Ketika Hukum tak Ditegakkan untuk Penguasa

No comment 474 views

Oleh: Mahbub Zarkasyi
Pengamat Politik Islam

Tauladan Pemimpin Kaum Muslim

Mahbub Zarkasyi

Cerita putri bangsawan yang diminta untuk tidak ditegakkan hukum atas dosa yang ia lakukan tentu tak asing di telinga kita. Sirah yang sering diperdengarkan kepada kaum muslim dalam tausiyah, khutbah dan majelis tsaqafah Islam lainnya. Seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, harusnya dijatuhi hukuman potong tangan, namun diminta keringanan atas jasa bapaknya terhadap dakwah Islam. Hal tersebut membuat berang Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang langsung berdiri ketika diminta untuk wanita tersebut diringankan hukumannya dan beliau berkhutbah dengan nada suara meninggi dengan bersabda,
“Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah tatkala ada orang yang terhormat mencuri, mereka biarkan; jika orang lemah yang mencuri, mereka menegakkan had atas dirinya. Demi Zat Yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya”. (HR al-Bukhari).
Begitulah Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam mengajarkan kaum muslim dalam menegakkan hukum. Jangankan orang lain, seandainya putri Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam sendiri yang mencuri, maka Rasulullah sendiri yang akan menegakkan hukum atas anaknya. Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai seorang kepala negara di Madinah begitu tegas dalam menegakkan hukum. Hal ini juga sebagaimana dicontohkan para Khalifah kaum muslimim, mereka begitu keras kepada kemunkaran termasuk dari apa yang mereka dan keluarga mereka lakukan. Mereka langsung tunduk patuh ketika mereka menyelisihi hukum Allah dan diingatkan oleh kaum rakyatnya.
Bagaimana pidato pertama Khalifah pertama kaum muslim, Syaidina Abu Bakar Ash-Shiddiq ra merasa lemah disisi Allah ketika hak rakyat belum terpenuhi dan beliau memandang siapapun lemah ketika tak menunaikan kewajibannya. Khalifah kedua kaum muslimin pun dalam khutbah pertama sesaat setelah beliau diangkat menjadi Amirul mu’minin, beliau mempersilakan rakyat untuk meluruskannya walau harus dengan pedang bila beliau salah. Syaidina ‘Umar ibn Al-Khaththab ra langsung kembali kepada hukum Allah ketika kebijakan beliau menetapkan mahar kaum muslimah menyelisihi hukum Allah. Begitu tegas pemimpin yang dicontohkan Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, ‘Umar ibn Alkhahthtab ra pernah menghukum anak Amru bin al-‘Ash sang Gubernur Mesir yang telah berbuat dzalim kepada rakyatnya sebagaimana yang Dari Anas bin Malik –radhiyallahu ‘anhu,
Bahwasanya seorang lelaki dari kalangan penduduk Mesir mendatangi ‘Umar bin al-Khaththab –radhiyallahu ‘anhu– seraya berkata, “Wahai Amir al-Mu’minin, seseorang meminta perlindunganmu dari kezaliman.” ‘Umar bin al-Khaththab berkata, “Kau mendapatkan perlindungan.” Lelaki Mesir itu berkata, “Aku berlomba dengan putra ‘Amr bin al-‘Ash, lalu aku mengalahkannya dalam perlombaan itu. Namun, dia malah mencambukku seraya mengatakan, ‘Aku adalah putra dari keluarga terhormat.’” (Setelah mendengar pengaduan itu), ‘Umar bin al-Khaththab segera melayangkan surat kepada ‘Amr bin al-‘Ash dan menyuruhnya datang kehadapan ‘Umar bersama putranya. Tatkala ‘Amr bin al-‘Ash bersama putranya tiba di hadapan ‘Umar, berkatalah ‘Umar, “Di manakah lelaki Mesir itu?” Ketika lelaki Mesir itu muncul, ‘Umar berkata kepadanya, “kau ambillah cambuk dan pecutlah anak dari keluarga terhormat itu!” Maka lelaki Mesir itu pun segera mencambuki putra ‘Amr bin al-‘Ash. Anas bin Malik berkata, “Maka lelaki Mesir itu pun mencambukinya. Demi Allah, dia terus mencambuki putra ‘Amr bin al-‘Ash dan kami pun senang karenanya. Akan tetapi, tak henti-hentinya dia mencambukinya sampai-sampai kami begitu berharap agar dia berhenti.” Kemudian ‘Umar bin al-Khaththab berkata kepada lelaki Mesir itu, “Sekarang, cambuklah ‘Amr bin al-‘Ash!” Lelaku Mesir itu berkata, “Wahai Amir al-Mu’minin, hanya putranya sajalah yang telah mencambukku, dan sekarang aku telah membalasnya.” Kemudian ‘Umar bin al-Khaththab berkata kepada ‘Amr bin al-‘Ash, “Sejak kapan kau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?” ‘Amr bin al-‘Ash berkata, “Wahai Amir al-Mu’minin, aku tak mengetahui kejadian tersebut, dan lelaki Mesir ini pun tak melaporkannya kepadaku.”

