Kepala Daerah Jangan Mematikan Karir ASN

  • Whatsapp

Karena Suka atau Tidak Suka

TOBOALI – Pada 21 Mei 2019 lalu, menjadi era baru reformasi birokrasi di Indonesia, tak terkecuali di daerah yang dimulai dengan ditandatangani Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil atau istilah sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

PP Ini juga bisa dikatakan hal yang sangat dibenci oleh ASN, karena pada PP ini memuat klausul pasal yang membahas tentang penilaian Kinerja ASN berdasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian Kerja ASN tersebut berisi antara lain adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistim informasi Kinerja ASN.

Demikian dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir kepada Wartawan Minggu (26/5/2019). Menurutnya, pada point terakhir bisa menjadi bumerang bagi ASN yang malas dan tidak menunjukan perbaikan serta pencapaian kinerja yang diancam sanksi paling berat dengan pemecatan.

Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 56 menyebutkan bahwa sangsi yang bakal ditanggung ASN yang tidak memenuhi target kinerja ancaman sanksinya beragam mulai dari sanksi adminitrasi sampai pemberhentian.

Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Adminitrasi, dan Pejabat fungsional yang tidak dapat memenuhi target kinerja dapat dikenakan sanksi adminitrasi sampai dengan pemberhentian begitu bunyi pasal 56 tersebut.

Ia menyebutkan, DPRD Basel melalui Komisi 1 sudah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kinerja ASN sebelum ditetapkannya PP No 30 tahun 2019 dalam Program pembentukan Peraturan Daerah tahun 2019.

Raperda ini, kata dia, merupakan break down dari PP No 46 tahun 2011 dan PP No 30 tahun 2019 ini juga merupakan pengganti dari PP No 46 tahun 2011 tersebut yang merupakan break down dari UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Namun, kami atas nama Komisi 1 menyambut baik penerapan PP ini, untuk peningkatan kinerja ASN dan berharap penilaian rewards and punishment ini diberlakukan secara fair.

“Tetapi, kami mengingatkan kepada kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan sebagai pengelola kinerja jangan menggunakan pasal 56 ini sebagai pasal pamungkas untuk mematikan karir ASN, yang dikarenakan suka atau tidak suka. Tetapi, gunakan secara adil dan merata berdasarkan penilaian berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Apalagi dihubungkan dengan pilihan politik pada saat pilkada antara yang mendukung dan tidak mendukung,” pungkasnya. (raw/3).

Related posts