Kiprah Lanal Babel dalam Penataan Legalitas Tambang Rakyat

  • Whatsapp

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Semakin hari penambangan ilegal semakin masif dan terus menyebar seperti kanker. Seruan para aktifis lingkungan dan masyarakat Bangka Belitung terhadap penghentian kegiatan tambang timah ilegal seperti diabaikan. Para aktifis lingkungan melihat besarnya moderat daripada manfaat dari penambagan ilegal, Kegiatan penambangan ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan dan persoalan sosial. Pemerintah tidak boleh abai dengan permasalahan ini, karena penambangan ilegal merusak tatanan ideal konsep bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan. Segala penyimpangan hukum harus diluruskan kepada substansi nilai dasar pengamalan hukum itu sendiri. Penambangan ilegal sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang sepantasnya diberikan sanksi hukum. Pemberian sanksi hukum bukan hanya pada pelaku penambangan ilegal saja, tetapi sampai pada penampung (kolektor) bijih timah ilegal tersebut.

Para pengusaha hitam pelaku penambangan ilegal akan terus melakukan pencarian titik lemah hukum dan aparat hukum. Berbagai cara baik secara personal maupun institusional akan dilakukan untuk memperkuat praktik ilegal tersebut. Oleh karena itu, perlawanan pada praktik penambangan ilegal harus diperkuat sebagai bentuk kepedulian atas penyelamatan aset negara dan dukungan bagi pembangunan bangsa. Penguatan kiprah Lanal Bangka Belitung pada penataan tambang di daerah harus diapresiasi secara maksimal. Lanal Bangka Belitung menjadi institusi yang dipercaya untuk menegakkan supremasi Hukum. Hukum harus ditegakkkan secara adil karena bangsa ini menjadikan hukum sebagai nilai filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dipertegas dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Artinya, hukum bukan seperti papan nama yang ditancapkan di depan sebuah kantor lembaga hukum tanpa makna, tetapi hukum merupakan nilai peradaban yang harus dijadikan sebagai pegangan moral dan budaya kehidupan. Setiap warga negara harus mematuhi hukum dan terikat dengan nilai-nilai hukum tersebut serta menjadikannya sebagai landasan konstitusional hidup bernegara.

Kegiatan penambangan ilegal sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dan harus diberantas. Apabila terjadi pembiaran pada praktik penambangan ilegal, maka pelan tetapi pasti tindakan tersebut akan merusak tatanan kehidupan bernegara, sehingga hukum semakin kerdil. Langkah Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bangka Belitung menertibkan penambangan ilegal selama ini, perlu diberikan apresiasi. Apalagi Pada 8 Pebruari 2019, Direktur Utama PT. Timah (Persero) Tbk,M. Riza Pahlevi Tabrani dan Komandan Lanal Bangka Belitung, Letkol Laut Mohammad Taufik MMDS menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama dalam rangka pembinaan dan operasional pengamanan di kapal keruk, kapal isap, dan wilayah perairan laut di Bangka Belitung. Penandatangan naskah Kesepakatan Kerjasama tersebut membuktikan adanya keseriusan Lanal Bangka Belitung untuk mengambil kiprah dalam kegiatan penataan pertambangan di daerah ini. Keterlibatan Lanal Bangka Belitung dalam penambangan legal diharapkan semakin menguatnya upaya penyelamatan aset negara dari segala bentuk penjarahan atau kegiatan ilegal.

Fakta membuktikan bahwa penambangan ilegal yang dilakukan secara terstruktur dan masif selama ini telah merugikan negara trilyunan rupiah. Bahkan, penambangan ilegal telah merusak pola pikir masyarakat menjadi kelompok sosial yang cenderung pragmatis dan bermental perusak. Para penambang ilegal melakukan kegiatan penambangan tidak sesuai standar peraturan yang telah ditetapkan, merusak lingkungan dan melawan hukum. Selain itu, penambangan ilegal dalam praktiknya dipenuhi dengan pungutan liar (pungli) sehingga menghisap darah dan merugikan para penambang. Praktik pungli, baik dalam bentuk pengambilan dana ataupun pengambilan jatah bijih timah (cantingan) yang ditetapkan oleh panitia penambangan ilegal merupakan sebagai praktik ilegal yang terkoordinir dan terus berulang. Praktik seperti ini telah menjadi budaya dan harus dihentikan.

Hadirnya Lanal Bangka Belitung diharapkan mampu menghentikan praktik ilegal dan pungli tersebut. Masyarakat yang ingin melakukan kegiatan penambangan timah, khususnya yang berada pada izin usaha pertambangan (IUP) PT. Timah (Persero) Tbk harus dibina langsung secara kontinyu oleh Lanal Bangka Belitung dan PT. Timah (Persero) Tbk. Langkah Lanal Bangka Belitung. Tindakan penertiban kepada pelaku penambagan ilegal semakin dintensifkan sehingga ruang gerak para pebisnis hitam untuk mengkoordinir penambangan ilegal semakin sempit. Selain itu, PT. Timah (Persero) Tbk melalui unit pernambangan timah laut dapat memberikan surat perintah kerja (SPK) secara terbatas untuk jumlah ponton isap produksi yang akan digunakan dalam kegiatan penambangan legal di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah (Perserp) Tbk. Masyarakat penambang binaan juga harus mengikuti peraturan keselamatan kerja dan mendapatkan izin kegiatan sebelum melakukan penambangan dari Lanal Bangka Belitung. Pemberian SPK secara bertahap dan dalam jumlah terbatas dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan para penambang yang telah menjadi mitra kerja PT. Timah (Persero) Tbk.

Pemberian Surat Perintah Kerja secara bertahap dan terbatas juga bertujuan untuk mengefektifkan pengawasan dari segala bentuk penyimpangan atas hasil produksi yang dihasilkan setiap hari kerja. Jika tidak dilakukan sedemikian rupa, maka justru akan membuka oknum penambang melakukan kegiatan melanggar, yakni menjual atau menyelundupkan bijih timah kepada pebisnis hitam (ilegal). Apabila hal tersebut terjadi, maka justru akan merugikan mitra kerja tambang dan PT. Timah (Persero) sebagai pemilik izin usaha pertambangan. Oleh karena itu, peran Lanal Bangka Belitung dalam kegiatan penambangan legal sangat urgen dan akan membantu keteraturan proses kegiatan usaha pertambangan. Hasil produksi kegiatan penambangan pun semakin meningkat secara signifikan. Secara pasti bahwa peningkatan produksi akan mendatangkan keuntungan bagi perseroan dan negara. Dengan demikian, sangat tepatlah apabila masyarakat mendukung Lanal Bangka Belitung melakukan pembinaan dan penataan legalitas penambangan rakyat di daerah ini. Wallahualambissawab. (***).

Related posts