Ketika Ilmu itu Didiamkan

  • Whatsapp
Kurniawansyah
Pengamat Hukum

Ada pepatah kuno yang mengatakan “diam itu emas”, namun kiranya kurang tepat apabila pepatah tersebut ditempatkan pada situasi dan kondisi dimana rasa keadilan dan kepastian akan hukum itu dikebirikan. Hukum bisa dikatakan sebagai alat pemuas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika hukum bertindak untuk menghukum para penjahat agar kehidupan itu menjadi seimbang. Penegakan hukum tebang pilih mengakibatkan efek domino yang keras bagi kehidupan bermasyarakat, yakni menimbulkan ketidakpercayaan akan hukum yang dibuat. Hukum bertindak seolah-olah hanya menyentuh pada lapisan masyarakat menengah ke bawah yang hampa akan kekuasan dan jabatan apalagi materi. Sebagian besar masyarakat menantikan kapan dibukanya ikatan yang membalut mata patung Dewi Themis yang merupakan simbol Dewi keadilan di Indonesia.

Terkait hal itu pula, ada dinamika hukum yang menarik untuk dikupas dalam pendekatan hukum yang normatif, yakni perihal terkait keterangan palsu yang diberikan oleh oknum Dewan Kota Pangkalpinang di dalam persidangan. Hal tersebut pernah di rilis di salah satu media massa yakni Rakyat Pos pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Meskipun ada sedikit perbaikan dalam narasi yang dibuat dalam pemberitaan tersebut, namun tidak mengubah substansi hukum atas delik pidana yang berlaku dalam fakta persidangan. Duduk persoalannya, ketika saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah di dalam persidangan, maka konsekuensi hukum yang akan diterima ketika keterangan tersebut diberikan tidak dengan sebenarnya maka ancaman hukuman pidana akan diterima oleh saksi tersebut.

Namun, sampai dengan detik ini, jeratan hukum atas kesaksian palsu yang diberikan oleh oknum Dewan tersebut tidak kunjung dilaksanakan. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. mengemukakan bahwa terkait keterangan palsu yang diberikan oleh saksi di dalam persidangan merupakan delik formil tanpa menunggu akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya di dalam persidangan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur akan perbuatan tersebut. Ia juga menuturkan, ketika saksi tersebut, mencabut keterangan yang telah diberikan di dalam persidangan dengan memberikan keterangan yang berbeda dari keterangan yang sebelumnya itu pun harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ringan atau beratnya hukuman atas perbuatan tersebut menjadi kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Selain itu, Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H. yang merupakan praktisi hukum di salah satu pengadilan negeri yang ada di Indonesia mengemukakan terkait saksi yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya di dalam persidangan lalu mencabut keterangan tersebut untuk diubah keterangannya itu, tidak bisa seperti itu dilakukan, karena keterangan saksi adalah apa yang diungkapkan di persidangan. Jadi, tidak bisa dicabut seenaknya, itu bukan delik aduan juga. Kalaupun dimaafkan oleh majelis hakim, harusnya tetap jalan perkara keterangan palsu tersebut.

Baca Lainnya

Melihat dan memahami penjelasan sebagaimana yang telah diterangkan oleh mereka yang pakar keilmuannya di bidang hukum tersebut, maka dalam hal ini, akan menjadi tanda tanya besar kenapa perihal sedemikian rupa tidak selaras dengan apa yang telah terjadi terhadap keterangan palsu diberikan oleh oknum Dewan Kota Pangkalpinang terkait SPPD fiktif yang telah berlangsung persidangannya beberapa waktu yang lalu. Ketika ilmu itu didiamkan, maka kerusakan akan tiba.

Sebagai catatan penutup, kita tidak kekurangan akan orang yang berilmu, tetapi kita kekurangan orang yang berani menyuarakan kebenaran dengan ilmunya tersebut. Membungkam kebenaran yang kita ketahui akan menjadi dosa turunan bagi generasi selanjutnya. Semoga apa yang diinginkan atas balutan yang membalut mata patung Dewi Themis dapat terbuka dalam mewujudkan rasa keadilan bagi pencari keadilan di negeri ini.(***).

Related posts