Kejati Buka Ruang Layanan di Kantor Gubernur

  • Whatsapp

Dekatkan Layanan Datun Pertama di Indonesia

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) merupakan provinsi pertama yang memiliki ruang layanan Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di kantor gubernur.
Ruang itu diresmikan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, Wakil Kajati Babel DT Sidabutar, Wagub Babel Abdul Fatah dan unsur terkait lainnya, Rabu (14/8/2019).
“Ruangan ini yang pertama di Indonesia, kita ingin membuat terobosan, dan tentunya harus sesuai aturan, dan tentunya memudahkan pegawai,” kata gubernur kemarin.
Hadirnya layanan ini merupakan kerja keras Kejati Babel untuk mendekatkan layanan kepada pemerintah daerah, khususnya pegawai.
“Tentunya kami sangat surprise, bahwa hal ini menjadi perhatian dari Kajati dan jajarannya untuk membantu kami dari sisi Datun, ini sangat baik,” ulasnya.
“Kenapa saya katakan ini sangat bagus, karena terkadang kita ASN kalau mau mendatangi kantor Kejati sekalipun persoalan datun itu agak sungkan. Dengan adanya layanan ini akan semakin memudahkan pegawai dalam berurusan,” imbuhnya.
Ia juga percaya, dengan layanan ini akan membuat pegawai menjadi lebih aktif dan Kejati bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang memang menjadi prioritas.
“Dan saya yakin ASN kita menjadi lebih aktif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum perdata dan tata usaha negara ini,” ulasnya.

Teken MoU

Dalam kesempatan sama, untuk meningkatkan kerjasama dan layanan, Pemprov Babel menandatangani Memorandum of Understanding MoU dengan Kejati Babel.
Kerjasama ditandai penandatanganan MoU antara Gubernur Babel dengan Wakajati Babel di ruang Pasirpadi kantor gubernur.
Gubernur menegaskan, ada beberapa hal yang menjadi prioritas pemikiran dengan MoU Kejati. Diantaranya masalah Pulau Tujuh. Sebab, ugusan Pulau Tujuh ini diketahui berdasarkan UU pembentukan Provinsi Babel masuk ke wilayah Babel, namun ternyata saat pembentukan Kabupaten Lingga, juga masuk ke wilayah Lingga.
Persoalan lain, adalah mengenai pertanahan, perizinan, pencabutan izin, termasuk izin pertambangan yang masa berlakunya sudah berakhir yang belum terselesaikan.
Wakajati Babel Dt Sidabutar menjelaskan, Kejati diamanatkan untuk mengambil peran terhadap sengketa hukum dan melakukan tindakan preventif sesuai Undang-Undang Hukum Negara Nomor 16 tahun 2004.
Selain pemandangan MoU, juga dilakukan sosialisasi serta diskusi mengenai permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. Ia juga berterimakasih kepada Pemprov Babel, dan Gubernur yang sudah memberikan ruangan di Pemprov untuk layanan datun ini.
Sebelumnya, Wakill Gubernur Abdul Fatah saat Sosialisasi Ruang Layanan Datun Kejati, mengapresiasi kegiatan itu. Bahkan Wakil Gubernur tak sungkan memberikan pujian kepada Kejati Babel yang membuka diri untuk sharing mencari solusi tentang permasalahan Datun dan juga fungsi- fungsinya.
“Kita tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah kita sendiri tanpa adanya sinergi yang kuat. Maka dari itu, kita akan membuatnya menjadi suatu kemudahan dengan membuat kesepakatan,” sebutnya.
Melalui kegiatan ini, menurut Wagub, ada hal yang penting, yaitu terus menjalin hubungan baik, termasuk komunikasi yang baik. (nov/1)

Related posts