Kelebihan SPPD Rp 30 Juta, 6 Anggota DPRD Basel Disidang

  • Whatsapp
Proses sidang TPTGR Keuangan dan Barang Daerah Bangka Selatan di Gedung Diklat Pemkab Basel, Jumat (6/9/2019). (foto: Dedi Irawan)

1 Perusahaan Menunggak Rp 247 Juta

TOBOALI – Sebanyak 6 Anggota DPRD Bangka Selatan menjalani sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah Bangka Selatan di Gedung Diklat Pemkab Basel, Jumat (6/9/2019) siang.
Keenam Anggota DPRD ini terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas dengan total Rp 30 juta dan menjadi temuan BPK pada tahun 2017 lalu. Demikian dikatakan Plt Kepala Inspektorat Basel PD Marpaung yang juga sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR.
Meski sudah dikembalikan, kata Marpaung, secara administrasi keenam anggota DPRD yang disebut tertuntut ini harus melalui sidang TP TGR. “Karena sidang TPTGR ini adalah aturan BPK, jadi meski temuan sudah dikembalikan, proses administrasinya harus melalui sidang,” jelasnya di sela sela sidang TP TGR di Gedung Diklat Pemkab Basel. Marpaung menambahkan nanti setelah proses sidang selesai maka tuntutan temuan BPK dibebaskan dan dokumennya akan dilaporkan ke BPK RI.
Pada sidang tersebut, keenam anggota DRPD Basel tersebut in absensia yang diwakili oleh para saksi. Sebelumnya pada pagi hari, Majelis Pertimbangan TP TGR juga menyidangkan 19 PNS Basel atas temuan BPK tahun 2017 senilai total Rp 271 juta. Pada tuntutannya, Tim Sekretariat meminta agar dana temuan segera dibayarkan dan berdasarkan keterangan masing-masing tertuntut temuan tersebut telah dikembalikan dan bukti setor diserahkan ke Inspektorat Basel. Sidang yang diketuai oleh Plh Sekda, Agus Pratomo memutuskan membebaskan para tertuntut atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut.
Selain menyidang 31 PNS termasuk 6 Anggota DPRD Basel, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah Bangka Selatan juga akan menggelar sidang terhadap 8 perusahaan yang menjadi temuan BPK yang terakumuliasi sejak tahun 2006 – 2017. Plt Kepala Inspektorat Basel, PD Marpaung mengatakan dari 8 perusahaan tertuntut tersebut masih ada 1 perusahaan yang belum mengembalikan temuan BPK sebesar Rp 247 juta.
“Dari 8 perusahaan yang akan disidang, 1 perusahaan masih belum melunasi temuan sebesar Rp 247 juta, ini tentunya melalui proses sidang nantinya, majelis pertimbangan tentunya pada putusannya nanti akan meminta perusahaan ini untuk melunasi semua temuan BPK RI,” jelas Marpaung.
Ia menambahkan sisa akumulasi temuan BPK yang belum diselesaikan sejak tahun 2006 – 2017 mencapai Rp 1 M. Sementara total temuan BPK selama 11 tahun tersebut mencapai Rp 9 M dan telah ditindaklanjuti mencapai Rp 8 M. (raw/6)

Related posts