Kepala DKP dan Asisten I Adu Mulut

  • Whatsapp

Gegara Ogah Bahas Raperda Zonasi
Anggap Miss Komunikasi, Haryoso Minta Maaf

Pangkalpinang – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Kadis KP Babel) Hardi, sempat berang dalam rapat pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP) di ruang pertemuan Tanjung Pesona, Lantai 1 Kantor Gubernur Babel, Selasa kemarin (17/1/2017).
Hardi protes lantaran Assisten I Setda Pemprov Babel, Haryoso, menunda pembahasan Raperda dengan alasan DKP belum menyiapkan kelengkapan dokumen untuk membahas draf Raperda Zonasi ini.
Dalam rapat tersebut, Haryoso mengatakan, Raperda ini memang sangat diperlukan dalam pengelolaan wilayah laut, terutama radius 12 mil dari garis pantai. Namun ia menyebutkan, dalam penyusunan raperda, harus terlebih dahulu disusun dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai acuan untuk menyusun draf raperda.
“Harus lalui tahapan dalam amanat peraturan, dokumen-dokumen yang disyaratkan harus kita miliki, sesuai Peratuan Kementerian Kelautan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016, ada 11 dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dulu, baru kita mulai bahas Raperda ini. Karena dokumen ini menjadi lampiran dari Raperda ini, saya rasa nanti dululah kita bahas ini, kami minta DKP lengkapi dulu dokumennya,” kata Haryoso yang menjabat Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra.
Ucapan Haryoso inilah yang memancing emosi Hardi. Ia menegaskan, datang ke rapat ini karena diundang oleh Sekda Babel untuk menghadiri rapat raperda zonasi serta merangkum dan melengkapi data-data peruntukan wilayah laut.
“Kami diundang rapat, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami ini perlu data dari SKPD untuk berikan masukan. Setelah itu kami ke kabupaten/kota mencocokkan data, baru setelah itu kita lelang. Kami sudah konsultasi ke dewan dan Dirjen KKP terkait raperda ini, kementerian menargetkan selesai ini secara nasional pada Juni nanti. Bagaimana upaya untuk selesai? Karena sudah bertahun-tahun tak selesai, kami sudah konsultasi ke pusat, dirjen kelautan sudah briefing. Hari ini bukannya pembahasan draf Raperda, tetapi sudah ditolak. Pertemuan ini semestinya mengkoordinir data yang berhubungan, kami mohon dibantu lengkapi data. Kami hanya butuh data, misalnya dari pariwisata wilayah mana saja, perhubungan juga demikian. Tapi kalau tidak dibahas ya enggak masalah. Kami harapkan bukan ditolak, bagaimana koordinir ini menjadi akurasi data yang lengkap, karena banyak data yang belum masuk ke kita, kalau enggak selesai Perda ini, negara rugi,” cecarnya.
Adu mulut pun berlanjut, ketika Haryoso menyebutkan sebetulnya dirinya juga ditugaskan untuk menghadiri rapat itu oleh Sekda Babel. Dia mengaku hanya terjadi miss komunikasi saja dalam adu mulut dengan Hardi.
“Saya mintaa maaf jika terjadi kesalahan, ini karena miss komunikasi saja, kedepan kita berharap SKPD sudah memiliki data untuk melengkapi rencana zonasi ini,” tukas Haryoso.
Meski sempat terjadi adu mulut antara mantan Inspektur ini dan tak bisa dilerai, namun akhirnya Hardi mengalah. Ia menegaskan pihaknya lain kali akan membahas terkait Raperda zonasi ini.
“Pak Haryoso ini kawan saya, miss komunikasi saja, kami tadinya berharap melalui rapat ini SKPD terkait ada, perhubungan, pertambangan, pariwisata, BLHD, Bappeda menyampaikan data-datanya,” jelas mantan Kadispora Babel ini.
Sebab sebelumnya dalam paparan Hardi menyebutkan, pihaknya di DKP sudah menyelesaikan tahapan awal mengatur zonasi, meskipun renstra provinsi dan materi teknis belum diselesaikan namun diharapkan dapat sejalan.
“Kita targetkan pada Mei nanti draf selesai, dan Juni bisa diparipurnakan. Tahapan sesuai petunjuk sudah dilaksanakan, tapi belum sempurna. Kami kumpulkan data yang belum lengkap,” ujarnya.
Perda zonasi ini, sambungnya, akan mengatur mana yang boleh dan tidak misalnya untuk ditambang dan pariwisata. Izin lokasi juga terangkum di dalamnya, tentang mana wilayah nelayan, pertambangan, pariwisata dan lainnya.
“Kami berharap dukungan instansi terkait, satu persepsi untuk menyelesaikan Raperda ini, karena Perda ini sangat strategis dan penting dalam mengatur peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau dan wilayah kelautan secara umum,” pungkasnya di hadapan Biro Hukum, perwakilan dari masing-masing SKPD baik pariwisata, perhubungan, pertambangan, dan lainnya yang menghadiri rapat. (nov/1)

JustForex

Related posts