Karyawan Kecap Murni Ikuti Pelatihan Sistem Jaminan Halal

  • Whatsapp
Pelatihan sistem jaminan halal dan auditor halal internal kepada karyawan perusahaan Kecap Murni di Hotel Novila Sungailiat, Sabtu (1/5/2019). (foto: Zuesty Novianty)

SUNGAILIAT – Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kometik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesaia (MUI) Provinsi Bangka Belitung mengelar pelatihan sistem jaminan halal dan auditor halal internal kepada karyawan perusahaan Kecap Murni di Hotel Novila Sungailiat, Sabtu (1/5/2019).

Direktur LPPOM MUI Pangkalpinang, Nardi Pratomo dalam kesempatan itu mengatakan pihaknya sudah mengeluarkannya sertifikat halal terhadap perusahaan Kecap Murni Sungailiat dengan merek SS pada tahun 2018 lalu.

“Ketika kami (LPPOM MUI-red) mengeluarkan sertifikat halal, maka itu sudah dinyatakan halal oleh Komisi Fatwa MUI, jadi sertifikat yang kami keluarkan itu, pengakuan halal dari MUI,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat tidak perlu ragu, untuk mengonsumsi produk-produk yang tekah bersertifikat halal. Namun untuk UKM, lanjutnya, harus menjaga sistem jaminan halal apabila ada penggunaan bahan tambahan baru, serta penambahan fasilitas lainnya.

”Jadi untuk kecap SS dan UKM yang lain, kami mengharapkan untuk bisa menjalankan sistem jaminan halal, karena itu salah satu standar, sebagai penerima sertifikat halal, kita tegas tidak ada masalah dengan produknya, silakan dikonsumsi, dan pemerintah terus memberikan pembinaan UKM yang ada di daerah ini,” katanya.

Nardi mengatakan keberadaa LPPOM MUI Pangkalpinang merupakan lembaga independen yang ditunjuk pemerintah dan dalam penyelenggaraan mandiri, dengan itu untuk beban biaya pengurusan sertifikat halal dibebankan kepada UKM. Dia menegaskan, LPPOM MUI bukan lembaga pemerintah, tetapi bersifat mandiri.

”UKM yang akan mengurus sertifikat halal ke LPPOM MUI Pangkalpinang akan dikenakan biaya meliputi biaya pendaftaran, honor auditor, biaya rapat auditor, biaya komisi fatwa, legeslasi dan lainya, jadi yang mandiri harus bayar, kecuali yang difasilitasi pemerintah. Seiring nantinya Oktober 2019, sertifikat halal bukan menjadi sukarela tetapi menjadi keharusan atau kewajiban yang dimiliki UKM,” katanya.

Sedangkan Kabid Industri Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bangka, Zamhir mengatakan pihaknya menyambut baik pelatihan yang digelar LPPOM kepada karyawan perusahaan Kecap Murni Sungailiat.

“Pelatihan ini dalam rangka membina para pelaku UKM serta juga menambah pengetahuan kepada para karyawan, sehingga dengan mengikuti pelatihan seperti ini akan dapat meningkatkan kinerja para karyawan sehingga keberadaan UKM di daerah ini akan semakin maju nanti.” Kata Zamhir.

Dikatakan Zamhir, pihaknya secara rutin melakukan pembinaan, termasuk mengambil sampel kecap milik perusahaan kecap murni ke laboratorium di Pangkalpinang dan hasil memeriksaan sangat baik dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat tidak ditemukan zat berbahaya dalam kandungan kecap merek SS.

Ditambahkan Zamhir, pihaknya juga berharap tidak hanya perusahaan Kecap Murni Sungailiat saja, tetapi seluruh UKM untuk segera mengurus semua perizinan terkait dengan usaha mereka, termasuk dengan penerbitan sertifikat halal oleh LPPOM Pangkalpinang.

Sementara itu, Direktur Perusahaan Kecap Murni Sungailiat, Rina mengatakan pelatihan tersebut terselenggara atas kerjasama dengan LPPOM MUI Pangkalpinang dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bangka.

”Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan serta pengetahuan kepada para karyawan sehingga mereka juga mengerti terkait dengan persyaratan terkait dengan sertifikat halal yang harus ada pada setiap UKM,” ujar Rina.(2nd/10)

Related posts