Keseriusan Menjadikan Eks Koba Tin Jadi WPR

  • Whatsapp

Oleh: Muhammad Tamimi
Penulis dan Wartawan Bangka Belitung

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur, Bupati dan Walikota Se- Bangka Belitung di Belitung tempo hari salah satu tema menarik membahas tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk lokasi lahan eks tambang Koba Tin. Wacana WPR di lahan eks perusahaan swasta terbesar di Koba, Bangka Tengah tersebut disambut baik Gubernur Provinsi Babel Erzaldi Rosman dan Bupati Ibnu Saleh selaku pemilik wilayah. Hanya saja, pollow up dari Rakor itu belum mendapatkan titik terang dan masih dikaji ulang dengan melihat payung hukum sebagai tata tertib aturan main WPR.

Ketentuan WPR itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Dalam UU tersebut kawasan pertambangan rakyat disebut dengan WPR adalah salah satu bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Yang dimaksud dengan wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral (timah) dan batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Apa saja kriteria untuk bisa ditetapkan sebagai WPR? Kriterianya antara lain: a) mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai atau diantara tepi dan tepi sungai; b) mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter; c) merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d) luas maksimal WPR sebesar 25 hektare; e) menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun;
g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan h) merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Perlu diketahui bahwa wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Berdasarkan keterangan itu, wilayah pertambangan yang digarap bisa dikatakan sebagai WPR apabila memenuhi kriteria tersebut di atas. Sesuai dengan aturannya bahwa wilayah tersebut sudah digarap selama 20 tahun artinya sudah memenuhi salah satu dari kriteria untuk ditetapkan sebagai WPR yaitu merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.

Jika telah memenuhi kriteria, maka wilayah tersebut ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada Menteri dan Gubernur.

Koordinasi dengan pemerintah provinsi, sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi. Sedangkan konsultasi dengan DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh pertimbangan.

Bagaimana cara memperoleh Izin Pertambangan Rakyat. Setelah penetapan WPR, tahap selanjutnya adalah Bupati/Walikota memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. IPR sendiri merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR. Karena IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati/Walikota.

Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi: a) persyaratan administratif; b) persyaratan teknis; dan c) persyaratan finansial.

Persyaratan administratif dimaksud terdiri dari: a) orang perseorangan, paling sedikit meliputi: (1) surat permohonan; (2) kartu tanda penduduk; (3) komoditas tambang yang dimohon; dan (4) surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. b) kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi: (1) surat permohonan; (2) komoditas tambang yang dimohon; dan(3) surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. c) koperasi setempat, paling sedikit meliputi: (1) surat permohonan; (2) nomor pokok wajib pajak; (3) akta pendirian koperasi yang telah disahkan deh pejabat yang berwenang; (4) komoditas tambang yang dimohon; dan (5) surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Untuk persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai: a) sumuran pada IPR paling dalam 25 meter; b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power untuk 1 (satu) IPR; dan c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Sedangkan untuk persyaratan finansial sebagaimana dimaksud berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Payung hukum yang mengatur WPR sudah jelas yakni Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Sedangkan aturan terkait Petunjuk Teknis (Juknis) diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Daerah (Perda) dalam hal ini Perda Provinsi Babel. Ketika Juknis mengacu kepada Perda, bila ditengah perjalanan terbitnya Permen, maka aturan Perda bisa menyesuaikan Permen tersebut.

Wacana pemerintah ingin menjadikan lahan eks Koba Tin menjadi WPR sangat tepat supaya ada kepastian hukum terhadap lahan eks tambang Koba Tin yang mempunyai nilai ekonomis daripada dijarah akibat dibiarkan seperti sekarang. Dengan adanya WPR tersebut paling tidak memperkecil tingkat penjarahan terhadap cadangan negara, mengurangi konflik sosial, meminimalisir angka kriminal, mendamaikan terjadinya gesekan antar suku dan hal lain yang tidak diinginkan.

Sekarang tinggal menunggu keseriusan menjadikan eks Koba Tin sebagai WPR yang diprakarsai Pemerintah tersebut. Dan diharapkan bukan cuma memberikan angin segar bagi masyarakat, namun bagaimana sisa lahan eks tambang yang masih bernilai tersebut diambil untuk seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Pasca kegiatan tambang baru diatur ulang untuk dijadikan destinasi wisata, arena olahraga atau hal lain yang bermanfaat. (***).

Related posts