Keringanan UKT, Apakah Mahasiswa Harus Langgar Protokol Kesehatan?

  • Whatsapp
Jarir Idris
Demisioner ISBA Surakarta, Solo Jawa Tengah

Masa pandemi sudah secara resmi digantikan dengan “new normal” oleh pemerintah. Hal ini dilakukan mengingat kondisi dari berbagai lini sudah tidak memungkinkan lagi untuk tetap pada posisi stagnan karena pandemi. Disisi lain, ekonomi adalah aspek yang penting dalam kehidupan, sehingga pengambilan status “new normal” adalah jalan terakhir yang pilih.

Mengingat beberapa waktu yang lalu, bantuan telah digelontorkan untuk tiga bulan ke depan, baik dengan bentuk sembako maupun uang tunai yang diberikan kepada masyarakat, hal ini, tentunya juga harus dipikir secara menyeluruh. Karena kebutuhan ekonomi tidak hanya makan dan minum saja, melainkan aspek pendidikan juga harus diperhatikan. Dari mulai sekolah dasar, sampai pada perguruan tinggi, termasuk perhatian pada uang kuliah tunggal (UKT).

Aksi media sosial yang sempat menjadi trending dengan berbagai macam hastag yang mempunyai maksud tuntutan kepada para pemegang kebijakan. Mulai dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, para mahasiswa menyuarakan kebebasan berpendapat dengan harapan mendapatkan keringanan UKT yang akan dibayarkan pada semester depan nanti.

Aksi mahasiswa ini, adalah sebagai simbol kepedulian para akademisi terhadap hak yang didapatkan dari negara dan juga suatu kewajiban pemerintah untuk mendukung berlangsungan pendidikan di negeri ini. Penurunan UKT sebagai bentuk keadilan dari sulitnya masa pandemi, orang tua maupun mahasiswa mandiri yang mencari uang sebagai biaya perkuliahan mempunyai kesulitan untuk mencukupi biaya kuliah semester ini. Namun, tampaknya para petinggi malah asyik “youtube”-an dan tidak menggagas tuntutan yang mahasiswa suarakan.

Baca Lainnya

Apakah keadilan hanya untuk mereka yang berkuasa? Apakah mahasiswa harus melanggar protokol kesehatan dengan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya? Sebagai mahasiswa, tentunya pola pikir demikian hanya akan dilakukan jika para petinggi tidak merespon tuntutan yang disuarakan. Sudah sekian juta mahasiswa di Indonesia menuntut pemerintah untuk menurunkan UKT dengan berbagai alasan.

Pertama, tidak menikmati fasilitas kampus. Seperti yang kita ketahui bahwa selama masa pandemi, mahasiswa tidak diperkenankan untuk memasuki area kampus, kecuali dengan urusan kepentingan yang mendesak. Tetapi, dari sekian banyak mahasiswa, hanya sekelumit yang mempunyai kepentingan mendesak sampai masuk ke area kampus. Pelaksanaan kuliah dilakukan secara online demikian juga persuratan sampai pada bimbingan skripsi yang juga memanfaatkan via internet. Sehingga fasilitas kampus tidak digunakan oleh mahasiswa.

Kedua, kondisi ekonomi masa pandemi. Selama pandemi, semua akses dibatasi, termasuk jalannya roda ekonomi. Sehingga pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat untuk tinggal di rumah dengan diberikan bantuan secara materil. Namun, ini tidak diberikan kepada mahasiswa. Padahal untuk UKT yang tinggi, seharusnya ada subsidi yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa. Di perguruan tinggi memang terdapat beasiswa sebagai bentuk dukungan kepada mahasiswa, namun tidak mencapai setengah dari jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut. Hal ini tentunya harus menjadi pertimbangan oleh para pemimpin perguruan tinggi.

Ketiga, kuliah daring bikin kantong kering. Belum lagi surut karena masalah ekonomi, kuliah online memakan cukup banyak kuota, karena tugas yang berhubungan dengan internet. Persediaan wifi yang ada di kampus menjadi tak berguna, karena mahasiswa harus menguras kantong untuk membeli kuota sendiri. Apalagi jika kuliah dilaksanakan via video, sehingga memakan banyak kuota data. Ini tentunya menjadi penderitaan tersendiri bagi mahasiswa yang kuliah di masa pandemi. Belum lagi masalah kualitas signal yang tidak merata diseluruh negeri.

Sepertinya masih banyak alasan-alasan yang bisa diangkat tentang penurunan UKT pada tulisan ini. Tetapi, melihat kondisi para petinggi yang malah suka “youtube”-an dan tidak menggagas tuntutan, sepertinya tidak perlu panjang lebar alasan dikemukakan di sini. Cukup kita sebagai mahasiswa menyuarakan tuntutan via media sosial sampai pemerintah jenuh. Kalau hal tersebut masih saja tidak digubris, berarti mereka tidak melihat penderitaan ekonomi mahasiswa. Kecurigaan malah timbul ketika para petinggi asyik “youtube”-an, jangan-jangan memang sedang mencari sumbangan dari para viewers lewat media sosial. Haduh, ini sangat tidak rasional.

Pandemi bukan sarana hiburan, tetapi rasa saling asuh untuk tetap memperhatikan bawahan. Sehingga nantinya akan menciptakan hubungan yang terjalin dengan baik. Bukan malah asyik sendiri tanpa memperhartikan kebijakan. Bisa jadi nanti hiburan malah membawa kemarahan bagi mahasiswa seluruh Indonesia. (***).

 

Related posts