Penegakan Hukum di Indonesia
Indonesia merupakan negeri kaum muslim. Negeri yang penduduknya memeluk Islam melalui dakwah tanpa angkat senjata. Sudah sepatutnya negeri ini dengan pemimpin dan penegak hukumnya adalah muslim menegakkan hukum Allah di negeri yang diberkahi dengan kekayaan Alam dan kaya akan sumber daya lainnya. Namun, kepatutan itu ternyata tak berbanding lurus dengan penerapannya. Indonesia tak menerapkan hukum Islam. Penegakan hukum di Indonesia pun akhirnya bisa dibilang gagal. Gagal dalam hal pencegahan, gagal dalam hal memberi efek jera, hingga semakin meningkatnya kasus kejahatan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Korupsi semakin menjadi, kejahatan semakin rentan, narkoba sekarang sudah merambah penguasa. Hal ini harusnya cukup menegur penguasa negeri untuk muhasabah diri, karena apa hal ini terjadi hingga solusi bisa menyentuh substansi.
Banyak penguasa dan orang-orang di lingkaran kekuasaan yang berbuat salah, namun tak ditegakkan. Walau tampak jelas penodaan dan penistaan terhadap agama Allah telah dilakukan, namun hukum mempermainkan perjalanannya, sehingga yang hitam seolah abu-abu, dan dibuatlah perjalanan panjang prosesnya telah menjadikan abu-abu tadi seolah putih. Kita pun ingat ketika seorang anak pejabat di lingkaran kekuasaan yang telah menabrak warga hingga banyak yang tewas, lagi-lagi hukum seolah tak berlaku untuk mereka. Hukum di Indonesia tak hanya tumpul untuk orang-orang di lingkaran kekuasaan, namun juga ternyata tumpul untuk orang berduit lainnya. Dan masih banyak case lainnya yang menimpa petinggi negeri namun hukum tak mampu ditegakkan.
Sebaliknya bila rakyat yang melanggar hukum walau karena terdesak lapar pun mereka menegakkan hukum setegak-tegaknya. Padahal, sang Tauladan kita Khalifah kaum muslimin pernah membebaskan pencuri yang mencuri karena lapar dan malah menegur dengan keras pejabatnya yang membiarkan rakyatnya hingga kelaparan. Apalagi Penegakan hukum di Indonesia telah mengabaikan substansi syariah Islam, sehingga solusi yang dikeluarkan dan kebijakan yang ditelurkan tak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Indonesia yang menganut sistem demokrasi sekuler, dalam penegakan hukumnya bertingkat. Artinya, keputusan hukum bisa berubah-ubah dalam setiap tingkatannya. Misalnya, hakim pengadilan negeri di vonsi bebas, maka masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan dengan mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi. Hakim Pengadilan tinggi pun bisa saja menjatuhkan vonis berubah menjadi bersalah, atau bisa juga menguatkan keputusan pengadilan negeri dengan vonis bebas. Kemudian bila tidak puas juga dengan keputusan pengadilan tinggi, upaya hukum masih bisa dilakukan dengan mengajukan kasasi sehingga keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak mengikat. Bila di Mahkamah agung sebagai hakim kasasi memutuskan perkara tersebut bersalah, seorang terdakwah, maka keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebelumnya tidak berlaku. Dan upaya hukum pun tidak selesai karena seseorang yang telah divonis bersalah oleh mahkamah agung pun masih bisa mengajukan peninjauan kembali tanpa batas.
Menjadi sulit dalam sistem Demokrasi Sekulerisme seseorang untuk mendapatkan kepastian hukum karena banyak upaya hukum yang bisa dilakukan yang bisa mengubah status hukum seseorang. Hal ini belum bicara asas keadilan, yang mana dengan sistem demokrasi yang menggunakan sistem rezim atau periodik dan tanpa unsur ketaatan kepada Allah SWT, sangat rentan terjadi jual beli kebenaran. Tekanan dari penguasaha kepada penguasa, dan tekanan dari penguasa kepada para penegak hukum besar kemungkinan terjadi. Dengan hukum dalam sistem demokrasi sekuler yang tidak jelas standarnya, hal ini membuat penguasa, pengusaha, pejabat hingga rakyat jelata tidak takut melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tawar-menawar status hukum pun kerap terjadi, baik ditingkat internal, hingga ke penegak hukum.
Kegagalan penegakan hukum di Indonesia membuat kemaksiatan merajalela. Dengan demokrasi-sekuler membuat manusia tak takut lagi dengan azab Allah SWT. Lihat baru-baru ini, Densus 88 yang katanya anti teror namun terus menebar teror, politisi partai tertangkap tangan berjudi, polisi membunuh Istri sendiri, dan sang Penguasa bersama pasangannya yang baru saja dilantik sebagai kepala daerah tertangkap tangan sedang pesta narkoba.

