Kemendikbud Wacanakan Zonasi Guru

  • Whatsapp

Sistem Zonasi PPDB Banyak Dikeluhkan

Pangkalpinang – Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selain membuat zonasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) juga akan menerapkan zonasi bagi guru.
Dirjen GTK Kemendikbud Supriono mengatakan, zonasi pertama kali memang digunakan untuk PPDB, yang mulai dua tahun ini diterapkan. Namun kedepan, rencana zonasi juga akan diberlakukan untuk guru dan pemerataan pendidikan.
“Dengan sistem zonasi yang kita mulai, bisa akan menjawab pemerataan pendidikan, tidak saja PPDB, tapi untuk peningkatan para guru dan untuk pendistribusian guru, zonasi ke depan untuk peningkatan sarana prasarana, lomba juga berbasis zonasi,” katanya, Senin (24/6/2019).
Untuk pendistribusian guru, lanjutnya, dimana guru dibagi dua macam guru PNS dan non PNS, guru PNS ada yang bersertifikat dan belum, demikian juga guru honor.
“Selama ini kita lihat numpuk di salah satu sekolah, yaitu favorit, kedepan pelayanan publik tidak boleh ada perbedaan dan tidak boleh untuk golongan tertentu, harus dirasakan masyarakat, tidak ada lagi sekolah favorit,” tegasnya.
Untuk itu, pemerataan harus dilakukan, salah satunya dengan zonasi, yang nantinya akan mendistribusikan guru dari satu sekolah yang menumpuk ke sekolah lain yang kekurangan guru.
“Seandainya menumpuk di salah satu SMP, kita distribusikan ke sekolah yang ada di zonasi iti sehingga pemerataan mutu, maka mutu pendidikan akan merata, semua akan mendapatkan hak yang sama,” yakinnya.
Sementara itu, zonasi juga akan digunakan unuk sarana dan prasarana, misalnya ada daerah yang kekurangan SMP negeri dan SMA negeri, maka pemerintah bekerja sama, untuk membangun sekolah, bukan berdasarkan dimana ada lahan, tetapi dimana kekurangan sekolah.
“Kedepan pembangunan sekolah baru melihat populasi dan kebutuhan, bukan dimana lahan ada, ini perencanaan jangka panjang sehingga pelayanan kebutuhan akan merata,” tandasnya.
Terpisah, keluhan masyarakat soal sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), cepat ditanggapi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
DPRD berencana akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkenaan penerapan sistem zonasi.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya tak menampik, jika penerapan zonasi PPDB tahun ajaran 2019/2020 ini telah menjadi keluh kesah masyarakat khususnya orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya.
“Kacau sih gak, tapi ada aspirasi masyarakat yang nilai anaknya bagus pada saat ingin masuk sekolah favoritnya gak bisa,” kata Didit kepada wartawan, Senin (24/6/2019).
Menurut Didit, pihaknya perlu mendapatkan penjelasan tujuan Kemendikbud menerapkan sistem zonasi tersebut.
“Kalau ini untuk memberi pemerataan kwalitas atau supaya guru-guru kwalitas kerjanya lebih baik, tapi kami kira ini perlu penjelasan. Karena penerapan sistem ini perlu ada persiapan yang matang. Bayangkan ada anak nilai bagus tapi terkendala zonasi tersebut,” jelasnya.
Meski ada alternatif lainnya selain zonasi seperti sistem mutasi dan prestasi, menurut Didit, alokasi lima persen tersebut masih kurang. “Jadi kami akan minta alokasi sistem prestasi dan mutasinya ini ditambah lagi beberapa persen, tapi harus idealnya juga nilainya,” tukasnya. (nov/ron/6)

Related posts