Kesbangpol Akan Gelar Rakor dengan FKUB

  • Whatsapp

TOBOALI – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bangka Selatan akan menggelar rapat koordinasi dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bangka Selatan. Selain silaturahmi, rakor ini juga bertujuan untuk memperkuat kerukunan umat beragama di negeri junjung besaoh.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Kesbangpol Basel Doni, kepada Wartawan Minggu (23/6/2019). “Alhamdulillah di Bangka Selatan, kerukunan umat beragama sangat erat sekali, silaturahmi dan toleransi antar umat sangat tinggi. Meski begitu kita tetap membangun komunikasi dan memperat silaturahmi kita dengan ormas-ormas agama, salah satunya FKUB kita akan menggelar pertemuan, membahas tentang kerukunan umat di Basel,” kata Doni.

Terpisah, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bangka Selatan Iskandar, mengungkapkan pihaknya rencananya akan melaksanakan program kerja tahun ini dengan menggelar pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Payung dan Simpang Rimba.

“Program ini adalah program tahunan, kita turun ke lapangan tahun lalu di Kecamatan Airgegas, kita berikan penguatan penguatan kerukunan beragama, agar masyarakat Basel tidak terprovokasi dan selalu rukun dalam beragama,” terang Iskandar.

Sebelumnya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Selatan akan melakukan pendataan ulang keberadaan Ormas, LSM dan OKP di Bangka Selatan. Pendataan ulang ini bertujuan untuk validasi dan tertib administrasi.

Hal itu dikatakan Kepala Kantor Kesbangpol Basel, Doni kepada wartawan Minggu (12/5/2019). Menurutnya, sampai saat ini, terdapat sebanyak 84 ormas yang terbagi dalam beberapa bidang seperti Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah terdata di Kesbangpol Bangka Selatan.

Dari 84 ormas yang terdata, ada sekitar 65 persen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah habis masa berlakunya tahun 2018. “Untuk itu, kami harapkan Ormas dan OKP segera mengurus, sehingga kami bisa mengajukan ke kemendagri untuk diperpanjang kembali,” imbuhnya.

Doni menjelaskan, sesuai dengan aturan yang berlaku tahun ini, Kesbangpol Bangka Selatan tidak bisa lagi mengeluarkan SKT, namun perannya sekarang hanya memfasilitasi untuk mengajukan berkas tersebut ke Kemendagri untuk didaftarkan.

Ia menambahkan, Ormas yang telah terdaftar memiliki SK Kementrian Hukum dan HAM RI dari Dirjen AHU cukup melaporkan saja, sehingga dapat didaftarkan di Kesbangpol Bangka Selatan. (raw/3).

Related posts