Kenaikan Iuran BPJS antara Kedaulatan Tuhan dan Rakyat

  • Whatsapp
Mohammad Rahmadhani
Mahasiswa Pascasarjana UIN Bandung

Warga Indonesia dihebohkan atas kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bermacam reakasi dari kalangan warga dan tidak kalah juga komentar pedas warganet. Kebijakan ini, siapapun yang menyepakati akan menimbulkan reaksi lebih, sebab waktunya kurang tepat pada saat negara dan warga sibuk membentengi diri dari Covid-19. Seakan energi terpusat untuk penanganan virus ini, dan warga sedang cenderung tidak banyak beraktivitas fisik sehingga dinilai momen yang ideal menyuarakan kebijakan BPJS naik.

Komentarpun muncul dari kalangan politisi, semisal politisi sekaligus anggota DPR RI Fadli Zon mengatakan dimana intinya istana dengam sengaja mencari kesempatan dalam kesempitan dimana warga sedang sepi. Jika diasumsikan kalimat ini, reaksi warga tidak akan seanarkis pendemo atau bisa dikatakan konflik politik bisa dikendalikan dari istana.
Komentar juga muncul dari Kementerian Keuangan, Sri Mulyana yang menyebutkan “kalau tidak sanggup bayar, turun ke kelas II atau III saja”, ketus Menteri Keuangan RI itu.

Read More

Selaku warga, seharusnya kita mengedepankan reaksi positif terlebih dahulu dengan kebijakan ini. Bisa saja negara sedang membutuhkan penyerapan uang lebih besar untuk dialokasikan penanganan pasien Covid-19, bisa saja anggaran negara telah menipis, sehingga dinilai kebijakan ini dapat memberi imunitas anggaran, sehingga negara juga punya imun mental keuangan. Tentu banyak latar belakang yang mempengaruhi jika di studi empiriskan.
Namun, kali ini penulis tidak melihat dari prespektif ekonomi makro negara, tetapi lebih pada pembenaran kebijakan ini antara teori kedaulatan Tuhan dengan teori Kedaulatan Negara dari prespektif Hukum Tata Negara (HTN).

Awalnya, istana sempat menaikkan iuran BPJS, namun Perpres Nomor 75 bertentangan dengam Undang – Undang dimana kenaikan BPJS dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), sebab naik 100 persen, hal ini juga diatur sepanjang pasal 34 ayat (1) dan (2). Sehingga secara yuridis saat itu, ketentuan kenaikan iuran BPJS dikembalikan pada Perpres Nomor 28 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Tidak lama kemudian dalam pekan terakhir, istana kembali menaikan iuran BPJS tanpa alasan konkret. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah istana melangkahi putusan MA?
Indonesia sebagai negara hukum, tentu kita harus bertindak sesuai dengan hukum positif yang ada yakni Undang – Undang. Sementara ada aspek filosofis, yuridis dan teoritis dikritisi, apakah keputusan ini dibenarkan? jawabanya pasti relatif kekuasaan, toh aturan itu juga produk politik.

Dari aspek filosofis dan yuridis ini bukti bahwa Indonesia ialah negara hukum sebagaimana tertuang dalam amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum atau reachtstaat. Dari aspek teoritis, penulis melandaskan pikiran kritisnya pada teori Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Rakyat.

Kedaulatan Tuhan, di antara tokoh utamanya ialah Marsilius yang menyatakam yang mewakili Tuhan di dunia adalah negara dan raja (Soehino, 2004 :153). Kelebiham dari teori ini adalah rakyat percaya dengan begitu mematuhi segala perintah negara termasuk keputusannya. Sementara kelemahannya ialah dikhawatirkan keluhan rakyat tidak sampai pada pimpinan, ternyata dalam praktek kengaraan kita hari ini betul terjadi. Bahkan istana cenderung Machiavelis atau otoriter dari sisi administratifnya, jikalau diperibahasakan negara saat ini negara rezim administrasi.

Kedaulatan rakyat, di samping itu semua, teori di atas hampir terbantahkan. Teori Kedaulatan rakyat ini justru banyak dijadikan pijakan dengan alasan keberpihakan negara. Tokoh mashur di antaranya ialah J.J Rousseau mengemukakan teori ini pada prinsipnya cara atau sistem mengenai pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi, kehendak umum itu hanyalah khayalan atau abstrak, sedangkan kedaulatan itu adalah kehendak umum (Soehino, 2004 :161).

Sediplomatis apapun negara atau istana menjawab komentar pedas warga, sebetulnya tidak dibenarkan oleh teori ini. Terlebih lagi secara yuridis, negara tidak ada ala.(***).

JustForex

Related posts