Kepala Desa sebagai Pemimpin Masyarakat Desa

  • Whatsapp

Oleh: Ferry
Pendamping Desa Pemberdayaan Kec.Pulau Besar Bangka Selatan
P3MD Kemendes PDTT

Menurut UU Desa, desa bukan sekadar Pemerintahan Desa, bukan sekadar Pemerintah Desa, dan bukan sekadar Kepala Desa. Namun, Kepala Desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan dan penyelenggaraan desa. Ia memperoleh mandat politik dari rakyat desa melalui sebuah pemilihan langsung. Karena itu semangat UU No. 6/2014 Tentang Desa adalah menempatkan Kepala Desa bukan sebagai kepan¬jangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Semua orang berharap kepada Kepala Desa bukan sebagai mandor maupun komprador seperti di masa lalu, sebagai pemimpin lokal yang mengakar pada rakyat. Artinya, Kepala Desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan me¬layani warga.
Legitimasi (persetujuan, keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa) merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan Kepala Desa. Sebaliknya, seorang Kepala Desa yang tidak legitimate entah cacat moral, cacat hukum atau cacat politik, maka dia akan sulit mengambil inisi¬atif dan keputusan fundamental. Namun, legitimasi Kepala Desa tidak turun dari langit. Masyarakat desa sudah terbiasa menilai legitimasi berdasarkan dimensi moralitas maupun kinerja. Tanpa mengabaikan moralitas, ditekankan bahwa prosedur yang demokratis merupakan sumber legit¬imasi paling dasar (Cohen, 1997). Prosedur demokratis dan legitimasi ini bisa disaksikan dalam arena Pemilihan Kepala Desa. Legitimasi Kepala Desa (pemenang pemilihan kepala desa) yang kuat bila ia ditopang dengan modal politik yang berbasis pada modal sosial, bukan karena modal ekonomi alias politik uang.
Jika seorang calon Kepala Desa memili¬ki modal sosial yang kaya dan kuat, maka ongkos transaksi ekonomi dalam proses politik menjadi rendah. Sebaliknya, jika seorang calon Kepala Desa miskin modal social, maka untuk meraih kemenangan ia harus membayar transaksi ekonomi yang lebih tinggi, yakni dengan politik uang. Kepa¬la Desa yang menang karena politik uang akan melemahkan legitimasinya, sebaliknya Kepala Desa yang kaya modal so¬sial tanpa politik maka akan memperkuat legitimasinya. Legitimasi awal itu menjadi fondasi bagi karakter dan inisiatif kepemimpinan kepala desa.(Regulasi Baru Desa Baru).
Penulis mendorong Kepala Desa sebagai representasi Pemerintah Desa harus pro perubahan, berikan ruang politik (political space) bagi tumbuhnya transparansi, akuntabilitas dan partisipa¬si. Bangun kesadaran baru bahwa komitmen kades terhadap nilai-nilai baru itu menjadi sumber legiti¬masi bagi kekuasaan yang dipegangnya. Pembelajaran dan jaringan dari dunia luar semakin menempa kap¬asitas dan komitmen para kades, sehingga kades berperan be¬sar mengubah desa korporatis menjadi desa sipil atau desa sebagai institusi publik yang demokratis. Per¬baiki pelayanan publik, mengelola kebijakan dan pemban¬gunan secara demokratis, serta menggerakkan elemen-el¬emen masyarakat untuk membangkitkan emansipasi local dan membangun desa dengan aset-aset lokal.
Sebagai pemimpin pilihan rakyat, tentunya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa harus sesuai dengan azas penyelenggaraan desa. Pembangunan Desa dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Penyusunan ini dilakukan Tim Penyusun yang jumlahnya 7-11 orang yang terdiri dari Kades sebagai pembina, Sekdes sebagai ketua tim, Perangkat desa, LPM, KPM, perwakilan perempuan dan unsur masyarakat lainnya.
Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten/Kota, sedangkan RKP Desa merupakan rencana kerja pemerintah desa yang disusun untuk melaksanakan pembangunan desa 1 tahun kedepan, ini termasuk perencanaan pembangunan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, pengelolaan lingkungkan hidup dan sumber daya alam, serta perekonomian guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Rencana pembangunan yang disusun dalam RKP Desa ini, harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah dibuat sebelumnya untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan. Jadi, poin – poin yang ada di RKP desa harus sesuai dengan RPJM desa. RPJM desa dan RKP desa ini, nantinya menjadi satu – satunya dokumen perencanaan di desa. Kedua dokumen ini juga menjadi dasar dalam menyusun APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa (Perdes).
Kades dan seluruh perangkatnya dituntut transparan dan akutanbel dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, agar keuangan desa yang terdiri dari bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab/kota dan Dana Desa(DD) dari APBN yang dikucurkan pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan, pemberdayaan dan kemajuan desa. Penulis berharap kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa harus aktif dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan, salah satunya berpartisipasi dalam hal perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Untuk itu, Penulis mendorong dan mengharapakan pendamping desa untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa, baik perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, bantu desa dan dampingi serta fasilitasi desa dampingannya. Begitu juga dengan pemerintah, baik Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan yang berlapis dalam penyelengaraan pemerintahan desa. Ini semata- mata agar pembangunan desa bisa berjalan sesuai rencana, berkesinambungan, akuntabel, transparan dan professional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (***).

Related posts