by

Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2019 Harus Integral

Bupati Bangka bersama Pimpinan DPRD Bangka usai rapat paripurna pengesahan dua raperda (foto: ist)

DPRD Bangka Gelar Dua Paripurna

SUNGAILIAT – DPRD Bangka menggelar rapat paripurna pengesahan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 dan paripurna penyampaian rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2019 di Gedung Mahligai DPRD Bangka, Senin (9/7/2018).

Sebelum pengesahan, ada tujuh fraksi yang menyampaikan pendapat akhir fraksi dimana ketujuh fraksi tersebut menyetujui raperda tersebut menjadi peraturan daerah (Perda). Hadir dalam paripurna tersebut, Bupati Bangka Tarmizi Saat.

Bupati Bangka, Tarmizi H. Saat dalam kesempatan tersebut mengatakan sesuai dengan peraturan yang ada bahwa pelantikan bupati terpilih akan akan dilaksanakan pada Desember 2018.

Untuk itu setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, akan ada kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah dan pada tahun 2019 harus integral dengan program-program yang ada.

“Jangan sampai ada sakwasangka, jangan ada hus’nuzon dan su’uzon. Kita ingin pemerintahan berjalan dengan baik dan hindari adanya jebakan birokrasi yang masuk dalam jebakan tikus,” kata Tarmizi.

Menurut dia, dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca dan catatan  atas laporan keuangan telah disampaikan pada rapat paripurna pada 29 Juli 2018 lalu dan telah dibahas bersama badan anggaran kabupaten bangka dan sekretaris daerah dan OPD terkait.

“Alhamdulillah, sebagaimana telah diikuti bersama, anggota dewan sudah menyampaikan persetujaannya atas raperda menjadi perda, “katanya.

Pada kesempatan ini, bupati turut menyampaikan rancangan KUA PPAS tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Permendagri No. 38/ 2018 bahwa bupati harus menyampaikan KUA PPAS paling lambat minggu kedua bulan Juni.

Katanya, APBD sebagai salah satu instrumen sebagai stimulus perkonomian harus mampu menjadi pondasi sekaligus  harus  menjadi benteng kokoh  dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. “Namun implementasi instrumen tersebut diiringi oleh pertanggungjawaban  sesuai dengan prinsip umum pengelolaan keuangan daerah,” imbuhnya.(snt)

Comment

BERITA TERBARU