Pembinaan terhadap Keterikatan Syariat
Hukum yang telah Allah tetapkan wajib untuk diterapkan, karena diakhirat pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Maka penegakan suatu hukum Islam memaksakan penerapan syariah lainnya. Penguasa kaum muslim harus memberikan pembinaan kesadaran akan ruhiyah, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Pembinaan terhadap rakyat untuk terikat dengan syariat Allah merupakan konsekwensi atas aqidah Islam yang telah dipeluknya.
Namun saat ini Pemerintah telah mengabaikan pembinaan ini, malah pemerintah menanamkan pemahaman sekulerisme yang memisahkan antara ibadah mahdlah/ritual dengan aktivitas yang mengatur masalah. Untuk masalah ibadah kaum muslim memang dipersilakan untuk mengamalkan ibadahnya, namun untuk masalah kehidupan manusia diatur dengan aturan yang mereka buat sendiri. Sekulerisme telah berhasil memisahkan dan mengajarkan umat agar tidak terikat dalam hubungan manusia dengan Allah SWT pada perkara urusan kehidupan seperti pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya dan sistem peradilan. Urusan ridla dan pahala Allah Subhanahu wa Ta’ala hanya dibidang Aqidah dan ibadah saja, sedang umat tak lagi mencari ridla dan pahala Allah SWT dalam tatanan atau sistem kehidupan.
Selain itu, stimulus terhadap kemaksiatan tidak pernah ditutup. Aurat dibiarkan terbuka, pergaulan bebas dan tontonan tidak mendidik menjadi konsumsi rakyat di seluruh penjuru negeri. Peredaran Khamr hanya diatur bukan dilarang, sehingga banyak kaum muslim yang turut mengkonsumsi barang haram tersebut. Setelah khamr bebas dikonsumsi, pergaulan dibebaskan tanpa batas telah membuka pintu kemaksiatan lainnya. Hukum-hukum yang diterapkan, baik terkait sistem pergaulan, sistem politik, pemerintahan, ekonomi, budaya hingga sistem persanksiannya jauh dari apa yang telah Allah tetapkan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan sistem yang khas dalam Islam yang tidak bisa disamakan dengan sistem Demokrasi, Sekuler maupun Sosialis-komunis.
Penegakan hukum dalam sistem Islam tidak bertingkat. Bila seorang hakim telah menjatuhkan hukum, maka hukum tersebut langsung bersifat mengikat. Sebagai contoh bisa dilihat bagaimana seorang Kepala Negara dalam Islam yaitu Khalifah Ali bin Abu Thalib sang pemilik baju besi, kalah dalam persidangan dengan tergugat seorang yahudi. Keputusan hakim ketika itu langsung bersifat mengikat. Walaupun sang Kepala negara kalah dalam sidang kala itu, beliau tidak merasa keberatan karena proses persidangan berlangsung sebagaimana mestinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Begitu pula ketika kaum muslimin yang menaklukkan negeri syamarkhan, ketika digugat ke pengadilan dalam daulah Islam, kemudian negeri syamarkhan dimenangkan, maka panglima jihad ketika itu harus berbesar hati menerima keputusan hakim. Karena keputusan hakim tersebut bersifat mengikat tanpa ada proses banding dan kasasi ataupun peninjauan kembali. Seluruh kaum muslimin dan pejabat negara dalam Islam, bekerja atas dasar keimanan kepada Allah SWT dan sepenuhnya berharap ridha dan syurga Allah SWT.
Islam telah mengajarkan kami, untuk menyadari bahwa kami hidup dari tiada menjadi ada. Allah SWT sebagai sang Pencipta, menciptakan kami juga memberikan panduan hidup yang disebut syariah. Kami pun menyadari bahwa kami akan mati, maka kami pun harus menyadari untuk apa kami diciptakan. Karena nanti setelah mati, kami pasti akan dibangkitkan kembali yang kemudian dihisab atas perbuatan kami di dunia. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, telah diajarkan bagaimana untuk beribadah dan berbuat baik dengan jaminan pahala dan syurga-Nya Allah SWT. Kemudian bila manusia melakukan pelanggaran terhadap syariah, akan dikenakan had hukuman dunia dan menghapus dosa bila di hukum sesuai syariah-Nya. Dan apabila hukum dunia tak berhukum dengan hukum Allah, maka kami pun diberi peringatan dengan azab Allah SWT dengan terbenam di dalam neraka jahannam.

Khatimah
Wahai para petinggi negeri, kita sama-sama telah menyaksikan bahwa hari ini kalian tak lagi menegakkan hukum sebagaimana hukum Allah SWT. Maka kembalilah kalian menegakkan hukum Allah SWT. Sungguh Allah juga telah berjanji bila kita menjalankan sebagaimana Syariah-Nya pasti akan mewujudkan Islam rahmatan lil’alamiin. Sungguh terdapat celaan dan ancaman yang keras bagi kalian bila tidak menetapkan hukum sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta’ala turunkan. Allah Swt berfirman:
Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (QS al-Maidah [5]: 44). Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim (QS al-Maidah [5]: 45). Dan arangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik (QS al-Maidah [5]: 47).
WalLâh a’lam bi ash-shawâb[] MziS.(****).

No Response

Leave a reply "Ketika Hukum tak Ditegakkan untuk Penguasa"