Kinerja Penyaluran DAK Fisik Babel

  • Whatsapp

Oleh: Budiman

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung
Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan akhir triwulan III tahun 2019 terbilang masih rendah. Berdasarkan data dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dari pagu sebesar Rp701 miliar baru disalurkan Rp311,11 miliar atau baru 44,41%.

Rendahnya penyaluran ini tentu akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik itu sendiri. Apalagi tahun anggaran 2019 akan segera berakhir tentu memerlukan upaya lebih agar kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik di Bangka Belitung dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Jangan sampai dana yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena adanya kesalahan dalam pengelolaannya.

Berdasarkan data realisasi per Pemerintah Daerah, Kabupaten Bangka Tengah menempati posisi tertinggi dalam penyaluran yaitu sebesar 64,37 % disusul oleh Kabupaten Bangka (64,01%), Kabupaten Bangka Barat (58,36%) Kabupaten Bangka Selatan (57,64%) dan Kota Pangkalpinang (44,91%).

Sedangkan posisi terendah ditempati oleh Kab. Belitung yaitu sebesar 19,50% disusul oleh Kab. Belitung Timur (20,67%) dan Prov. Babel (29,68%). Hal ini menunjukkan penyaluran DAK Fisik di Bangka Belitung rata-rata masih di bawah 70%, bahkan ada yang di bawah 25%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa, DAK Fisik bertahap disalurkan dalam tiga tahap. Tahap I dan tahap II masing-masing sebesar 25% dan 45% dari pagu masing-masing bidang, sedangkan tahap III sebesar selisih antara kebutuhan dana untuk menyelesaikan pekerjaan dengan dana yang sudah diterima pada tahap I dan II. Berdasarkan jadwal penyaluran sebenarnya sekarang sudah memasuki tahap III yang sudah dimulai sejak awal September lalu. Namun hingga akhir September 2019 DAK Fisik di Bangka Belitung yang disalurkan rata-rata baru tahap I dan II.

Untuk penyaluran tahap II sendiri yang batas waktu penyampaian dokumen persyaratannya pada 21 Oktober 2019 masih terdapat 2 kabupaten yang belum salur yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Sementara apabila dilihat dari bidang kegiatan yang dibiayai, dari 77 bidang kegiatan yang tersebar di 8 pemda sampai saat ini yang sudah salur sampai tahap II baru 40 bidang sehingga masih ada 37 bidang lagi yang belum salur tahap II. Dari 8 pemda baru 2 pemda yang seluruh bidangnya telah salur tahap II yaitu Kab. Bangka dan Kab. Bangka Tengah masing-masing 13 dan 9 bidang.

Masih rendahnya penyaluran DAK Fisik tersebut bisa jadi karena realisasi penyerapan DAK Fisik yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah belum mencapai yang disyaratkan. Sesuai peraturan, syarat penyaluran tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap I.

Sebenarnya untuk mencapai realisasi penyerapan 75% tidak terlalu sulit. Apabila dilihat dari capaian outputnya, dengan penyerapan paling sedikit 75% dari dana yang diterima pada tahap I (25%) berarti paling tidak perkembangan fisik di lapangan sudah mencapai 20%. Capaian output sebesar 20% sebenarnya tidak terlampau besar, apalagi besaran capaian output tahap I tidak termasuk yang dipersyaratkan.

Hanya saja mulai tahun anggaran 2019 laporan capaian output DAK Fisik tahap I harus direviu oleh APIP terlebih dahulu. Persyaratan reviu APIP inilah yang disinyalir menjadi salah satu penyebab rendahnya penyaluran DAK Fisik di Babel. Selain reviu APIP, masih rendahnya penyaluran DAK Fisik disebabkan terlambatnya penyaluran tahap I. Sesuai ketentuan, tahap I disalurkan mulai Februari hingga Juli. Apabila penyaluran tahap I baru dilakukan pada akhir periode (Juli), maka pemda hanya memiliki waktu kurang dari 3 bulan untuk melaksanakan kegiatan dengan penyerapan paling kurang 75% sebelum tanggal 21 Oktober 2019 sebagai syarat penyaluran tahap II.

Berbagai upaya sebenarnya telah sering dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran DAK Fisik di daerah. Kanwil DJPb DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah beberapa kali melaksanakan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam setiap pertemuan tersebut selalu disampaikan perkembangan penyaluran DAK Fisik masing-masing daerah dengan harapan Pemerintah Daerah memberi perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di wilayahnya.

Termasuk juga mengingatkan Pemda untuk aktif melakukan perekaman data penyerapan dan capaian output DAK Fisik pada aplikasi OMSPAN. Dalam setiap pertemuan sering kali ditemui perbedaan data antara yang disampaikan Pemda dan yang terdapat di aplikasi OMSPAN. Perbedaaan data tersebut tentu akan memberikan informasi yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Data dan informasi yang akurat dan aktual sangat penting sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan keputusan selanjutnya.

Keberhasilan program pemerintah melalui DAK Fisik sangat ditentukan oleh partisipasi semua pihak, tanpa terkecuali baik Pemerintah Pusat mapun Pemerintah Daerah. Untuk itu seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hendaknya memberi perhatian lebih terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di wilayahnya masing-masing. Setiap OPD pemilik kegiatan yang dibiayai DAK Fisik agar segera melaksanakan kegiatan dan menyampaikan permintaan pembayaran sesuai dengan progress yang telah dicapai ke BPKAD/Bakuda masing-masing. Setiap SP2D yang telah diterbitkan agar segera dilakukan perekaman di aplikasi OMSPAN, sehingga data penyerapan di aplikasi sesuai dengan keadaan riil di lapangan.

Apabila syarat penyaluran tahap II sudah dapat dipenuhi agar segera membuat laporan penyerapan dan capaian output dan menyampaikan ke APIP untuk dilakukan reviu. Setelah itu meng-upload laporan yang telah direviu ke aplikasi OMSPAN sebelum tanggal 21 Oktober 2019. Pemerintah daerah agar senantiasa meningkatkan koordinasi dengan KPPN mitra kerjanya untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar untuk menghindari keterlambatan dalam penyampaian dokumen yang dapat menyebabkan gagal salur.

APIP masing-masing daerah agar dapat memberikan bimbingan dan supervisi kepada semua OPD dalam mengawal penyaluran dan pelaksanaan DAK Fisik di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya partisipasi dan koordinasi semua pihak maka DAK Fisik dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan.(***).

Related posts