Kawasan Kumuh di Babel Berkurang

  • Whatsapp

Lewat Program Kotaku

PANGKALPINANG – Sejak dua tahun terakhir, kawasan kumuh di Provinsi Bangka Belitung (Babel), terus berkurang. Hal ini seiring program pemerintah dan upaya penanggulangan yang terus dilakukan.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah mengatakan berdasarkan data tahun 2017, luas pemukiman kumuh di Babel mencapai 687,69 hektare. Hingga tahun 2019, luas kawasan yang sudah selesai atau tidak lagi kumuh seluas 332,58 hektare.

Dari luas tersebut, menurut dia, tersisa seluas 132,11 hektare untuk lokasi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan 200,47 hektare di luar wilayah program tersebut.

“Atas capaian ini, Pemprov Babel mengapresiasi upaya penanganan dan program Kotaku dari kementerian,” kata Abdul Fatah dalam lokakarya program Kotaku di Pangkalpinang, Rabu (30/10/2019).

Dia menegaskan, dengan berkolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh di Babel, sekaligus dapat menghasilkan strategi yang baik mengawal serta menjalin komunikasi dalam menangani kawasan kumuh.

Program Kotaku, lanjut dia, merupakan program pengembangan kawasan pemukiman, dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah untuk penanganan pemukiman kumuh di perkotaaan, tentunya salah satu tujuanya menurunkan pemukiman kumuh.

“Persoalan kumuh di Babel ini sangatlah kompleks, bahkan di ibukota pun ada, sehingga tidak bisa ditangani sendiri oleh instansi terkait, harus kerja sama yang terkolaborasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah kabupaten dan kota sebagai aktor utama, sehingga pemerintah provinsi wajib untuk mengambil peran aktif dalam koordinasi dan kolaborasi penanganan kumuh ini sesuai besaran luas kawasan.

“Kita mulai melihat perubahan, di wilayah yang ditangani kotaku mulai terlihat indah dan rapi. Saya mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan yang sudah indah ini agar jangan dikotori lagi, dan menjaga kebersihan lingkungan,”katanya.

Kasubdit Kawasan Permukiman Wilayah 1 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian PUPR, Ignatius Widyananda Wulabedy menyebutkan pemerintah melalui program Kotaku memiliki komitmen mengentaskan perumahan dan permukiman kumuh.

“Sebagai upaya membangun platform kolaborasi, sehingga terjadi perpaduan antara sektor dan pemerintahan. Program ini diharapkan akan terus menurunkan luas dan jumlah pemukiman kumuh di daerah-daerah,” katanya.

Melalui penanganan terpadu pada tahun 2019 yang tersebar dengan menggunakan skala lingkungan dan kawasan, Widyananda optimistis Babel bisa mencapai target penanganan kawasan kumuh hingga 0 persen.

“Minimal jumlah permukiman dan luas kawasan kumuh di Babel tidak bertambah. Karena kita akan terus mengubah kawasan kumuh ini menjadi layak huni,” ujar Widyananda.

Namun dia mengingatkan, pelaksanaan program itu pasti memiliki dampak, baik positif maupun negatif. “Tetapi, diharapkan tidak menimbulkan persoalan baru, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih efektif dan memberikan manfaat secara luas,”ujarnya. (nov/10)

Related posts