by

Karyawan PDAM Bangka Dilarang Jadi Timses Pilkada

-Bangka-57 views

Welli: Kalau ada Laporkan

Welliandra Bashir

SUNGAILIAT – Karyawan PDAM Tirta Bangka diingatkan untuk tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada Bangka tahun ini. Hal ini sesuai dengan instruksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Bangka, M. Kamil.

“Jika ada keterlibatan karyawan dalam satu organisasi partai peserta pilkada, ada dua pilihan, berhenti di PDAM atau aktif di partai politik. Wajib ada pilihan satu di antara dua dan ini akan berlaku bagi karyawan tetap atau karyawan kontrak,” kata Direktur PDAM Tirta Bangka Welliandra, Rabu (10/01/2018).

Menurut Welli, Ketua Dewas PDAM Tirta Bangka berkali-kali menyampaikan pesan tersebut dan memerintahkan Dirut PDAM untuk membuat diskresi terkait hal itu. Larangan tersebut, agar independensi karyawan terjaga dan tetap fokus pada pelayanan.

Welli mengemukakan, PDAM saat ini sudah mempersiapkan diskresi aturannya berdasarkan surat keputusan direktur. Ia mengaku akan mengumpulkan tim untuk mengkaji soal hukum agar tafsir aturan tersebut jelas akurat, mengikat namun tak membelenggu hak politik karyawan.

“Karena berpolitik itu hak hidup setiap individu tapi politik yang bagaimana. Kalau karyawan punya nomor anggota partai, itu jelas salah. Nanti akan saya koordinasikan dan akan saya sampaikan se-manusiawi mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional,” ujarnya.

Ia pun berharap masyarakat dapat memberikan masukan, saran atau informasi data yang akurat dan valid kalau ada karyawan PDAM yang terlibat poltik langsung atau menjadi timses salah satu calon bupati.

“Kalau cuman dengar kata orang, tidak di dukung dengan data yang valid jangan pernah memberikan info ke saya. Bisa-bisa saya yang akan memperkarakan orang yang memfitnah staf saya. Itu tugas saya melindungi staf saya,”katanya.

“Siapapun dimanapun mereka berada adalah tugas saya melindungi dari rasa aman dan nyaman. Tidak hanya karyawan istri atau suami dan anak-anaknya, juga bagian dari saya,” ungkap Welly.

Namun ia meyakini semua karyawan paham dan memahami isyarat keras dari ketua dewan pengawas, karena sudah ada indikasi baik melalui dewan pengawas maupun dari ia selaku direktur.

“Aturan terkait independensi karyawan ini nanti juga berlaku bagi direktur. Jangan hanya staf yang dikasih aturan sementara direkturnya enggak diatur. Ini enggak adil dan enggak bijak sebagai pemimpin,” pungkasnya.(snt)

Comment

BERITA TERBARU