Kartu Kredit Pemerintah Menyambut Era Ekonomi Digital

  • Whatsapp

Oleh: Rita Susilowati
Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Prov. Kep. Bangka Belitung

Instansi pemerintah, biasa disebut dengan satuan kerja (satker) mengelola anggaran Pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Satker Pemerintah Pusat mengelola anggaran Pemerintah Pusat. Satker Pemerintah Daerah mengelola anggaran Pemerintah Daerah. Mengelola anggaran berati merencanakan, melakukan belanja, kemudian mempertanggung jawabkan belanja tersebut dalam laporan keuangan.
Belanja pemerintah memiliki dua mekanisme pembayaran, yaitu secara langsung (LS) dan dengan Penggunaan Uang Persediaan (UP). Mekanisme pembayaran yang bersifat LS adalah pembayaran belanja langsung ke rekening rekanan/pihak ketiga setelah barang/jasa diterima. Mekanisme ini biasanya digunakan dalam pembayaran yang bersifat kontraktual. Termasuk dalam hal ini adalah pembayaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sedangkan mekanisme UP merupakan metode pembayaran yang dikelola oleh bendahara dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran. Uang Persedian ini dibayarkan tunai kepada pihak ketiga sebelum barang/jasa diterima. Jadi, bayar dulu baru barang diterima. Oleh karena itu, biasanya bendahara menyimpan uang persediaan tunai di brankas dalam jumlah yang cukup banyak.
Saat ini, kita sedang menuju era ekonomi digital, seiring dengan pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tahun 2014. Gerakan ini mendorong masyarakat bertransaksi dengan menggunakan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran non tunai. Membeli barang secara online, belanja di supermarket, membayar toll sudah bisa dilakukan secara non tunai. Penggunaan instrumen non tunai ini, mempunyai banyak kelebihan, diantaranya mengurangi jumlah uang beredar yang berdampak pada tingkat inflasi yang terjaga, mengurangi biaya pencetakan dan pendistribusian uang, mencegah peredaran uang palsu, juga mempercepat transaksi karena tidak perlu menyiapkan uang kembalian.

Kartu Kredit Pemerintah

Untuk mensukseskan GNNT, pemerintah telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pembayaran dalam bentuk cashless. Belanja pemerintah yang bersifat LS telah dilakukan secara non tunai yaitu transfer langsung ke rekening tujuan. Sedangkan untuk belanja yang menggunakan UP mulai diuji coba dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Uang Persediaan diberikan ke bendahara dalam bentuk tunai dan dalam bentuk limit kartu dengan prosentase tertentu. Semisal ditentukan prosentase tunai 40 persen dan limit kartu 60 persen, maka apabila UP bendahara sebesar 200 juta rupiah, maka bendahara akan memiliki kas tunai sebesar 80 juta rupiah dan limit kartu kumulatif sebesar 120 juta rupiah. Limit kumulatif ini kemudian dibagi dalam limit beberapa kartu. Satu satker bisa membuat beberapa KKP dengan batasan limit yang bervariasi. Kartu kredit tersebut dapat digunakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, atau pejabat/pegawai tertentu yang telah ditunjuk/ditetapkan. Organisasi dan manajemen penggunaan KKP tersebut ditetapkan oleh KPA.
Implementasi KKP sebagai instrumen pembayaran belanja pemerintah diyakini memiliki banyak manfaat positif. Bagi ASN yang menjabat sebagai bendahara, tidak perlu membawa dan menyimpan uang tunai yang cukup banyak yang dapat berisiko fraud, misalnya perampokan atau pencurian. Juga bagi ASN yang akan melakukan perjalanan dinas, penggunaan KKP bisa mengurangi risiko kriminal. ASN tersebut tidak perlu membawa banyak uang tunai yang berisiko hilang atau dicuri.
Belanja menggunakan KKP juga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan anggaran. Pelaksana kegiatan bisa langsung melakukan transaksi tanpa harus menunggu diterimanya uang tunai dari bendahara. Transaksi pengadaan barang/jasa juga dapat langsung dilakukan dengan menggesek Kartu Kredit.
Manfaat lain dari penggunaan KKP ini adalah perbaikan pengelolaan UP (cash management). Hal ini menjadi salah satu perhatian Pemerintah, mengingat masih banyak uang persedian yang menganggur di rekening bendahara. Pengelolaan kas yang baik adalah menyediakan uang kas dalam jumlah yang ideal. Terlalu banyak kas tunai yang mengendap (idle cash) di bendahara berakibat menurunkan efisiensi, karena uang tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang produktif.
Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah dalam penggunaan KKP ini yaitu membuat transaksi Pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Semua transaksi akan tercatat dengan baik dalam lembar tagihan (billing statement). Seluruh transaksi Kartu Kredit terekam secara elektronik, dan dapat diverifikasi antara kuitansi dan rincian tagihan, sehingga akan meminimalisir transaksi fiktif atau penggunaan kuitansi palsu.

