Kejari Panggil Ulang Kades Binga

  • Whatsapp
Pembangunan Kantor Desa Binga yang tidak selesai dikerjakan akibat diduga menimbulkan kerugian negara. (foto: Dok)

Diduga Ambil Kembali Uang Kas Desa
Cocokkan Data Kerugian Negara

TANJUNGPANDAN – Kejaksaan Negeri Belitung, dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan ulang kepada pihak terkait pembangunan Kantor Desa Binga dan Inspektorat Kabupaten Belitung.

Kasi Intel Kejari Belitung, Anggoro, mengatakan pemanggilan ini dilakukan untuk mencocokkan data kepastian dugaan kerugian negara. “Kita akan pilah-pilah mana pelanggaran hukum dan mana pelanggaran administrasi,” kata Anggoro kepada Rakyat Pos, Selasa (10/09/2019).

Pembangunan gedung kantor Desa Tanjung Binga yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp652.205.000 ini, dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Kepala Desa Tanjung Binga. Namun, hingga tahun berakhir pembangunan gedung kantor tidak juga kelar. Hasil pemeriksaan Inspekrorat Kabupaten Belitung, realisasi pembangunan kantor desa itu diketahui hanya 65 persen.

Seorang warga desa yang meminta namanya dirahasikan, mengungkapkan menindaklanjuti audit Inspektorat pada waktu itu, Kades Binga Terappe sempat mengembalikan uang ke kas desa sebesar Rp 193.000.000. Namun, mirisnya uang yang disetor tersebut diduga diambil lagi oleh kades.

Disamping itu, dalam laporan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor : 3 tahun 2019, tanggal 16 Februari 2019, tertulis dari total dana anggran Rp. 652.205.000 terealisasi Rp. 623.031.275 dan yang tersisa hanya Rp. 29.173.725,-. Uang tersisa itu diketahui adalah untuk biaya tukang yang belum dibayarkan.

Sementara ditambahkan Anggoro, tidak selesainya pembangunan Kantor Desa Tanjung Binga berkaitan berakhirnya tahun anggaran, namun material sudah dibeli dan tidak sempat terpasang. “Materialnya sudah dibeli, tapi masa pengerjaannya sudah habis,” ungkapnya.

Bukan hanya Kades Binga yang berurusan dengan pihak kejaksaan, namun sejumlah kades di Kabupaten Belitung juga sedang dihadapkan dengan masalah hukum terkait dengan penggunaan dana desa.

Pembangunan lapangan futsal Desa Kembiri, Kecamatan Membalong yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp300 juta pun, pekerjaannya tidak bisa diselasaikan hingga akhir tahun 2018. Pihak pemerintah desa berdalih karena banyak hujan, sehingga para buruh bangunan tidak bisa bekerja. “Kendalanya hujan,” kata Pj. Kades Kembiri Zuhari saat dikonfirmasi. Tapi Zuhari mengklaim, pekerjaan lapangan futsal yang dikerjakan oleh mayarakat kampung itu sudah mencapai 98 %.

Anggota BPD Kemiri, Mingguk pun mengakui tidak selesainya pembangunan lapangan futsal di Desa Kembiri. Dia menilai untuk menyelesaikan pekerjaan dibutuhkan waktu sekitar satu minggu lagi. “Sekitar satu minggu selesai,” tukasnya kepada wartawan harian ini melalui telepon.

Saat ini, sejumlah proyek pembangunan di desa yang menggunakan ADD tahun 2018 memang sedang menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya juga pembangunan kantor Desa Pegantungan yang menyisakan persoalan setelah terkuak adanya anggaran ganda menjelang akhir tahun dan tidak selesai.

Kemudian pembangunan tribun lapangan bola JVC Badau dengan anggaran Rp241.470.000 yang diduga dikerjakan asal jadi, serta proyek fisik lainnya. Akibatnya, para kepala desa dan perangkatnya terancam terjerat tindak pidana korupsi jikalau tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa masing-masing. (yan/6)

Related posts