Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Kemitraan KIM dengan Pemerintah dalam Menyebarluaskan Informasi

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2010, adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi untuk pemberdayaan masyarakat (punya nilai tambah). Secara singkat KIM dapat dimaknai sebagai kelompok masyarakat yang aktif mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara swadaya.

Ada empat peraturan yang menjadi landasan hukum bagi aktivitas KIM yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 2) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial; 4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

Melalui peraturan tersebut, jelas terlihat bahwa terdapat pembagian tugas kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberdayakan lembaga komunikasi masyarakat khususnya KIM ini sebagai media atau wahana penyebaran informasi yang akurat dan juga sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat. KIM tidak berada pada naungan instansi tertentu, namun payung hukum di atas mengamanatkan kepada para pemangku kepentingan, terutama pemerintah di daerah untuk dapat memberdayakan dan memperkuat kapasitas KIM, dalam hal kemampuan untuk melakukan diseminasi informasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari akan pentingnya peran KIM ini. Pada 2019 lalu, untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan pelatihan bagi KIM yang terdapat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentu saja pemerintah mengharapkan masyarakat yang tergabung dalam KIM ini, bisa menjadi agen diseminasi informasi, mengedukasi masyarakat, juga diharapkan menjadi filter dan mencegah berita hoax di tengah derasnya arus informasi di era digitalisasi ini.

Tujuan KIM adalah  untuk membangun masyarakat yang cerdas dalam mengonsumsi dan memanfaatkan informasi. Untuk pendanaan, pada dasarnya KIM merupakan kelompok yang secara swadaya didirikan oleh, dari dan untuk masyarakat. Dengan begitu, KIM diharapkan tidak bergantung kepada pemerintah dan dapat mandiri secara pendanaan. Kemandirian pendanaan ini, bisa diperoleh dari iuran anggota maupun kegiatan ekonomi lainnya, seperti membentuk koperasi ataupun menjalankan berbagai bentuk usaha sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki kelompok. Dengan arti kata, setiap anggota KIM diharapkan bisa mengoptimalkan kreativitasnya dalam mengelola KIM agar bisa membiayai berbagai kegiatannya secara mandiri.

Pembinaan-pembinaan berupa bimbingan teknis maupun pendampingan tetap dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat dijadikan cara bagi KIM untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam mengelola, termasuk membiayai operasional organisasi. Selain itu, KIM juga dapat memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa jika dinilai perlu. Namun hal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Berdasarkan data yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per bulan Maret 2020, data KIM sementara yang terdaftar di Bangka Belitung sendiri saat ini, berjumlah 47 KIM. Untuk KIM Kota Pangkalpinang yang terdaftar berjumlah 3 KIM, yakni KIM Tudong Terindah, KIM Kacang Pedang, KIM Kail Mengail. Kabupaten Bangka KIM yang terdaftar berjumlah 22 KIM, yakni KIM Siput Gonggong, KIM Batin Tikal, KIM Desa Saing, KIM Desa Labu, KIM Harimau Garang, KIM Desa Air Ruay, KIM Desa Penyamun, KIM Desa Karya Makmur, KIM Desa Sempan, KIM Udang Satang, KIM Desa Cit, KIM Desa Deniang, KIM Makmur Dwi Jaya, KIM Emas Aira, KIM, KIM Baturusa, KIM Riding Panjang, KIM Depati Bahrin, KIM Merawang Hebat, KIM Satang Biru, KIM Kulat Pelawan, KIM Gelam Simpur, dan KIM Sembada.

KIM Kabupaten Bangka Barat berjumlah 11 KIM, diantaranya KIM Bonsai, KIM BUM, KIM Seni Budaya Batin Tua, KIM Simpang Gong, KIM Perkumpulan Kelompok Kesenian Hadarah, KIM Puput, KIM Sanggar Seni Dambus, KIM Insan Pencinta Alam, KIM Sanggar Campak Putri Peniti, KIM Tenun Cual Bunda Cempaka, KIM Jebus.