Kesiapan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Walaupun penggunaan Kartu Kredit secara perorangan sudah berlangsung lama, namun penggunaan Kartu Kredit dalam pemerintahan masih relatif baru. Berbeda dengan Kartu Kredit personal, KKP mempunyai kekhususan dalam hal penggunaannya yaitu hanya dipergunakan untuk belanja barang yang dibiayai menggunakan UP, digunakan oleh orang tertentu saja, juga tidak semua tagihan bisa dibayarkan.
Perlu disiapkan regulasi yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan, yang mengatur siapa saja yang boleh memiliki KKP, apa yang tidak boleh dilakukan (misalnya tarik tunai), bagaimana proses verifikasi oleh bendahara, berapa prosentase antara UP tunai dan limit KKP, dan detil teknis lainnya.
Perlu juga dilakukan perjanjian kerjasama dengan bank penerbit KKP salah satunya untuk menyepakati biaya apa saja yang tidak mungkin bisa ditagihkan di KKP, misalnya biaya iuran tahunan.
Yang tidak kalah penting adalah persiapan dari sisi pengelola KKP, yaitu bendahara, pejabat keuangan dan pegawai pemegang KKP. Bisa dilakukan sosialisasi untuk memberi pemahaman yang memadai dan terstandar tentang prosedur dan tata cara penggunaan KKP.
Selain persiapan diatas, penggunaan KKP juga masih menyisakan kendala dalam pelaksanan di lapangan, yaitu keengganan pelaku usaha menerima transaksi Kartu Kredit. Toko/merchant yang menyediakan fasilitas pembayaran Kartu Kredit masih sangat terbatas, khususnya di kota kecil. Fasilitas pembayaran melalui sarana Kartu Kredit umumnya hanya ada di toko besar. Sekalipun ada pembayaran dengan Kartu Kredit biasanya dikenakan charge sekitar tiga persen dari nilai transaksi. Pengenaan biaya transaksi ini, selain tidak dapat dibebankan ke belanja pemerintah juga tidak sesuai dengan maksud penggunaan KKP yaitu efisiensi. Kendala tersebut berpotensi mengurangi transaksi dengan Kartu Kredit.
Hal ini mengakibatkan transaksi dengan KKP lebih banyak digunakan untuk belanja pada toko online ataupun pembelian tiket pesawat/hotel untuk keperluan perjalanan dinas. Tentunya akan berpengaruh pada pergerakan ekonomi daerah setempat karena uang akan mengalir keluar daerah. Apabila kondisi seperti ini tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan kedepan pada saat KKP diimplementasikan secara nasional, akan menjadi kerugian bagi perekonomian daerah setempat.
Kendala tersebut, harus segera diatasi bersama baik dari Pemerintah, bank, dan kalangan usaha. Pemerintah harus secara aktif mempersiapkan dan mulai menggunakan KKP untuk pembayaran belanjanya. Pemerintah juga bisa menjalin kerjasama dengan bank penerbit Kartu Kredit untuk merilis merchant yang menerima pembayaran menggunakan Kartu Kredit. Ini akan mengaktifkan pihak bank untuk memasarkan produknya, dan juga mendorong penyedia barang/jasa untuk menerima Kartu Kredit sebagai alat bayar. Pelaku usaha juga harus mempunyai awareness terhadap peluang ini, karena kedepan metode pembayaran non tunai menjadi sebuah kelaziman. Dengan upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak tersebut, diharapkan penggunaan KKP dapat semakin berperan dalam menggerakkan roda perekonomian.
Perubahan adalah sebuah keniscayaan, era ekonomi digital sudah didepan mata sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Baik masyarakat, Pemerintah, perbankan maupun pelaku bisnis dapat memilih hanya pasif untuk kemudian tertinggal atau adaptif pada setiap perubahan. Pilihan terbaik tentunya adalah adaptif, sehingga bisa melihat peluang untuk memanfaatkan perubahan tersebut. (***).

Related posts