Keberadaan TP4D Bagi Aparatur Desa Bukan Momok

  • Whatsapp

MANGGAR – Keberadaan Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bagi aparatur Desa bukanlah sebuah momok dalam penyelenggaraan administrasi dan pembangunan Desa.

Justeru TP4D memberikan rasa aman dan nyaman, agar pengelolaan keuangan melalui Dana Desa atau Alokasi Dana Desa berjalan sesuai aturan.

Muat Lebih

Kepala Bidang Penataan Desa, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD), Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Ida Laksmiwati menjelaskan, tujuan utama kerjasama TP4D dengan Desa adalah pembinaan.

“Sebenarnya sistem pengawasan mereka (TP4D-red) bukan cari kesalahan apa, terus langsung dilanjutkan ke ranah hukum. Itu tidak, tapi pembinaannya,” ujar Ida saat ditemui, Kamis (7/9/2017).

Ida juga menyangkal jika rendahnya penyerapan anggaran Desa karena kekhawatiran pihak Desa, karena kehadiran TP4D. Namun, ada aturan PMK nomor 50 tahun 2017 tentang penggunaan Dana Desa.

“Kenapa penyerapan anggaran minim. Dalam aturan PMK nomor 50 tahun 2017 kita menjelaskan di pasal 100 untuk mencairkan tahap kedua, progresnya realisasi anggaran keuangan 75 persen dari tahap pertama. Kemudian (pembangunan, red) fisik tertundanya 50 persen,” kata Ida.

Menurut Ida, disinilah peran TP4D membantu Desa agar terhindar dari keterlambatan pencairan yang berdampak pada penundaan pencairan tahap berikutnya.

“Didorong mencapai target supaya tidak terjadi keterlambatan. Kemudian lebih kepada perlindungan. Pendampingan hukum juga mereka bisa membantu, artinya kalau hanya kesalahan administratif mesti tindakannya juga administratif,” jelasnya.

Kecuali ada unsur kesengajaan, sehingga ada indikasi merugikan kas desa maka ada tindakan hukum itu pun dengan pendampingan dari TP4D.

“Masalah teknis asistensi dan sebagainya, mereka juga tidak serta merta dibantu agar pengadaan barang dan jasa ini sesuai peraturan. Kalau sudah menjalankan sesuai peraturan tidak ada proses atau menggiring mereka ke hukum,” terang Ida.

Ida juga menyatakan, selama 2 tahun terakhir, upaya pelibatan pihak Kejaksaan sudah berjalan. Artinya, jauh sebelum ada TP4D sudah membantu pihak Desa dalam mengelola keuangan maupun administrasi Desa.

“Yang sudah dua tahun berjalan mereka sangat kooperatif. Bahkan kita mengajak mereka monitoring bersama, inilah desa serapan anggaran bentuk fisik seperti ini. Kalau ada keterlambatan permasalahannya dimana kita bahas bersama,” paparnya.

Ditanya kembali soal rendahnya serapan anggaran Desa, Ida mengakui jika sumber daya manusia di Desa masih terbatas. Masalah ini bertambah rumit ketika ada pergantian atau pergeseran struktur organisasi Desa.

“Sebenarnya, lebih kepada SDM aparatur yang belum memahami. Sekarang kan SOTK baru, makanya saya selalu bilang inikan kita kena peraturan Undang-Undang tahun 2014, kemudian peraturan Menteri. Saat ini, ada mutasi sangat tinggi di Desa. Tadinya Sekdes PNS kemudian diisi definitif, banyak yang baru butuh waktu untuk penyesuaian,” sebut Ida.

“Kemudian di tim pelaksana kegiatan juga, kadang-kadang dari tahun ke tahun, formasi berbeda dengan kebijaksanaan Desa mengganggu TPK baru yang belum tentu paham,” ulasnya.
(yan/3).

Pos terkait