Ketua KPAD Babel Minta Maaf

  • Whatsapp

Sapta: Mungkin Data Saya Keliru

PANGKALPINANG – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KPAD Babel), Sapta Qodriyah melayangkan permohonan maaf secara terbuka atas statement yang dikeluarkannya di salah satu media online dengan judul, ‘Miris, di Bangka Selatan Ditemukan Anak se-RT Tak Sekolah’.
Pemintaan maaf itu dikeluarkan Sapta setelah dirinya dilaporkan ke polisi oleh Forum Masyarakat Bangka Selatan Bersatu (FMBSB) yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rabu (22/11/2017). Dia dilaporkan atas dugaan melanggar Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Assalamualaikum. Selamat siang. Terkait pemberitaan yang berada di media online tanggal 21 November 2017 yang berjudul ‘KPAD temukan anak satu RT tidak sekolah’, saya sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bangka Belitung menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Bangka Selatan apabila perkataan dalam pemberitaan tersebut menyinggung dan merasa dirugikan oleh saya,” ujarnya, dalam rilis Kamis (23/11/2017).
Lanjutnya, dengan pernyataan itu, dirinya meminta maaf kepada masyarakat Bangka Selatan apabila perkataan tersebut sangat menyinggung dan dirinya tidak ada niat tujuan memprovokasi atau mendeskreditkan wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
“Mungkin data yang saya dapatkan baik cara mendapatkannya maupun pengolahan datanya belum tepat ataupun keliru, kami berjanji akan melakukan perbaikan dan mengklarifikasi masalah tersebut. Terimakasih. Wasalam,” ucapnya.
Sebelumnya, Koordinator Forum Masyarakat Bangka Selatan Bersatu, Dede Adam menegaskan, statemen yang disampaikan Ketua KPAID Babel itu adalah tidak benar dan berbau fitnah. Pernyataan seperti itu di media online, dinilai telah menciderai marwah Bangka Selatan.
Selain melaporkan Ketua KPAID Babel, Forum Masyarakat Bangka Selatan Bersatu ini juga akan melakukan audensi ke Bupati Bangka Selatan, Justiar Noor untuk mempertimbangkan kelanjutan bentuk kerja sama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan media tersebut.
“Tidak pernah ada masyarakat Bangka Selatan yang putus sekolah. Kami semua orang terdidik di sini, berita yang diterbitkan itu tidak benar. Seolah-olah daerah kami tidak sekolah, padahal Pemkab Basel terus menjalankan Program Ayo Sekolah bagi anak-anak yang putus sekolah. Dan anak itu dijemput oleh RT, RT mendata anak-anak yang tidak sekolah dan mendapatkan beasiswa,” ungkap Dede dengan nada tinggi.
Karena itu aktivis Bangka Selatan ini mempertanyakan statemen Ketua KPAID Babel serta data yang diperolehnya terkait pernyataan berbau fitnah tersebut. “Basel sampai disebut Zona Merah anak putus sekolah, ada apa ini? Metodelogi apa yang dipakai dalam surveinya? Kami warga Basel terusik dengan penyataan tersebut, kita juga akan menyurati Dewan Pers untuk menindaklanjuti pemberitaan di media tersebut,” tegas Dede Adam.
Sementara itu, Tokoh Presidium Pembentukan Bangka Selatan, Hidayat Tukijan yang ikut mendampingi proses pelaporan ke kantor polisi menyinggung pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), karena tidak ada konfirmasi pihak-pihak terkait terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Basel.
“Kami juga meragukan metodelogi yang digunakan KPAID dalam mensurvei ini. Layaknya survey harus ada pelaporan serendah-rendahnya kepada RT setempat, apakah ini dilakukan? Jika tidak dilakukan lalu muncul sebuah berita, sudah tidak berimbang, isinya menyakiti masyarakat Basel, kita akan minta pertanggungjawaban media tersebut,” kata pria yang biasa disapa Bang Dayat ini.
Disisi lain ia menilai pernyataan Ketua KPAID Babel tidak kredibel dan tidak layak memimpin sebuah institusi komisioner pemerintah yang mengurusi anak-anak.
“Jangan politisir Bangka Selatan dengan seperti ini, statemen itu tidak layak, tidak kredibel. Kita minta Pemprov Babel mempertimbangkan untuk memecat Ketua KPAID Babel,” imbuhnya.
Hal sama disampaikan Direktur Lembaha Bantuan Hukum (LBH) Basel, Erdian. Dia mengungkapkan, dalam pernyataan Ketua KPAID Babel yang diterbitkan di media online telah muncul delik hukumnya sesuai UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.
“Delik hukumnya sudah muncul, dalam hal ini Ketua KPAID Babel dilaporkan pada Pasal 28 ayat 1, pidana 6 tahun kurungan penjara dan denda Rp1 M, atas pemberitaan palsu dan hoax,” jelas pria yang biasa disapa Chimot ini.
Terpisah Kapolres Bangka Selatan, AKBP Bambang Kusnarianto melalui Kabag Ops, Kompol Erlichson saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, membenarkan ada laporan tersebut. Hanya saja, kata Erlichson laporan ini baru sebatas pengaduan yakni permohonan bantuan hukum ke Polres untuk ditindaklanjuti.
“Untuk LP (laporan polisi) belum kami buat, karena kami akan koordinasi ke Polda Babel untuk teknis ke Dewan Pers Jakarta,” jelasnya.
Sapta Qodriyah sendiri sempat tidak memberikan komentar saat dikonfirmasi wartawan harian ini, meski sudah beberapa kali dikonfirmasi via SMS maupun WA. Sapta sempat membalas WA yang dikirim wartawan dan meminta menunggu karena dirinya sedang membuat press rilis terkait pemberitaan tersebut.
Namun hingga pukul 21.00 WIB rilis yang dimaksud Ketua KPAD ini belum juga dikirimkan. Wartawan kembali berupaya mengonfirmasi dengan menghubungi nomor teleponnya namun terdengar nada tidak aktif dan tinggalkan pesan. Sedangkan nomor WA, saat dikonfirmasi hingga tiga kali terdengar nada aktif namun tidak diangkat. (bum/1)

Related posts