Kemenkopolhukam Cek Laporan Penyelundupan Pasir

  • Whatsapp

Turunkan Tim ke Babel
Tegaskan Ekspor Pasir Dilarang

Laksda TNI Surya Wiranto

PANGKALPINANG – Tim dari Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI, yang dipimpin staf ahli bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman, Laksda TNI Surya Wiranto mendatangi Pemprov Babel, kemarin (16/2/2017).
Kedatangannya bersama rombongan untuk mengecek adanya laporan Masyarakat terkait indikasi ekspor pasir keluar negeri beserta aktivitas pertambangan pasir yang dikeluhkan.
Asisten deputi koordinator pertahanan negara, marsekal muda TNI, Ahmad Saiji mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait aktivitas tambang pasir ini, oleh karena itu pihaknya mendatangi Babel untuk melakukan kroscek terhadap laporan ini, mengingat pemerintah melarang adanya ekspor pasir ke luar negeri.
“Pada prinsipnya kami hanya dapat laporan pengolahan pasir yang tak akamodir kebutuhan masyarakat, pemerintah sudah moratorium tak boleh ada penambangan pasir, tapi ini ada laporan, apakah itu penambangan timah kuarsa atau pasir laut, makanya kami mau lihat secara langsung apakah benar, sampe saat ini kita lihat gak ada, bahwa penambangan yang ada di Bangka pasir apakah sudah diizinkan, yang tak boleh itu pasir untuk pendalaman alur itu tak masalah hanya peruntukan pasirnya kemana, kami konfirmasi kesini,” katanya kepada wartawan, usai menggelar rapat tertutup selama 2 jam dengan Sekda Babel dan jajarannya.
Ahmad menambahkan, untuk jual beli pasir antar pulau memang masih diperbolehkan sebetas ada permintaan dan koordinasi lintas instansi, tetapi untuk dijual ke luar negeri, jelas dilarang.
“Tak boleh dibawa keluar, dalam negeri atas kebutuhan diketahui instansi terkait. Kalau ada pengerukan pendalaman bisa dilakukan kemana pasir itu, jadi itu yang mau kita cek,” ujarnya.
Untuk mendalami hal ini, tim kemarin langsung menuju kawasan Sungailiat, mengecek di kawasan Air Kantung maupun kawasan Jelitik.
Sekda Pemprov Babel, Yang Megawandi menambahkan, pihaknya juga tidak mengetahui adanya penambangan pasir ini, dan akan membantu tim dari Kemenkopolhukam untuk mendapatkan informasi.
Ketika ditanya mengapa masyarakat melapor ke Kemenkopolhukam, Yan menyebutkan jika masyarakat sudah cerdas dalam menyikapi persoalan, dan pengaduan bisa ke mana saja.
“Prosedur pengaduan bisa kemana saja, lokasinya kita juga gak tau, kalau menyangkut pasir laut kemungkinan di Sungailiat, makanya diarahkan ke sana supaya bisa lihat, apakah ada masalah gak dari sesi ketahanan nasional,” terangnya.

Revisi UU Minerba
Sekretaris daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi menyebutkan, tim terpadu pertambangan timah telah mengusulkan revisi Undang-undang Minerba, dengan harapan dapat mengakomodir penambang rakyat yang ada di Babel.
“Konsepnya potensi alam Indonesia ini untuk kesejahteraan, pertanyaan kita apakah semua masyarakat sudah terakomodir, yang belum sebagian dalam bentuk pertambangan rakyat, ada rakyat yang masih menambang secara illegal, karena berbagai aturan dan kebutuhan, solusi kita usulkan aturan supaya yang illegal bisa masuk legal, dalam berbagai pertemuan kita sudah usulkan untuk adanya wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan juga usulan revisi penyempurnaan Undang-undang Minerba, dengan mengakomodir model wpr yang membawa kepentingan masyarakat, seperti penggunaan alat dan lokasi disesuaikan, minerba bukan cuma pasir timah kita ingin lebih spesifik supaya bisa dirasakan masyarakat,” jelas yan.
Mantan kepala Bappeda ini menambahkan, untuk tambang ilegal nantinya diharapkan dapat menjadi legal dengan berbagai upaya, baik kerjasama dengan koperasi, bumdes dan lainnya yang bertanggung jawab terhadap pola lingkungan, kesehatan dan keselamatan.
“Ini membutuhkan kerjasama lintas sektor, kekurangan kita masing-masing masih mengutamakan kepentingan sendiri, ini yang harus didudukkan bersama, kita bahas lagi,” tandasnya.
Dari segi Lingkungan, tambah Yab, untuk analisis dampak lingkungan (amdal) sedang diaudit oleh pemerintah pusat, dan daerah memfasilitasi untuk reklamasi yang akan dievaluasi oleh tim terpadu ini.
“Kami sudah laporkan ke Kemenkopolhukam, mereka akan supervisi pendampingan cuma belum ditentukan, sementara kami akan evaluasi tim terpadu terkait nomenklatur perangkat daerah, akan kita revisi SK gubernur, kemudian kita evaluasi satgas yang ada, menyusul regulasi, ekonomi, lingkungan dan gakkum, apa yang belum tercapai dari target yang sudah ditetapkan,” tutupnya.(nov/6)

Related posts