by

Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan, Pengacara Yakin ada Unsur Pidana yang Bisa Jerat Terlapor

Mulai dari Lurah , KUA, Hingga Camat Muntok
Menunggu Jadwal Gelar Perkara dari Penyidik

Pangkalpinang – Kendati berkas laporannya masih ditangan penyidik kepolisian 1,5 tahun lamanya, Pengacara Ferizal bin Zailani punya keyakinan pelaporan kasus kejahatan terhadap asal usul perkawinan yang saat ini ditangani Polres Bangka Barat akan tetap naik hingga tingkat pengadilan.

Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Setumpuk barang bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana telah diserahkan ke tangan penyidik untuk menyeret mantan lurah Muntok berinisial SM, Mantan KUA Muntok berinisial AB, mantan camat Muntok ROS, dan ibu tirinya berinisial RN sesuai no LP : STPK/B-238/IV/2017/Babel/SPKT.

” Mengacu pada pasal 1 angka 14 KUHP, abang sudah serahkan bukti pemulaan ke penyidik Polres Bangka Barat,” kata Ferizal saat menghubungi Rakyat Pos, Minggu (5/8) malam tadi.

Disinggung lamanya penanganan kasus yang dilaporkannya saat ini?. Ferizal menuturkan, sudah menjadi hak dasar setiap laporan yang masuk wajib diproses oleh penyidik. Tak hanya itu saja, setiap laporan yang masuk penyidik berkewajiban untuk memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang merupakan hak bagi pelapor.

” Ini kan kasus kecil, Kalau ingin bertanya lambannya penangan kasus yang abang (Ferizal-red) laporkan, silahkan tanya langsung ke penyidiknya (Polres Bangka Barat-red). Tapi abang sampaikan disini, terakhir kali menerima SP2HP lima bulan lalu tertulis 29 Maret 2018 lalu, terkait pemberitahuan sudah dimintanya keterangan dari ahli pidana,” tutur Ferizal.

Sambung Ferizal, dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk menyoroti kinerja penyidik. Sebagai pelapor tentu menginginkan pelaporannya cepat diproses, meskipun saat ini kasus yang dilaporkannya sudah memasuki tahun kedua, dan dirinya masih menunggu kabar dari penyidik terkait akan dilakukannya gelar perkara lanjutan yang rencananya akan digelar di Polda Babel dalam waktu dekat ini.

” Setiap pelapor tentu punya keinginan kasusnya cepat diproses. Dan abang punya keyakinan ini akan tetap naik, apalagi statment dari penyidik di media beberapa waktu lalu akan segera melakukan gelar perkara di Polda Babel, dan kita tunggu saja babak lanjutan kasus kejahatan terhadap asal usul perkawinan,” tukasnya.

Dijelaskan kembali Ferizal, persoalan ini muncul ketika mengetahui ada surat nikah yang terbit pada 2008 lalu. Dan setelah ia kroscek, ada dugaan penyalahgunaan prosedur, termasuk penggelapan status ayahnya yang secara aturan memenuhi unsur pidana, dan tujuannya ingin membatalkan status perkawinan dalam surat nikah yang telah dikeluarkan KUA Muntok.

Disinggung kaitannya dengan waris?. masih kata Ferizal, ini berbicara masalah hak. Menurutnya, persoalan ini kembali dipicu saat dirinya mengetahui ada asset orang tuanya yang dijual tanpa sepengetahuannya sebagai ahli waris. Hal ini sempat dipersoalkan kepada keluarganya di Muntok, namun mereka terkesan menutupi tanpa ada yang berani menjelaskan secara langsung, termasuk dugaan keterlibatan lurah dan camat Muntok yang melepaskan asset tanah milik orang tuanya tanpa sepengetahuan ahli waris, padahal sebelum pelepasan hak dirinya sudah memperingati mantan camat muntok yang waktu itu dijabat Ros.

” Semua bukti permulaan sudah abang sampaikan ke penyidik, termasuk penyidik yang sudah memeriksa pihak terlapor. Abang punya keyakinan semua terlapor memenuhi unsur pidana,” tukas Ferizal.

Sekedar diketahui, dari hasil wawancara terpisah dengan ahli pidana yang juga menjabat Rektor Universitas Islam Bandung (UNISBA) Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH, MH, Sabtu (24/2/2018), penilaian akademisi ini menilai pelapor bisa melakukan upaya hukum dengan melaporkan juga perkara ke Pengadilan Agama (PA) untuk pembatalan perkawinan, dan melapor pemalsuan surat ke pihak kepolisian.

Menurutnya terkait pelaporan ‘Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan’ masih ranah kepolisian, sedangkan fokusnya kembali ke PA untuk gugatan pembatalan.

“Kalau pasal pidananya itu bisa 263 KUHP/276 KUHP untuk peradilan umum mencari ada tidaknya unsur pidana, dan itu bisa dijadikan bukti di ranah PA saat mengajukan pembatalan perkawinan. Paling tidak bukti pelaporan (BAP) untuk mengajukan ke Pengadilan Agama nanti uraiannya ada dalam petitum posita,” kata Prof Edi Setiadi.

Terkait dua dari empat pelapor yang saat ini punya peranan timbulnya kasus, keberadaan RN ibu tiri yang keberadaannya tidak diketahui itu sudah tugasnya kepolisian.

“Saya menilai ini kasus kecil, ini kasus ringan, Saya tidak mengerti koq bisa berlarut-larut. Kalau memang ada kendala lambannya penangan kasus oleh pihak kepolisian, pelapor bisa menghubungi bagian Wassidik Polda Babel yang punya peranan untuk menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan,” sarannya.

Disinggung ada tidaknya unsur pidana yang dilakukan oleh Mantan Caman Muntok ROS saat itu? Prof Edi Setiadi menjelaskan, selama dokumen yang dikeluarkan itu resmi (tidak palsu) mulai dari KTP, KK, maka pelepasan hak waris kepada RN sudah benar, dan sesuai prosedur administratif. Hanya saja persoalannya, apabila keputusannya salah objek, ada unsur pidana yang bisa menjeratnya.

“Keterangan waris itu bisa saja dari camat penerbitannya. Justru yang harus dibuktikan disini pada saat pelepasan haknya, apakah camat mengetahui atau tidak sebetulnya ada ahli waris yang berhak? Kalau dia (camat-red) tahu, berarti ada unsur pidana,” terangnya.

Terkait lepasnya hak waris pelapor yang saat ini dikuasai oleh orang lain walaupun dengan cara-cara yang salah, kata Edi tetap pengambil alihannya harus melalui gugatan ke pengadilan. Dan ini bisa diakumulasikan gugatan kerugian baik materil maupun kerugian imateril yang seharusnya dimiliki oleh pelapor.

”Sudah saya sampaikan diawal, ini ada unsur pidananya. Apabila penggelapan terbukti, maka akan dikenakan sanksi pidana. Terkait lambannya kasus yang berjalan langsung menghubungi Wassidik Polda Babel, satu lagi melengkapi pelaporannya seiring jalan bisa langsung lakukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama,” paparnya. (*rev/7)

Comment

BERITA TERBARU