang rusak di Kecamatan Pulau Besar.

Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir, Minggu (9/4/2017) mengungkapkan, beberapa hal yang dikonsultasikan adalah masih terdapat kecamatan seperti di Kepulauan Pongok yang belum memiliki peralatan rekam.

Komisi I didampingi ASN Dukcapil Basel mempertanyakan kekosongan blangko KTP elektronik di Basel serta menanyakan masalah kemungkinan Dukcapil Basel untuk menerapkan pelayanan kependudukan berbasiskan manajemen mutu.

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 tentang manajemen mutu dalam proses pelayanan publik administrasi kependudukan.

Komisi I dan Dinas Dukcapil sebagai mitra komisi berkeinginan agar pelayanan administrasi kependudukan di Bangka Selatan memiliki standard mutu sesuai SNI dengan indikator diperolehnya sertifikat ISO 9001 – 2008.

“Ada beberapa hal yang menjadi indikatornya seperti aspek adminitrasi (terpenuhinya semua SOP), aspek implementasi (dilaksanakannya semua SOP tersebut), konsistensi dalam melakukan pelayanan sesuai SOP yang sudah ditetapkan. Untuk bisa ke arah itu, tentunya masih banyak hal yang perlu dipersiapkan, termasuk sarana dan prasarananya yang menyangkut SDM serta teknologinya yang perlu disiapkan secara bertahap,” ujar Samsir. (raw/3).

Related posts