Kemas, Dirut LPDB Tersangka Korupsi

  • Whatsapp
SALAMAN – Kajati Babel, Happy Hadiastuty dan Dirut LPDB-KUMKM, Kemas Danial bersalaman usai penandatanganan MoU antara LPDB-KUMKM dengan Kejati Provinsi Babel di Novotel Bangka, Senin (22/5/2017). Meski ada kerjasama ternyata Kemas masih ditetapkan sebagai tersangka korupsi menurut Kasipenkum dan Humas Kejati, Roy Arland. (Foto: Dok. LPDB)

Diduga Terseret Tipikor LPDB Belitung
Hendak Nyalon Bupati Bangka

PANGKALPINANG – Meski belum menyentuh 13 anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2017, pihak kejaksaan ternyata menyasar pejabat negara di tingkat pusat untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bahkan, kabar terbarunya seorang bakal calon (balon) Bupati Bangka yang akan ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 di Kabupaten Bangka berpendidikan S3, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel).
Bakal calon bupati dan juga pejabat pusat itu yakni Dr. Ir. Kemas Danial, MM yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengembangan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dirut LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI.
Kemas ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga terlibat korupsi pengucuran dana LPDB di Kabupaten Belitung tahun anggaran 2013 yang kini tengah disidik tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Pidsus Kejati Babel).
Pihak penyidik menetapkan Kemas Danial tersangka setelah mendapati, mendalami dan melakukan pengembangan penyidikan berdasarkan keterangan yang disampaikan tersangka pertama LPDB di Belitung yakni Suwidi alias Awe selaku Direktur CV Biliton Makmur.
Hal ini seperti diungkapkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati Babel, Roy Arland ketika dihubungi Rakyat Pos melalui telepon genggamnya, Minggu (2/7/2017). Menurut Roy, penetapan tersangka ini memang dilakukan usai perayaan Idul Fitri 1438 Hijriyah.
“Untuk penanganan kasus ini, prosesnya masih terus berjalan dan habis lebaran ini kita akan menetapkan tersangka selanjutnya, yakni Direktur Utama LPDB, Dr. Ir. Kemas Danial, MM. Dia juga bakal calon Bupati Bangka,” bebernya.
Roy mengaku, pengusutan kasus korupsi LPDB ini tidak akan berhenti dilakukan penyidik, meski ada gugatan praperadilan yang dilayangkan Direktur CV Biliton Makmur, Suwedi alias Awe tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kabupaten Belitung beberapa pekan kemarin.
Terlebih hasil sidangnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam putusannya menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka Awe melalui kuasa hukumnya. Sehingga status Awe sebagai tersangka yang ditetapkan penyidik Kejati Babel sah menurut hukum.
“Kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan dan bagi kita praperadilan itu yang sudah biasa. Sah-sah saja kalau dia mau menempuh jalur praperadilan,” katanya.
Untuk langkah berikutnya, lanjut Roy, pihak Kejati tetap berupaya untuk menuntaskan proses penyidikan kasus ini.
“Nantilah, kita lihat saja proses berikutnya. Sedangkan untuk tersangka berikutnya bisa bertambah atau hanya itu saja, nanti tergantung perkembangan penyidikan,” tambahnya.
Sayangnya, Kemas Danial belum memberikan komentar atas penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi. Usaha konfirmasi dari wartawan harian ini masih terus dilakukan hingga berita ini dirampungkan tadi malam.
Rencananya, Kemas setelah lebaran ini akan fokus mempersiapkan diri dalam pencalonannya sebagai Bupati Bangka dan akan mundur dari jabatan Direktur LPDB. Tanda keseriusan itu, Kemas sudah mengambil formulir pendaftaran sebagai calon di PDIP, PPP, Nasdem dan Partai Demokrat. Bahkan mantan direktur di PT Pertamina dan PT Patra Jasa ini sudah menggunakan Lembaga Survey Indonesia (LSI) Denny JA untuk menyurvey dirinya dan bakal calon wakil bupati pendampingnya. Dan saat Ramadhan kemarin, didampingi suadaranya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Kemas Herman Susilo sudah membagi-bagikan paket sembako kepada warga kurang mampu di Sungailiat.
Menariknya, Kemas Danial ini ditetapkan sebagai tersangka meski sebelumnya sudah melakukan kerjasama antara LPDB-KUMKM Kemenkop UKM dengan Kejati Babel dalam penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU).
