Kenaikan Biaya STNK dan BPKB Bebankan Rakyat

  • Whatsapp

Babel Minta Pusat Kaji Ulang

PANGKALPINANG – Tertanggal 6 Januari 2017, secara resmi biaya pengurusan BPKB dan STNK mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan penerimaan negara bukan pajak itu bahkan mencapai tiga kali lipat.
Tentu saja hal itu membuat anggota Komisi I DPRD Babel Deddi Wijaya meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan itu. Apakah pantas diberlakukan pada Provinsi yang tingkat ekonomi masyarakatnya relatif rendah.
Kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) itu sesuai peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 2016. Pengganti PP nomor 50 tahun 2010 tentang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Polri.
“Mengenai kenaikan biaya kepengurusan STNK dan BPKB ini, saya menilai Pemerintah Pusat perlu mengkaji ulang apakah pantas kenaikan diberlakukan pada Provinsi yang tingkat ekonomi masyarakatnya masih relatif rendah,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (6/1/2017).
Ditambahkan politisi partai berlambang beringin itu, bahwa setidaknya turun tim dari pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi apakah kenaikan biaya ini memberatkan masyarakat atau tidak. Dengan naiknya biaya tiga kali lipat ini dikhawatirkan berakibat pada turunnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan.
“Harusnya tim dari pusat turun dulu ke lapangan mengevaluasi apakah kenaikan kni memberatkan masyarakat atau tidak. Karena ini bisa membuat turunnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak-pajak kendaraan,” urai Deddi.
Ditambahkan legislator dapil Bangka Barat itu, jika hasil kajian itu tidak memberatkan masyarakat pihaknya tidak akan mempermasalahkan bahkan akan mendukung penuh kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB itu. Namun yang perlu digarisbawahi naiknya pembuatan STNK dan BPKB harus dibarengi dengan pelayanan yang semakin baik, pelayanan yang semakin cepat sehingga masyarakat yang mengurus STNK dan BPKB merasa nyaman dan puas.
“Kalau yang tadinya butuh waktu lama maka berikan pelayanan dalam waktu singkat agar masyarakat tidak mengeluh. Ketika pemerintah menaikan biaya kepengurusan STNK dan BPKB tiga kali lipat dari sebelumnya maka pelayanan pun harus lebih baik dan lebih cepat 3 kali dari sebelumnya,” tandasnya. (ron/6)

Related posts