KNPI Siap Kawal Gugatan UU Minerba

  • Whatsapp
Ketua KNPI Babel bersama Gubernur Babel.(Foto: Istimewa).

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bangka Belitung (Babel), siap mengawal upaya gugatan Undang-Undang (UU) Minerba yang disampaikan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman ke Mahkamah Konstitusi.

Tak hanya itu, organisasi pemuda ini, juga mempertanyakan dukungan para senator asal Babel terhadap Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, perubahan atas Undang-undang Minerba nomor 4 tahun 2009.

Ketua KNPI Babel, Muhammad Irham menilai, sangat tepat Gubernur Babel mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Minerba ini, berkaitan dengan kewenangan, yang dialihkan dari provinsi ke pusat, hal ini kata dia, tentu akan menyusahkan dalam hal koordinasi dan lainnya.

“Jika kewenangan masih di provinsi atau daerah, itu akan lebih mudah untuk rakyat menyuarakan aspirasinya, kroscek dari pemerintah daerah pun lebih mudah, dibandingkan ke pusat, ujarnya, Kamis (17/7/2020).

Baca Lainnya

Ia menambahkan, gugatan formil saat ini sudah berjalan, KNPI yakin bahwa akan menang, dan akan digugurkan undang-undang tersebut.

Irham menilai, pembahasan Undang-undang minerba ini tidak melibatkan partisipasi publik, stake holder, termasuk kepala daerah, sehingga jelas cacat formil. Tak hanya itu, dari sisi materiil, dengan ditariknya kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, ini membahayakan kondisi daerah.

“Karena kepala daerah dalam hal ini, Gubernur tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan perizinan seperti IUP, IUPK, IUJP dan perizinan lainnya, sementara Gubenur lah yang paling tau kondisi daerahnya sendiri,” tegasnya.

Selain itu, Undang-Undang Minerba yang direvisi tidak hanya menjadikan daerah kehilangan kedaulatan ekonominya. Namun, juga kehilangan masa depan, kerusakan lingkungan dan dampak buruk penambangan ditimpakan kepada daerah.

“Ini adalah pengkhianatan atas semangat otonomi daerah yang menjadi ruh dari desentralisasi, dan KNPI siap mengawal gugatan ini,” tambahnya.

KNPI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung gugatan ini, baik senator di DPD RI dan DPR RI, masyarakat asosiasi pertimahan, BUMN dan BUMD, karena di dalam undang-undang ini juga ada bagian yang mengurangi kewenangan BUMN dan BUMD.

“Jangan nanti setelah menang (gugatan ini-red), baru muncul orang-orang yang mengaku sebagai pahlawan. Tunjukkan saat ini, bahwa DPD DPR RI dan lainnya ikut berjuang dalam gugatan ini,” pungkasnya.(nov).

Related posts