by

Kolektor Timah Selan Ditangkap

38 Kg Pasir Timah Diangkut Polair
BY Dijerat Undang-undang Minerba

PANGKALPINANG – Seorang kolektor atau pengumpul pasir timah di Kampung Selindung, Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, AY alias BY (37), akhirnya tidak dapat berkutik.
Kolektor yang selama ini diduga tidak pernah tersentuh hukum, tak dapat berkilah ketika anggota Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendatangi dan menggeledah kediamannya, Selasa (9/1/2018) sekitar pukul 21.30 WIB.
Polisi yang tiba di rumah AY langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti untuk disita. Alhasil, sebanyak 38 kilogram (kg) pasir timah yang disimpan kolektor itu diangkut aparat ke Mako Ditpolairud Polda Babel.
Selain menyita barang bukti berupa pasir timah, polisi juga menciduk kolektor ini selaku pemilik barang dan satu lagi diduga pekerjanya.
“Selasa kemarin, kami telah mengamankan dua orang yang menampung timah tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP). Adapun tersangka yang diamankan adalah AY alias BY dan I alias W. Tetapi I ini masih kita minta keterangan sebagai saksi,” ungkap Kabid Humas Polda Babel, AKBP Abdul Mun’im dihubungi Rakyat Pos, Jumat (12/1/2018).
Ia mengungkapkan, penangkapan kolektor dan anak buahnya itu berawal ketika pihaknya memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penambangan illegal di aliran Sungai Selan.
“Anggota Gakkum Polairud dipimpin Ipda Sugi melakukan upaya paksa dengan mengamankan dua orang yang membawa timah sebanyak 38 kg. Dari keterangan dua orang yang diamankan ini bahwa timah tersebut diambil dari para penambang aliran Sungai Selan sekitar enam ponton dan akan dibawa ke BY sebagai kolektornya,” tuturnya.
Abdul Mun’im membenarkan barang bukti yang diamankan dari rumah kolektor itu berupa pasir timah satu karung sebanyak 38 kg.
“Kami melaksanakan gelar perkara dulu untuk penetapan tersangkanya,” katanya.
Untuk itu dia menegaskan, kolektor timah diduga ilegal itu akan disangkakan dengan jeratan pasal berlapis berdasarkan proses penyidikan sementara.
“Pelaku penambangan ilegal tanpa dilengkapi IUP ini diduga telah melanggar Pasal 158 dan 161 Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUP PK atau setiap orang atau pemegang IUP OP atau IUPK Produksi yang menampung, memanfaatkan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dri pemegang IUPK,” tandasnya. (bis/1)

Comment

BERITA TERBARU