by

Kasus Kejahatan Asal-Usul Perkawinan, Polda Babel Siapkan Waktu untuk Penyidik Polres Babar

Untuk Melakukan Gelar Perkara Lanjutan
 Penyidik Berkewajiban Sampaikan SP2HP

Pangkalpinang – Semua kasus memiliki prioritas yang sama. Demikian penyampaian Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadir Reskrimum) Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Nono Wardoyo SIK, menyoroti masih berjalannya kasus penyidikan terhadap kasus kejahatan terhadap asal-usul perkawinan yang sudah berjalan 16 bulannya lamanya, seperti yang dilaporkan pengacara asal pangkalpinang bernama Ferizal.

Ditemui Rakyat Pos diruang kerjanya, Senin (30/7) AKBP Nono menjelaskan, bahwasanya setiap laporan yang masuk wajib diproses oleh penyidik. Nah, terkait perkembangannya yang membutuhkan waktu yang dianggap cukup lama oleh pelapor, kemungkinan ada beberapa faktor banyaknya kasus yang ditangani oleh penyidik itu sendiri.

” Jadi kita tidak pernah melihat besar kecilnya kasus yang dilaporkan. Semua sama,setiap pelaporan pasti ditindak lanjuti, dan akan diproses sesuai dengan hukum,” kata AKBP Nono.

Disinggung kabar akan adanya gelar perkara oleh penyidik Polres Bangka Barat yang akan digelar di Polda Babel?. Sambung AKBP Nono, dalam hal ini pihaknyak menunggu surat dari penyidik itu sendiri.

” Kita sifatnya menunggu dari penyidik Polres Bangka Barat. Kalau ingin menambah keyakinan gelar perkara kembali di Polda Babel, kita tunggu rekom / suratnya, dan yang pasti kita akan siapkan waktunya,” tutur AKBP Nono.

Sambungnya, dalam setiap laporan yang masuk penyidik berkewajiban untuk memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal ini untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan, begitupun untuk mengontrol secara langsung pelapor bisa mendatangi keatasannya, maupaun ke Wassidik yang ada di Polres Bangka Barat maupun Wassidik di Polda Babel.

” Penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala, sesuai pasal 39 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ” tukasnya.

Diwartakan sebelumnya, kasus kejahatan yang sudah masuk bulan ke 15 saat ini masih dalam tingkat penyidikan. Dalam kasus ini empat orang turut dilaporkan mulai dari mantan Lurah Tanjung Muntok berinisial SM, Mantan KUA Tanjung Muntok berinisial AB, mantan camat Muntok ROS (dugaan menghilangkan asal usul perkawinan orang tua pelapor), dan ibu tirinya berinisal RN.

Hal ini terkait keluarnya surat nikah 12 Juli 2008 antara orangtuanya (Alm) Zailani dengan seorang wanita berinisial RN tertanggal 23 Mei 2009 setahun setelah orang tuanya meninggal, yang mana saat itu status yang tertulis di surat nikah seorang Jejaka Padahal sebelumnya telah terjadi pernikahan antara orang tuanya tertanggal 3 Agustus 1975.

” Kami sudah melakukan gelar perkara di internal Polres Bangka Barat (kemarin-red), dan rencananya besok (hari ini) resume penyidikan akan Kami laporkan langsung ke Wassidik Polda Babel,” kata Kasat Reskrim Polres Bangka Barat AKP Rais Muin, S.IK saat dihubungi Rakyat Pos, Rabu (18/7) malam tadi.

Sambungnya, gelar perkara yang harusnya dilakukan pada awal bulan Juli 2018 lalu, sempat tertunda karena ada kegiatan lain, namun pihaknya tetap akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.

” Setelah di internal, kami pun Polres Bangka Barat akan melakukan gelar perkara di Polda Babel. Nah untuk waktunya belum bisa kita jadwalkan, namun yang pasti secepatnya, dan akan kita kabarin juga pihak pelapor,” kata AKP Rais.

Sebelumnya, kasus ini sempat menjadi perhatian saksi ahli pidana yang juga Rektor Universitas Islam Bandung (UNISBA) Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH, MH.Saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Tamansari Bandung Jawa Barat, Sabtu (24/2/2018) lalu, Rektor menilai pelapor bisa melakukan upaya hukum dengan melaporkan juga perkara ke Pengadilan Agama (PA) untuk pembatalan perkawinan, dan melapor pemalsuan surat ke pihak kepolisian.

Menurutnya terkait pelaporan ‘Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan’ masih ranah kepolisian, sedangkan fokusnya kembali ke PA untuk gugatan pembatalan.

“Kalau pasal pidananya itu bisa 263 KUHP/276 KUHP untuk peradilan umum mencari ada tidaknya unsur pidana, dan itu bisa dijadikan bukti di ranah PA saat mengajukan pembatalan perkawinan. Paling tidak bukti pelaporan (BAP) untuk mengajukan ke Pengadilan Agama nanti uraiannya ada dalam petitum posita,” kata Prof Edi Setiadi.

Terkait dua dari empat pelapor yang saat ini punya peranan timbulnya kasus, keberadaan RN ibu tiri yang keberadaannya tidak diketahui itu sudah tugasnya kepolisian.

“Saya menilai ini kasus kecil, ini kasus ringan, Saya tidak mengerti koq bisa berlarut-larut. Kalau memang ada kendala lambannya penangan kasus oleh pihak kepolisian, pelapor bisa menghubungi bagian Wassidik Polda Babel yang punya peranan untuk menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan,” sarannya.

Disinggung ada tidaknya unsur pidana yang dilakukan oleh Mantan Caman Muntok ROS saat itu? Prof Edi Setiadi menjelaskan, selama dokumen yang dikeluarkan itu resmi (tidak palsu) mulai dari KTP, KK, maka pelepasan hak waris kepada RN sudah benar, dan sesuai prosedur administratif. Hanya saja persoalannya, apabila keputusannya salah objek, ada unsur pidana yang bisa menjeratnya.

“Keterangan waris itu bisa saja dari camat penerbitannya. Justru yang harus dibuktikan disini pada saat pelepasan haknya, apakah camat mengetahui atau tidak sebetulnya ada ahli waris yang berhak? Kalau dia (camat-red) tahu, berarti ada unsur pidana,” terangnya.

Terkait lepasnya hak waris pelapor yang saat ini dikuasai oleh orang lain walaupun dengan cara-cara yang salah, kata Edi tetap pengambilalihannya harus melalui gugatan ke pengadilan. Dan ini bisa diakumulasikan gugatan kerugian baik materil maupun kerugian imateril yang seharusnya dimiliki oleh pelapor.

”Sudah saya sampaikan diawal, ini ada unsur pidananya. Apabila penggelapan terbukti, maka akan dikenakan sanksi pidana. Terkait lambannya kasus yang berjalan langsung menghubungi Wassidik Polda Babel, satu lagi melengkapi pelaporannya seiring jalan bisa langsung lakukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama,” tukasnya (*rev/7)

Comment

BERITA TERBARU