KLHK Jerat Kades Cit Tersangka

  • Whatsapp
Pemeriksaan tim Penyidik Gakkum KLHK terhadap Kades Cit, AD yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan menghalangi petugas. (Foto: Istimewa)

Akibat Menghalangi Penangkapan Tambang Ilegal
DPO Amuk Diminta Menyerahkan Diri

PANGKALPINANG – Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dit Gakkum KLHK), ternyata masih terus menindak para pelaku kejahatan tambang timah ilegal di kawsan Hutan Produksi, Desa Mapur Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kabar terbarunya, penyidik juga menjerat pihak yang diduga menghalang-halangi proses penindakan yang pernah dilakukan tim KLHK. Pihak itu yakni Kepala Desa Cit, Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka, AD (51) yang ditetapkan sebagai tersangka karena menghalangi operasi penindakan dan penyidikan tambang illegal.

Sebelumnya, pihak KLHK juga telah menetapkan tiga tersangka perambah kawasan hutan tersebut. Tersangka pertama adalah Heris Sunandar yang telah dipidana dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar, serta dua alat berat dirampas oleh negara. Kemudian, KLHK juga menindak diduga pemodal kasus ini yaitu Handrian alias Apin Kembang (47).

Kini, Apin Kembang tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat dengan jeratan Pasal 94 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 19 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp100 miliar.
Selain itu Apin Kembang juga didakwa menggunakan Pasal 89 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 17 Ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Baca Lainnya

Disamping itu, penyidik juga menetapkan DS alias Amuk yang bertempat tinggal di Jalan Kapten Suraiman Lingkungan Kudai Utara RT 01 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat sebagai DPO.
Terkait dengan status DS alias Amuk sebagai DPO ini, Kepala Seksi 3 Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera di Palembang, Harianto mengingatkan agar pelaku segera menyerahkan diri.
“DS alias Amuk diminta untuk segera menyerahkan diri. Kami tidak berhenti untuk mencari DS alias Amuk,” katanya seperti rilis yang diterima Rakyat Pos, tadi malam.

Berkaitan dengan penetapan Kades AD sebagai tersangka, Harianto menceritakan kronologisnya bermula saat pelaksanaan Operasi Jaga Bumi Balai Gakkum Sumatera yang berhasil menangkap Heris Sunandar pelaku penambangan illegal dalam kawasan hutan Produksi Mapur.

Tapi ketika petugas akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) alat berat jenis Excavator (PC), oknum Kepala Desa itu bersama dengan puluhan warga mendesak petugas untuk tidak membawa barang bukti. Bahkan ada yang mengintimidasi supir 3 (tiga) unit trailer yang akan mengangkut barang bukti dengan ancaman jika tetap masuk ke lokasi, maka trailer akan dibakar. Sehingga sopir pun ketakutan untuk mengangkut barang bukti.

“Kepala Desa Cit dan puluhan orang lainnya itu ikut mendesak petugas untuk tidak mengamankan dan membawa keluar 3 (tiga) alat berat Excavator (PC) dari areal pertambangan dan membuat surat pernyataan menolak penyitaan barang bukti yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cit dan 57 orang lainnya,” jelas dia.
Atas tindakan inilah, penyidik KLHK mempersangkakan Kades AD dengan Pasal 102 ayat (1) jo Pasal 22 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sementara itu, Supartono, Kepala Penyidik Perambahan Hutan Gakkum KLHK menegaskan bahwa sebagai aparat seharusnya AD membantu petugas bukan malahan sebaliknya menghalangi-halangi aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas.
“Tindakan menghalangi penyidik seperti yang dilakukan oleh AD ini merupakan tindakan pidana. Untuk itu, agar menjadi pembelajaran bagi yang lain dan ada efek jeranya, saya harapkan AD dihukum seberat-beratnya,” pungkas Suparton. (rls/1)

Related posts