Untuk KIM dari Kabupaten Bangka Tengah terdapat 5 KIM, diantaranya KIM Kecamatan Simpang Katis Kelompok I, KIM Kecamatan Simpang Katis Kelompok II, KIM Kecamatan Namang Kelompok I, KIM Kecamatan Namang Kelompok II, KIM Kecamatan Sungai Selan. Untuk KIM Bangka Selatan berjumlah 14 KIM seperti KIM Merah Putih, KIM Bukit Belawang, KIM Serumpun Bambu, KIM Lentera Desa, KIM Kreasi Kite, KIM Lentera Desa, KIM Cahaya, KIM Kampong Media, KIM Ranggung, KIM Kelubi Jaya, KIM Catur Manunggal Sejahtera, KIM Pulau Mandiri, KIM Pancawarta, KIM Maju Jaya.

KIM Kabupaten Belitung terdapat 6 KIM yang terdaftar, diantaranya KIM Gurok Beraye, KIM Pelita Damai, KIM Tanjong Lancor, KIM Berita Parit, KIM Mendanau, KIM Sepakat Desa Kembiri. Sedangkan untuk KIM dari Kabupaten Belitung Timur belum mengirimkan rekap daftar KIM.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai organisasi yang berperan membina KIM, namun perannya hanyalah sebagai fasilitator dan dinamisator untuk mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota KIM maupun masyarakat dimana KIM berada.

Selain itu, KIM juga membutuhkan dukungan aktivitas antara lain: 1) Peningkatan kesadaran anggota KIM tentang pentingnya mengakses dan mendayagunakan informasi yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 2) Peningkatan kemampuan KIM dalam melakukan kampanye perubahan sosial dan teknik pemasaran sosial dan juga pemberdayaan masyarakat melalui rekayasa social; 3) Perlunya mendapatkan sarana yang murah dan berkualitas agar mampu mengakses internet; 4) KIM perlu mendapatkan dukungan layanan informasi yang mengantarkannya untuk bisa memakai jasa e-business baik yang dikelola KIM secara mandiri maupun yang dikelola oleh lembaga lain.

Sebagai mitra pemerintah daerah, KIM bisa berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi di tingkat desa atau kelurahan. Di sisi lain, KIM juga berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu, diharapkan akses informasi yang sesuai kebutuhan masyarakat kian terbuka dan mudah. KIM juga diharapkan berkoordinasi dan berkomunikasi aktif bersama KIM lain dalam bertukar informasi dan berbagi pengalaman. Untuk koordinasi pembinaan kelompok, KIM dapat mengajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (tingkat pusat) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

Pemerintah berharap, dimanapun KIM berada KIM sebaiknya dapat berperan untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi yang artinya masyarakat aktif mencari informasi, peduli pada segala bentuk informasi, peka terhadap informasi yang baru diperolehnya, serta secara bersama berupaya memahami informasi tersebut. KIM juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat. Maksudnya, anggota kelompok dapat berdiskusi untuk memilah informasi yang positif, kemudian memilih informasi yang sesuai kebutuhan dan pada akhirnya memanfaatkan untuk kepentingan bersama pada anggota kelompok.

Pemerintah juga ingin KIM mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya. Artinya, antar kelompok akan membentuk jejaring kerja sama, sehingga kelompok yang ada menjadi media komunikasi antara warga masyarakat, maupun antar masyarakat dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

KIM juga diharap bisa menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Artinya, melalui kerja sama antar kelompok dalam sebuah jaringan, selain mendorong peningkatan aktivitas kelompok juga akan mendukung terwujudnya persatuan sosial dan kebersamaan. Selain pemerintah, ada juga yang dapat menjadi fasilitator penggiat dan penggerak KIM, diantaranya tokoh masyarakat, akademisi, pejabat Pemerintah baik pusat maupun daerah, serta lembaga swadaya masyarakat yang memiliki konsentrasi terhadap pengembangan komunikasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan syarat dan ketentuan tertentu. Paparan di atas sekilas menggambarkan bentuk kemitraan KIM dengan Pemerintah dalam menyebarluaskan informasi.(***).

 

Diatas Footer
Light Dark