Kebutuhan Informasi Merupakan Amanat UU KIP

No comment 70 views

MUNTOK – Dihadapan Pengurus dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bangka Barat, Wakil Bupati (Wabup), Markus mengharapkan agar kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi guna mewujudkan visi misi Bangka Barat Hebat yang transparan dan akuntabel.

Hal itu disampaikan wabup pada saat membuka acara rapat koordinasi dan sosialisasi PPID Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 di OR II Kantor Bupati Bangka Barat, Rabu (11/10/2017).

“Saya harap agar pegawai yang diamanahkan dalam struktur PPID maupun di PPID pembantu mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat menjadi lebih efektif dan turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan tertib, lancar tanpa penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, sekaligus guna mewujudkan Bangka Barat hebat tahun 2021 yang transparan dan akuntabel,” ungkap Markus.

Kebutuhan informasi bagi masyarakat, menurut Markus, merupakan amanat dari undang-undang (UU) keterbukaan informasi publik (KIP). Dengan terbentuknya PPID, Wabup berharap masyarakat semakin cepat, tepat waktu, murah, dan mudah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

“PPID yang telah dibentuk bertugas mengumpulkan, mendokumentasikan, menyediakan dan melakukan pelayanan informasi publik bagi pemohon informasi. Dengan adanya PPID, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif, dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. Layani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana,” jelas Markus.

Markus menambahkan, memperoleh informasi merupakan hak masyarakat. Mereka dapat mengetahui segala informasi tentang Pemerintah Daerah yang dapat digunakan sebagai kontrol dan memahami bagaimana pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah.

“Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka, masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. Namun, beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang- undang,” kata Markus.

Dalam rapat koordinasi dan sosialisasi tersebut, hadir mendampingi Wabup, Asisten Setda Bangka Barat Bidang Pemerintahan dan Sosial, Muhammad Soleh dan narasumber diantaranya dari Pusat Penerangan Setjen Kemendagri, Handayani Ningrum, dan Anggota Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad.(wan/3)

No Response

Leave a reply "Kebutuhan Informasi Merupakan Amanat UU KIP"