Karo Humas: Memperoleh Informasi Merupakan HAM

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H.K.A. Cholil mengatakan, informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Menurut Cholil, pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting untuk mendorong keterbukaan Informasi di Babel.

“Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Babel,” tegas Cholil saat membuka Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemprov Babel, Rabu (17/7/2019) pagi, di Ruang Tanjung Pesona, Lantai I Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang.

Dijelaskan Cholil, bagi masyarakat, UU ini adalah UU yang memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Sedangkan bagi pemerintah, lanjut dia, UU KIP adalah UU yang memberikan kewajiban kepada badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif.

Ditegaskan Cholil, dalam memberikan informasi tidaklah begitu saja dapat diberikan, karena berdasarkan UU No. 14 tahun 20018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori informasi publik yang terbuka dan dikecualikan.

“Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian informasi publik harus sesuai dengan UU kepatuhan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian konsekuensi. Kemudian hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik,” tambahnya.(Mislam/3).

Related posts