by

KEK Pariwisata Terkendala IUP Tambang

Pemprov Fasilitasi PTS dan PT Timah

Pangkalpinang – Sekda Babel, Yan Megawandi, mengklaim pemerintah provinsi telah memfasilitasi perusahaan pengembang kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, PT Pantai Timur Sungailiat dengan PT Timah.
Dia mengatakan persoalan lahan usulan KEK Pariwisata tersebut bersinggungan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

Menurutnya, kedua belah pihak PTS dan PT Timah telah menyepakati hal-hal berkaitan dengan lahan ini.

“Intinya adalah kita ingin pengusul ini dengan PT Timah sepakat tentang wilayah yang sedang diusulkan menjadi KEK, dan Alhamdulillah sudah disepakati beberapa hal yang semula belum dibahas secara detail,” tukas Yan, usai memimpin rapat pembahasan nota kesepahaman antara PT Timah dengan pengusul KEK, di ruang pertemuan pulau Celagen, Bappeda Babel, Selasa (22/1/2019).

Pembahasan dan kesepakatan ini juga didampingi Kementerian ESDM dan Pariwisata, karena PT Timah walaupun melakukan penambangan yang punya hak pengawasan kerja adalah Kementerian ESDM, maka pemprov juga meminta fasilitasi Kementerian ESDM.

“KEK di darat dan IUP di laut, karena berdekatan mungkin akan ada pengunaan wilayah bersama inilah yang disepakati dalam draf perjanjian, ada sekitar 10 hektar yang disepakati sebagai kawasan bersama,” jelas Yan.

Dalam perjanjian kesepakatan ini, sebutnya, juga dituangkan beberapa kesepakatan seperti, kedua belah pihak akan saling mendukung, teknologi yang diterapkan di lokasi penambangan ramah lingkungan, dan paska tambang nanti minta ada modifikasi tapi atas persetujuan ESDM.

“Jangka waktu disesuaikan dengan masa dari penandatanganan KEK dengan peresmian. Dari 18 hektar ini, sebagian kecil di laut dan di darat,” ulasnya.

Ia berharap, adanya kesepakatan akan percepatan proses penetapan KEK Pariwisata yang diusulkan di Pantai Timur Sungailiat dan kawasan Pan Semujur.

Disinggung apakah penambangan tetap akan ada meskipun ada KEK pariwisata, Yan menyebutkan bisa saja masih ada pertambangan namun dengan tata cara yang ramah lingkungan, dan sudah dibahas bersama.

“Penambangan bisa saja masih ada, tetapi disepakati model teknologi dan paska tambang termasuk pengawasannya,” imbuhnya.

Sedangkan untuk kawasan KEK pan semujur, disebutkan Yan tidak ada hal serius tinggal menunggu substansi tata ruang.

“Tiga KEK punya hal yang harus disempurnakan, Pan Semujur, itu tata ruang, tapi persetujuan substansi dari pusat sudah ada, perda tata ruang menyangkut pusat harus ada persetujuan substantif,” jelasnya.

Thomas Djusman, pengusul KEK pariwisata pantai Timur Sungailiat menyebutkan, pihaknya mengusulkan kawasan KEK seluas 273 hektar.

“273 ha, tiga tahun pertama investasi Rp 50 miliar, kalau sampai 20 tahun kurang lebih Rp 4,6-4,8 triliun, diluar infrastruktur 600 miliar, total Rp5,3 triliun,” sebutnya.

Ia berharap, kesepakatan bersama ini bisa mempercepat proses KEK pariwisata, dan perjanjian ini berdasarkan niat kedua belah pihak untuk bersama-sama membangun Babel.

“Kita sudah sepakat PT Timah dan PTS mendukung transformasi pariwisata yang dicanangkan, kita atur yang bisa saling sinergi, mungkin ajak PT. Timah jadi stakeholder,” sebutnya.

IUP Kobatin Diusulkan WPR

Sementara itu, Pemkab Bateng fokus mem-follow up hasil rapat koordinasi (Rakor) Bupati/Walikota se-Bangka Belitung di Belitung belum lama ini.
Salah satunya mengenai pengelolaan lahan eks PT Koba Tin yang diusulkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Sudah empat bulan yang lalu mengusulkan lahan eks Koba Tin diusulkan jadi WPR,” kata Bupati Ibnu Saleh saat dikonfirmasi Rakyat Pos, Selasa (22/01/2019).

Dikatakannya, wacana lahan eks perusahaan tambang terbesar di Koba tersebut seluas 25.000 hektar ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Gubernur Bangka Belitung.

“Teknisnya gubernur yang menyusulkan ke Kementerian ESDM untuk dijadikan WPR,” terangnya.

Jika berhasil ditetapkan WPR lanjut Ibnu, maka masyarakat bisa menambang secara legal. Adapun mekanisme penambangannya bekerjasama dengan pihak ketiga yang bisa melibatkan masyarakat dalam bekerja.

“Harapan kita masyarakat bisa menambang secara legal. Teknisnya dikelola oleh beberapa pihak yang bekerjasama dengan pemerintah, tetapi wajib melibatkan masyarakat dalam bekerja,” ungkapnya.

Bukan hanya lahan eks tambang saja, tetapi aset Koba Tin berupa perkantoran dan kuasa pertambangan untuk segera diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Berikutnya mengenai program CSR Koba Tin untuk dilaksanakan dengan memperhatikan asas manfaat dan kesetaraan.

“Selain lahan eks tambang, kita juga meminta Pemerintah Pusat untuk menyerahkan aset Koba Tin kepada pemerintah daerah. Selanjutnya CSR dan utang karyawan eks Koba Tin dan mitra untuk dilunasi. Termasuk mantan karyawan Koba Tin diberdayakan dengan memberikan program budidaya ikan air tawar sistem bioflok sebagai sumber penghasilan mereka,” tukasnya. (nov/ran/6)

Comment

BERITA TERBARU