Kasus Korupsi Hutan Hayati Namang Dipertanyakan

  • Whatsapp
epaksi Bateng audiensi dengan Kejaksaan Negeri Bateng terkait penanganan kasus korupsi di Namang yang bersumber dari dana DAK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2018 di Ruang Aula Kejari Bateng, Selasa (19/03/2019). (foto: Tamimi)

Gepaksi Desak Kejari Bertindak Cepat
Baru Tetapkan 1 Tersangka

KOBA – Sejumlah orang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Anti Korupsi Indonesia (Gepaksi) Bangka Tengah, Selasa pagi (19/3/2019) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.
Kedatangan Gepaksi tersebut diterima oleh Kasi Pidsus Yang Izhar, Kasi Intel Fauzan, Kasi Pidum Agustono Harun dan Kasi Pengelolaan BB dan BR. Audiensi Gepaksi dan Kejari Bateng digelar di Ruang Aula Kejari Bateng.
Dalam pertemuan itu, Winarno perwakilan Gepaksi Bateng mengharapkan kasus dugaan korupsi di Bateng khususnya di Namang agar tidak berlarut-larut salah satunya dugaan korupsi pembangunan keanekaragaman hayati hutan Namang.
“Atas nama masyarakat Bangka Tengah yang tergabung dalam Gepaksi berharap penanganan kasus korupsi di Bateng salah satunya di Namang tidak berlarut-larut,” ujarnya dalam jumpa pers Selasa kemarin.
Dikatakannya, alasan surat keterangan kerugian negara yang dilayangkan ke Badan Pengawasan Keuangan Provinsi (BPKP) Babel seharusnya bukan jadi alasan dalam penanganan kasus. Menurutnya, koordinasi antara dua lembaga Kejari Bateng dan BKPP nampaknya kurang harmonis, kita berharap dua lembaga tersebut saling bersinergi, sehingga tidak menggangu penanganan kasus.
“Alasan surat dari BKPP yang belum ada agar tidak menjadi alasan dalam penanganan kasus tersebut. Bahkan kedua lembaga antara Kejari Bateng dan BKPP diharapkan saling bersinergi,” tuturnya.
Ia menambahkan jika kasus tersebut tidak juga dituntaskan dan berkas tidak dinaikkan, maka pihaknya siap mempresure pihak-pihak terkait untuk membantu pengungkapan kasus itu.
“Jika kasus ini tidak juga tuntas, maka pihak kami siap mengawal dan mempresur pihak-pihak terkait untuk membantu penanganan kasus itu,” tandasnya.
Sementara itu, Izhar Kasi Pidsus Kejari Bateng mengatakan pengungkapan kasus dugaan korupsi di Bateng salah satunya Pembangunan Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan Namang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2018.
“Kita apresiasi kedatangan kawan-kawan Gepaksi yang ingin berkomunikasi terkait pengungkapan kasus korupsi di Bateng,” ujarnya saat jumpa pers di Kejari Bateng, Selasa.
Dikatakannya, kasus yang berawal dari laporan masyarakat Namang tersebut sedang mengumpulkan data, menelaah, kemudian masuk ke penyelidikan dan sekarang naik dalam tingkat penyidikan.
“Dalam kasus ini, kami telah menetapkan satu tersangka atas nama AI. Apakah tersangkanya bertambah, kami masih melakukan penyidikan,” ungkapnya.
Pihaknya tidak berniat dan berrtikad menunda-nunda proses hukum kasus itu, seperti yang disampaikan kawan-kawan Gepaksi, tetapi penanganan kasus terus berjalan sampai saat ini.
“Kita tidak bertikad menunda-nunda menangani kasus ini, penyidikan terus berjalan. Malah kita masih menunggu surat tentang kerugian negara yang dikeluarkan oleh DKPP yang sudah kami surati tertanggal 2 April 2018 lalu, malah sampai saat ini tidak ada titik terang walaupun ada ekspos di kantor tersebut. Kita masih menunggu surat dari BPKP ini untuk menyatakan kerugian negara dalam kasus tersebut,” tuturnya.
Ia menambahkan dugaan penyalahgunaan dana DAK Kementerian Lingkungan Hidup maksudnya tidak tepat sasaran dengan pagu dana proyek sebesar Rp1,492.481.000,-
“Ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal seumur hidup,” ucapnya.
Soal penahanan tersangka katanya tidak secara otomatis tersangka ditahan bukan tanpa sepengetahuan kita, namun sepengetahuan, tapi yang bersangkutan sangat koperatif dan tidak menghilangkan barang bukti termasuk wajib lapor.
“Walaupun sebagai tersangka, namun kewajiban AI sebagai ASN diharapkan maklum. Kecuali tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maka wajib kita tahan. Kita bekerja disini tidak asal-asalan, kita harus hati-hati. Satu surat tentang kerugian negara, surat keterangan dari BPKP,” tukasnya. (ran/6)

#Gepaksi Bateng audiensi dengan Kejaksaan Negeri Bateng terkait penanganan kasus korupsi di Namang yang bersumber dari dana DAK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2018 di Ruang Aula Kejari Bateng, Selasa (19/03/2019).

Related posts