MoU ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB Kemas Danial bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Babel Happy Hadiastuty pada acara pembukaan sosialisasi program LPDB-KUMKM yang digelar di Novotel Bangka, Senin (22/5/2017). Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi itu, Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fattah, Kepala Dinas KUKM Provinsi Babel dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam kesempatan itu, seperti dirilis di laman http://www.lpdb.id, Kemas mengatakan dana yang disiapkan LPDB-KUMKM merupakan dana bergulir kredit lunak, bukan dana hibah sehingga harus dikembalikan oleh KUKM. Apalagi bunga kredit dana bergulir ini sangat kecil cuma 0,3 persen perbulan untuk sektor simpan pinjam, sedangkan untuk sektor rill disiapkan dengan bunga kredit 0,2 persen perbulan.
Sosialisasi LPDB-KUMKM sendiri digelar agar masyarakat Babel terutama pengelola koperasi dan UKM mendapat pemahaman yang baik bagaimana cara mendapatkan bantuan dana bergulir tersebut dan bagaimana mengelolanya. Selama ini penyaluran dana LPDB-KUMKM tidak gencar disosialisasikan supaya tidak menggangu penyaluran dana KUR dari pemerintah.
Sedangkan Kajati Babel, Happy Hadiastuty dalam acara itu mengungkapkan bahwa, kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan Kejaksaan adalah langkah yang tepat, karena dalam melaksanakan tugasnya sangat mungkin LPDB-KUMKM menghadapi permasalahan hukum.
“Kejaksaan sebagai pengacara negara dapat mewakili pemerintah atau lembaga negara termasuk LPDB yang memang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menyalurkan pinjaman pembiayaan dana bergulir kepada KUMKM,” ujarnya.
Dia mengatakan penandatanganan MoU dengan LPDB-KUMKM di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini sebagai payung hukum sekaligus entry point dari kegiatan selanjutnya. Serta menjadi pesan khusus bagi KUKM agar dapat mengembalikan dana bergulir dengan baik.
Dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut, LPDB dapat melimpahkan masalah hukum yang dihadapi kepada pihak kejaksaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dia berharap kedua belah pihak dapat menjalin komunikasi intensif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan optimal.
“Yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya di lapangan, karena jika tidak ada tindak lanjut, program kerja sama ini akan kehilangan rohnya,” kata kajati.
Untuk diketahui pula, sebelumnya pada 17 Desember 2015 lalu LPDB juga sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan lima PT Jamkrida di Indonesia, salah satunya PT Jamkrida Bangka Belitung untuk pengucuran dana bergulir dengan bunga rendah.
Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Suwidi alias Awe terungkap, setelah penyidik menyelidiki penggunaan dana bergulir kucuran LPDB pada tahun 2013 di Kabupaten Belitung. Dalam pengusutan itu, Suwidi diduga telah melanggar hukum dan merugikan negara sebesar Rp2 miliar.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Awe diperiksa oleh jaksa penyidik selama kurang lebih 7 jam. Dalam pemeriksaan itu, Awe sempat melakukan penandatangan berita acara pemeriksaan dan penahanan. Kemudian, didampingi kuasa hukumnya, tersangka langsung dibawa ke rutan Lapas Cerucuk Belitung guna dilakukan penahanan.
Tidak terima dengan status tersangkanya, Awe menggugat Kepala Kejati Babel ke sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor perkara:1/Pid.Pra/2017/PN Tdn yang terregister tanggal 22 Mei 2017, tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Dalam petitum gugatan praperadilan itu, tersangka Awe mempersoalkan penetapan tersangka terhadap dirinya yang dinilai tidak sah dan cacat hukum. Ia meminta hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini menyatakan surat perintah penyidikan Kepala Kejati Babel Nomor: PRINT-62/N.9/Fd.02/2017 tertanggal 8 Febuari 2017 tidak sah dan batal demi hukum.
Selain itu meminta hakim menyatakan surat penetapan tersangka atas nama Suwidi alias Awe Nomor: PRINT-288/N.9/Fd.1/05/2017 Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 10 Mei 2017, tidak sah. Dan menyatakan penyitaan barang bukti miliknya juga tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat dikarenakan tidak berdasarkan penetapan pengadilan.
Tersangka Awe juga meminta Kajati Babel mengembalikan barang bukti/dokumen miliknya berupa SIUP Nomor: 032/Siup.M/Kptsp/2013, SITU Besar Nomor: 084/Situ.B/Dg/ Kptsp/2013, Persetujuan Perubahan Data SITU Besar Data Lama Suwidi Dan Data Baru Cv. Biliton Makmur, TDP, TDG, satu bundel buku-buku dan Nota Penjualan CV. Biliton Makmur. Namun kemudian sebelum lebaran kemarin, hakim tunggal dalam putusannya memenangkan Kajati Babel sebagai termohon praperadilan. (bis/red/1)

Related posts